Sebelumnya kita telah membahas mengenai 23 disertasi
yang menopang kabinet Prabowo 2024-2029 dan 20 disertasi yang menopang kabinetAbdurahman Wahid 1999-2001. Keduanya mewakili dua era yang berbeda: Era
reformasi dan era pasca-reformasi. Kita belum membahas era Orde Baru dan Orde
Lama. Kalau era Orde Lama menurut kami kurang relevan karena era tersebut
dipenuhi kekacauan pasca kemerdekaan Indonesia dan pembangunan masih sangat
minim. Itu mengapa Orde Baru disebut juga orde pembangunan. Dalam konteks pembangunan,
disertasi dari para tokoh kabinet menjadi relevan. Oleh karena itu, kita akan
melanjutkan ke disertasi di era Orde Baru.
Empat Pencapaian Kabinet Pembangunan IV
Era 1983-1988 sering dipandang sebagai masa keemasan Orde
Baru. Memang pada periode ini ada
berbagai tragedi seperti Penembakan Misterius, Pembantaian Kraras, Tragedi
Kereta Bintaro, Peristiwa Tanjung Priok, Pengusiran Kedung Ombo, dan Pengeboman
Borobudur. Tetapi para sejarawan menilai kalau periode ini menunjukkan
pencapaian besar Orde Baru dalam pembangunan ekonomi. Ada empat alasan
besar: swasembada beras, diversifikasi ekonomi, keluarga berencana, dan perumahan umum.
Pertama, Orde Baru berhasil mencapai swasembada beras. Sepanjang 1984-1988,
Indonesia tidak lagi menjadi pengimpor beras. Pada kabinet selanjutnya, status
swasembada ini kembali hilang karena teknologi intensifikasi pertanian yang
telah jenuh sementara pertumbuhan produksi tidak sebanding dengan pertumbuhan
kebutuhan yang meningkat akibat ekonomi yang menanjak serta faktor produksi
lainnya. Pada masa SBY nanti, tahun 2008 Indonesia akan kembali swasembada
beras.
Kedua, pencapaian dalam konteks diversifikasi ekonomi.
Banyak negara gagal pasca oil boom karena tidak siap menghadapi penurunan harga
minyak yang tajam. Tetapi pemerintah tidak terlena dengan oil boom sehingga
ketika terjadi keruntuhan, pemerintah telah mempersiapkan program untuk
diversifikasi ekonomi dan mencegah Indonesia jatuh pada kutukan sumber daya.
Ketiga, Keluarga Berencana. Walaupun sekarang program ini
dapat dikritik karena menurunnya jumlah generasi muda yang dibutuhkan untuk
pembangunan akibat pembatasan reproduksi di masa lalu, tetapi di masanya,
pembatasan ini justru bermanfaat karena memungkinkan masyarakat fokus pada
ekonomi dengan sedikit beban dari populasi non-produktif. Kesuksesan KB pada
masa ini bertopang kuat pada kepakaran Kepala BKKBN yang disertasinya secara
khusus fokus pada sejarah dan perkembangan KB di masa sebelum itu. Jadi dari
studinya ini, Kepala BKKBN merancang kebijakan dan promosi KB yang lebih tepat
sasaran dan efektif.
Keempat, perumahan umum. Pada masa inilah perumnas berkembang
dan BTN mendirikan banyak sekali rumah untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan
papan. Maka sekarang menjadi lazim kita mendengar istilah perum untuk kata
perumahan dan bagaimana kehidupan di perumahan menjadi bagian sehari-hari dari
masyarakat. Perumnas adalah jasa dari Cosmas Batubara. Beliau saat itu adalah
drs, bukan doktor. Beliau baru mengambil S3 tahun 2002, di era reformasi.
Jadi keempat pencapaian ini ditopang oleh pemerintah yang
dengan segala keterbatasan khas era Orde Baru, berhasil mengkonsentrasikan
intelektualitas yang mereka miliki untuk menghasilkan pangan yang melimpah,
ekonomi yang beragam, populasi yang stabil, dan kenyamanan hidup rumah tangga. Berdasarkan
analisis kami, Kabinet Pembangunan IV memiliki 11 doktor yang memiliki
kompetensi beragam plus satu doktor dari luar kabinet sebagai honorary mention. Para doktor ini memberikan kontribusi mereka sendiri dalam
keempat pencapaian tersebut. Berikut ini daftar ke-11 doktor tersebut,
dilanjutkan dengan deskripsi singkat disertasi mereka, statistik negara dan
sekolah, dan bagaimana disertasi mereka berelasi dengan keempat kesuksesan
Kabinet Pembangunan IV.
Para Doktor Kabinet Pembangunan IV
Ali Wardhana
Judul disertasi Ali Wardhana adalah Monetary Policy in an Underdeveloped
Economy: With Special Reference to Indonesia. Beliau memperoleh gelar PhD dari
Berkeley tahun 1962 dan menjadi menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan,
industri, dan pengawasan pembangunan. Pada kabinet sebelumnya ia sudah menjabat
sebagai menteri keuangan.
Mochtar Kusumaatmadja
Disertasi Mochtar Kusumaatmadja berjudul Masalah Lebar Laut
Teritorial pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960. Beliau menjabat
sebagai menteri luar negeri. Beliau mendapatkan gelar doktor dari Universitas
Padjajaran (Unpad).
Subroto
Subroto meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia dalam
bidang ekonomi dalam studi yang berkaitan dengan neraca pembayaran,
perdagangan, ekspor, penduduk/migrasi, dan pendapatan nasional. Judul disertasi
beliau adalah Indonesian Balance of Payments: Some Aspects of its Influence on
the International Economic Development. Ia menjabat menteri pertambangan dan
energi.
J.B. Sumarlin
JB Sumarlin sempat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan
sebagai menteri ad interim dari Nugroho Notosusanto ke Fuad Hassan. JB Sumarlin
meraih gelar Ph.D dari University of Pittsburgh tahun 1968 dengan judul
disertasi Some Aspects of Stabilization Policies and their Institutional Problems:
The Indonesian Case 1950-1960. Jabatan tetapnya adalah menteri negara
perencanaan pembangunan nasional/Ketua BAPPENAS.
Nugroho Notosusanto
Nugroho Notosusanto adalah menteri pendidikan dan
kebudayaan. Walau begitu, beliau hanya
menjabat dua tahun karena wafat mendadak akibat serangan stroke pada tanggal 3
Juni 1985. Belaiu digantikan sementara oleh JB Sumarlin sebelum jabatan ini
ditransfer ke Fuad Hassan. Beliau mendapatkan gelar doktor ilmu-ilmu sastra
bidang sejarah dari Universitas Indonesia tahun 1977 dengan disertasi berjudul
The Peta Army During the Japanese Occupation in Indonesia.
B.J. Habibie
BJ Habibie meraih gelar Dr. ing. (doktoringenieur), dari
RWTH Aachen tahun 1965 dengan disertasi berjudul Beitrag zur Temperaturbeanspruchung
der orthotropen Kragscheibe (Kontribusi pada Beban Suhu dari Pelat Kantilever Ortotropik). Beliau menjabat sebagai menteri negara riset dan teknologi/ketua
BPPT.
Emil Salim
Emil Salim mendapatkan gelar doktor dari UC Berkeley dan
kembali ke Indonesia tahun 1964 untuk mengajar di FE UI. Beliau menjabat
sebagai menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup. Judul disertasinya
adalah Institutional Structure and Economic Development in Indonesia.
Fuad Hassan
Fuad Hassan adalah menteri pendidikan dan kebudayaan. Menariknya,
dalam Kabinet Pembangunan IV, jabatan ini telah berganti dua kali dan ketiga
orang yang menjabatnya semuanya doktor. Hal ini saja sudah menunjukkan
relevansi kedudukan menteri pendidikan dan kebudayaan yang mana para menterinya
memang berada pada kedudukan tertinggi dalam bidang pendidikan. Judul disertasi
beliau adalah Neurosis sebagai Konflik Eksistensial. Beliau meraih doktor di
bidang psikologi Universitas Indonesia tahun 1967.
Saleh Afiff
Saleh Afiff adalah menteri negara pendayagunaan aparatur
negara. Disertasinya berkaitan dengan pangan dan pembangunan ekonomi Indonesia
dengan fokus pada hubungan sektor pertanian dengan penyediaan pangan bagi
perekonomian Indonesia. Ia mendapat gelar doktor dari Oregon State University
tahun 1967 dengan judul Food Supply and Economic Development in Indonesia,
Problems and Prospects.
J.H.
Hutasoit
Hutasoit adalah menteri muda urusan peningkatan produksi peternakan
dan perikanan. Disertasinya diselesaikan tahun 1959 di Univesitas Indonesia dengan judul
Kebutuhan Protein dalam Susunan Makanan Manusia dan Ransum Hewan.
Arifin
M. Siregar
Arifin Siregar adalah Gubernur BI, jadi jabatan setingkat
menteri. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Munster, Jerman, tahun
1960 dengan predikat Magna Cum Laude. Disertasinya
berjudul Außenwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens: Eine
Anwendung der modernen Außenwirtschaftstheorie auf den Fall Indonesien
(Perdagangan asing dan pembangunan ekonomi di Indonesia: Penerapan teori
perdagangan asing modern pada kasus Indonesia). Kelak pada Kabinet Pembangunan
V (1988-1993), beliau akan diarahkan untuk jabatan Menteri Perdagangan.
Sujono
Harjono
Bapak Sujono merupakan kepala BKKBN pada masa Kabinet
Pembangunan IV, jadi sebenarnya tidak terlalu tepat dimasukkan sebagai anggota
kabinet. BKKBN adalah lembaga pemerintah non-departemen dan bertanggujawab
langsung kepada presiden Suharto. Oleh karena itu, Sujono dapat dipandang
sebagai bagian dari pemerintah juga. Saat ini, BKKBN telah berusia 13 tahun
sejak berdiri tahun 1970. Disertasi Sujono berjudul The Adoption of an
Innovation in a Developing Country: the Case of Family Planning in Indonesia,
di University of Chicago, tahun 1974. Jadi penempatannya sebagai kepala BKKBN
sudah sangat sesuai dengan kompetensinya. Menariknya, perspektif yang digunakan
untuk BKKBN sekarang adalah sosiologi, bukan lagi medis, karena kepala BKKBN
periode sebelumnya adalah seorang dokter yang di kabinet ini diangkat menjadi menteri
kesehatan (dr. Suwardjono Suryaningrat). Dalam pespektif ini, pendekatan sosial
menjadi lebih gencar dan memberikan hasil yang luar biasa. Rerata jumlah anak
lahir per wanita turun dari 5,6 di tahun 1967 menjadi 2,7 di tahun 1997;
pemakaian kontrasepsi naik dari 9% tahun 1973 menjadi 57% di tahun 1997; dan
pemakaian kontrasepsi ini diperkirakan berkontribusi pada penurunan kematian
ibu sebanyak 43% pada periode 1970-2017.
12 Disertasi dan Pengaruhnya
Berikut ini penjelasan mengenai isi setiap disertasi, relevansinya dengan jabatan yang dipegang penulis dalam Kabinet Pembangunan IV, serta hubungannya dengan empat tujuan strategis yang menjadi fokus analisis: swasembada pangan, diversifikasi ekonomi, perumahan rakyat, dan keluarga berencana.
1. Monetary Policy in an Underdeveloped Economy: With Special Reference to Indonesia — Ali Wardhana, UC Berkeley
Disertasi Ali Wardhana, yang diselesaikan di University of California, Berkeley pada 1962, berfokus pada persoalan kebijakan moneter dalam perekonomian yang sedang berkembang dengan Indonesia sebagai kasus utama. Sumber resmi Universitas Indonesia dan Kementerian Keuangan mengonfirmasi judul disertasi serta latar belakang Ali sebagai ekonom yang memang mendalami ekonomi moneter dan kemudian menjadi Menteri Keuangan selama 1968–1983 sebelum menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan pada 1983–1988. Fokus ini penting karena negara berkembang menghadapi persoalan yang berbeda dari negara maju: stabilitas harga, keterbatasan sumber daya fiskal dan moneter, nilai tukar, pembiayaan pembangunan, serta hubungan antara stabilisasi dan pertumbuhan.
Relevansi dengan jabatan: hubungan antara disertasi dan jabatan Ali merupakan salah satu yang paling langsung. Sebagai Menko pada Kabinet Pembangunan IV, ia berada pada posisi untuk mengkoordinasikan kebijakan makroekonomi yang menjadi lingkungan bagi seluruh program pembangunan.
Relevansi strategis: kontribusi paling kuat adalah terhadap diversifikasi ekonomi. Diversifikasi dari ketergantungan minyak memerlukan stabilitas makroekonomi agar investasi, perdagangan, penerimaan negara, dan pembangunan sektor nonmigas dapat berlangsung. Hubungannya dengan swasembada pangan bersifat tidak langsung karena stabilitas harga, nilai tukar, kredit, dan anggaran mempengaruhi kemampuan pemerintah membiayai pertanian. Hubungan dengan perumahan rakyat juga bersifat makro melalui pembiayaan pembangunan, sedangkan dengan keluarga berencana relatif tidak langsung.
2. Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 — Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjadjaran
Disertasi Mochtar Kusumaatmadja membahas persoalan lebar laut teritorial dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960. Versi buku yang berasal dari karya tersebut mencapai hampir 300 halaman dan memperlihatkan pembahasan mengenai batas laut teritorial, baseline, contiguous zone, hak negara pantai, perikanan, high seas, dan berbagai posisi negara dalam konferensi hukum laut. Penelitian tersebut dengan demikian bukan sekadar kajian hukum teknis, tetapi berkaitan dengan persoalan bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan mendefinisikan ruang yurisdiksi dan kepentingan nasionalnya.
Relevansi dengan jabatan: hubungan dengan jabatan Menteri Luar Negeri sangat kuat pada tingkat strategi negara, meskipun tidak merupakan kecocokan sektoral seperti kasus Ali Wardhana. Mochtar kemudian memainkan peran penting dalam diplomasi hukum laut Indonesia; sumber mengenai kariernya mencatat bahwa ia menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan III dan IV.
Relevansi strategis: relevansi langsung dengan empat agenda relatif kecil. Namun, ada hubungan tidak langsung dengan swasembada pangan, khususnya melalui pengelolaan sumber daya laut dan perikanan; serta dengan diversifikasi ekonomi, melalui perluasan ruang negara untuk mengelola sumber daya maritim. Karena itu, kontribusi Mochtar lebih tepat ditempatkan sebagai infrastruktur hukum dan geopolitik pembangunan, bukan sebagai pelaksana langsung empat program tersebut.
3. Indonesian Balance of Payments: Some Aspects of its Influence on the International Economic Development — Subroto, Universitas Indonesia
Disertasi Subroto berangkat dari persoalan neraca pembayaran Indonesia dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi internasional. Dengan demikian, pusat perhatiannya berada pada hubungan antara sektor eksternal dan proses pembangunan: bagaimana perdagangan internasional, arus pembayaran, dan posisi eksternal suatu negara mempengaruhi kapasitas pembangunan. Walaupun teks penuh disertasi asli tidak tersedia secara terbuka dalam penelusuran ini, tema tersebut konsisten dengan karya Subroto sesudahnya mengenai perdagangan, transmigrasi, koperasi, dan pembangunan nasional. Bibliografi Economics and Finance in Indonesia, misalnya, mencatat tulisan Subroto mengenai strategi transmigrasi dan koperasi dalam strategi nasional.
Relevansi dengan jabatan: Subroto menjadi Menteri Pertambangan dan Energi dalam Kabinet Pembangunan IV. Secara sekilas, ini merupakan salah satu “mismatch” paling menarik: disertasinya mengenai neraca pembayaran, sementara kementeriannya mengelola sektor pertambangan dan energi. Namun justru di sinilah relevansi strategisnya muncul.
Relevansi strategis: sektor pertambangan dan energi merupakan sumber utama devisa dan penerimaan negara pada masa tersebut. Karena itu, pemahaman tentang neraca pembayaran dapat diterapkan pada persoalan ekspor komoditas, devisa, impor energi dan mesin, serta transformasi pendapatan sumber daya menjadi pembangunan. Relevansi terkuatnya adalah diversifikasi ekonomi: sektor energi dan pertambangan dapat dipandang bukan hanya sebagai sektor produksi, tetapi sebagai sumber devisa yang perlu dikelola dalam strategi transformasi ekonomi. Hubungan dengan pangan dan perumahan bersifat tidak langsung melalui penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan.
4. Some Aspects of Stabilization Policies and Their Institutional Problems: The Indonesian Case 1950–1965 — J.B. Sumarlin, University of Pittsburgh
Disertasi J.B. Sumarlin merupakan studi mengenai kebijakan stabilisasi Indonesia dan persoalan kelembagaan yang menyertainya. Sumber resmi UI dan Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa Sumarlin memperoleh PhD dari University of Pittsburgh pada 1968 dan bahwa disertasinya membahas kebijakan stabilisasi serta masalah kelembagaannya. Ada variasi penulisan periode pada katalog dan sumber biografis—sebagian menulis 1950–1960, sedangkan profil UI/Kementerian Keuangan mencatat 1950–1965. Ini penting karena fokus disertasi bukan sekadar pada instrumen ekonomi, tetapi juga pada institusi yang membuat kebijakan stabilisasi dapat atau tidak dapat bekerja.
Relevansi dengan jabatan: Sumarlin merupakan Ketua Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan dan memiliki posisi penting dalam koordinasi perencanaan pembangunan. Karena itu, hubungan antara penelitian tentang stabilisasi, institusi, dan perencanaan sangat kuat.
Relevansi strategis: relevansinya terutama dengan diversifikasi ekonomi, karena stabilitas makro merupakan prasyarat untuk menggeser ekonomi dari ketergantungan pada minyak menuju sektor yang lebih beragam. Tetapi relevansinya juga meluas ke swasembada pangan dan perumahan rakyat, karena keduanya membutuhkan anggaran pembangunan, investasi publik, stabilitas harga, dan institusi perencanaan. Sumarlin bahkan memiliki pengalaman langsung dalam isu permukiman internasional melalui keterlibatannya dalam konferensi HABITAT di Vancouver pada 1976.
5. The PETA Army During the Japanese Occupation of Indonesia — Nugroho Notosusanto, Universitas Indonesia
Disertasi Nugroho Notosusanto merupakan penelitian sejarah mengenai pembentukan, organisasi, pendidikan, dan perkembangan tentara PETA (Pembela Tanah Air) selama pendudukan Jepang. Katalog UI mencatatnya sebagai disertasi tahun 1977, sementara versi buku yang diterbitkan Waseda University Press memperlihatkan struktur pembahasan mulai dari pendudukan Jepang, pembentukan PETA, hingga organisasi dan pengalaman para perwiranya. Disertasi ini dengan demikian berfokus pada pembentukan organisasi militer pribumi dan proses historis yang kemudian berhubungan dengan perkembangan nasionalisme serta pembentukan elite militer Indonesia.
Relevansi dengan jabatan: hubungan dengan jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersifat lintas sektoral, bukan teknis. Keahlian sejarah memberikan perspektif mengenai bagaimana pendidikan, sejarah, identitas nasional, dan pembentukan negara saling berkaitan.
Relevansi strategis: hubungan langsung dengan empat agenda material relatif lemah. Namun, ia relevan dengan pembangunan modal manusia dan identitas nasional yang menjadi lingkungan sosial bagi seluruh program pembangunan. Untuk swasembada pangan, perumahan, diversifikasi ekonomi, dan KB, kontribusinya lebih tepat dipahami sebagai pembangunan institusi pendidikan dan kebudayaan, bukan kontribusi sektoral langsung.
6. Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe — B.J. Habibie, RWTH Aachen
Disertasi B.J. Habibie merupakan karya teknik yang membahas beban/tegangan temperatur pada struktur kantilever ortotropik. Katalog resmi RWTH Aachen mencatat bahwa disertasi tersebut diajukan Habibie pada 1965, terdiri atas sekitar 54–55 halaman dan merupakan Dissertation/PhD Thesis dalam bahasa Jerman. Jadi, karya ini sangat spesifik secara teknis: berhubungan dengan perilaku struktur teknik di bawah pengaruh temperatur dan dengan metode analisis struktur yang kemudian menjadi bagian penting dari kompetensi Habibie sebagai insinyur.
Relevansi dengan jabatan: hubungan dengan jabatan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT merupakan contoh paling jelas dari strategic deployment of expertise. Tidak ada kebutuhan untuk mencari hubungan metaforis antara disertasi dan jabatan: kompetensi teknik Habibie memang ditempatkan ke dalam institusi yang bertugas membangun kapasitas teknologi nasional.
Relevansi strategis: kontribusi paling kuat adalah diversifikasi ekonomi. Teknologi, rekayasa, industri manufaktur, dan kemampuan domestik mengembangkan teknologi merupakan fondasi diversifikasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi yang memiliki kapasitas industri dan teknologi lebih tinggi. Hubungan dengan perumahan rakyat dapat bersifat potensial melalui teknologi konstruksi dan material, tetapi tidak merupakan fokus utama disertasi.
7. Institutional Structure and Economic Development in Indonesia — Emil Salim, UC Berkeley
Disertasi Emil Salim di Berkeley membahas hubungan antara struktur kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Sumber Emil Salim Institute mencatat bahwa ia memperoleh PhD dari Berkeley pada 1964 dengan disertasi Institutional Structure and Economic Development, sementara karya-karya biografis dan literatur ekonomi Indonesia juga mengonfirmasi hubungan antara studi tersebut dan kariernya sebagai ekonom pembangunan. Yang menarik adalah orientasi penelitian ini pada institusi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Ini membantu menjelaskan mengapa Emil kemudian dapat bergerak ke isu administrasi negara, pembangunan, kependudukan, dan lingkungan.
Relevansi dengan jabatan: Emil Salim menjadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan IV. Hubungan tersebut merupakan contoh cross-domain strategic fit: ekonomi pembangunan digunakan untuk memahami persoalan pembangunan yang lebih luas, termasuk dampak lingkungan dan kependudukan.
Relevansi strategis: relevansi terhadap diversifikasi ekonomi cukup kuat karena pembangunan ekonomi harus ditopang institusi yang mampu mengalokasikan sumber daya dan mengendalikan eksternalitas. Hubungan dengan keluarga berencana juga penting secara konseptual melalui kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Sementara hubungan dengan swasembada pangan dan perumahan lebih tidak langsung, melalui hubungan antara pertumbuhan penduduk, penggunaan sumber daya, tata ruang, lingkungan, dan kapasitas pembangunan.
8. Neurosis sebagai Konflik Eksistensial — Fuad Hassan, Universitas Indonesia
Disertasi Fuad Hassan, yang diselesaikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada 1967, membahas neurosis dalam perspektif konflik eksistensial. Profil resmi Universitas Indonesia mencatat pendidikan doktoralnya di Fakultas Psikologi UI pada 11 November 1967 dan mencantumkan Neurosis sebagai Konflik Existensial sebagai salah satu karya akademiknya. Literatur sejarah psikologi Indonesia juga menyebutnya sebagai salah satu disertasi psikologi paling awal di Indonesia.
Relevansi dengan jabatan: Fuad Hassan kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah meninggalnya Nugroho Notosusanto. Hubungan ini bukan antara psikologi klinis dan administrasi pendidikan secara sempit, tetapi antara pemahaman mengenai manusia, perkembangan kepribadian, pendidikan, dan kebudayaan.
Relevansi strategis: dari empat agenda yang kita gunakan, relevansi langsung paling kecil. Namun pendidikan merupakan infrastruktur manusia bagi semua agenda pembangunan. Dengan demikian, Fuad dapat ditempatkan pada sisi human development dari proyek pembangunan: kualitas pendidikan, pembentukan manusia, kebudayaan, dan kapasitas sosial. Hubungannya dengan keluarga berencana juga hanya bersifat tidak langsung melalui pemahaman perilaku dan manusia, bukan melalui isi langsung disertasinya.
9. Food Supply and Economic Development in Indonesia: Problems and Prospects — Saleh Afiff, Oregon State University
Disertasi Saleh Afiff merupakan salah satu kasus yang paling relevan dengan agenda pangan. Bibliografi resmi Oregon State University mencatat Afiff sebagai penerima doktor pada 1968 dengan disertasi Food Supply and Economic Development in Indonesia, Problems and Prospects. Lebih menarik lagi, karya Afiff sesudah disertasinya menunjukkan kesinambungan tema tersebut. Bersama C. Peter Timmer, ia menerbitkan Rice Policy in Indonesia, yang membahas evolusi kebijakan beras Indonesia, termasuk persoalan pasokan, kebijakan harga, dan perkembangan kebijakan beras sejak periode awal kemerdekaan. Teks lengkap artikel tersebut tersedia dan menunjukkan bahwa beras ditempatkan sebagai bahan pangan pokok dan bahwa perubahan kebijakan diperlukan untuk memahami perkembangan pasokan beras.
Relevansi dengan jabatan: di Kabinet Pembangunan IV, Saleh Afiff menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas. Di sinilah muncul hubungan yang menarik: keahliannya bukan administrasi negara secara sempit, tetapi pangan dan pembangunan ekonomi. Keahlian tersebut dapat dibawa ke dalam perencanaan pembangunan dan reformasi kapasitas administratif.
Relevansi strategis: dari seluruh 12 tokoh, ini merupakan salah satu hubungan paling kuat dengan swasembada pangan. Bahkan karya Afiff mengenai kebijakan beras kemudian menjadi rujukan penting dalam literatur kebijakan beras Indonesia. Namun tetap harus dibedakan: kita dapat mengatakan bahwa keahlian Afiff sangat relevan dengan agenda pangan, tetapi tidak boleh menyimpulkan bahwa disertasinya sendiri menyebabkan swasembada beras 1984.
10. Kebutuhan Protein dalam Susunan Makanan Manusia dan Ransum Hewan — J.H. Hutasoit, Universitas Indonesia
Disertasi J.H. Hutasoit membahas kebutuhan protein baik dalam makanan manusia maupun dalam ransum hewan. Sumber IPB mengonfirmasi bahwa Hutasoit mempertahankan disertasinya pada 1959 dengan tema tersebut dan kemudian menjadi salah satu tokoh perintis pendidikan tinggi peternakan di Bogor. Namun penelusuran bibliografis menghasilkan koreksi penting terhadap label universitas: katalog Wellcome mencatat karya 1959 Hutasoit sebagai disertasi Universitas Indonesia, dengan judul yang lebih lengkap Beberapa penjelidikan mengenai proteina, nilai proteina dan asam amino esensial berbagai bahan makanan manusia dan hewan ternak di Indonesia.
Relevansi dengan jabatan: Hutasoit menjadi Menteri Muda Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan. Ini merupakan salah satu kecocokan paling langsung antara keahlian doktoral dan jabatan pemerintahan.
Relevansi strategis: hubungannya sangat kuat dengan swasembada pangan, khususnya dari sisi protein hewani, produksi ternak, pakan, dan perikanan. Ia memperluas pengertian ketahanan pangan dari sekadar produksi beras menuju kualitas dan kecukupan gizi. Dengan demikian, Hutasoit mewakili dimensi nutritional foundation of food security dalam strategi pembangunan.
11. Außenwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens: Eine Anwendung der modernen Außenwirtschaftstheorie auf den Fall Indonesien — Arifin M. Siregar, Universität Münster
Disertasi Arifin M. Siregar membahas ekonomi luar negeri dan pembangunan ekonomi Indonesia melalui penerapan teori ekonomi internasional modern pada kasus Indonesia. Katalog CiNii mencatat judul Jerman tersebut, nama Mohamad Arifin Siregar, dan statusnya sebagai disertasi doktoral Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Sumber biografis juga mencatat bahwa ia mempertahankan doktoralnya pada 1960 dan kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 1983–1988.
Relevansi dengan jabatan: sebagai Gubernur Bank Indonesia dalam Kabinet Pembangunan IV, Arifin berada pada pusat pengelolaan moneter dan hubungan ekonomi eksternal Indonesia. Karena itu, hubungan antara disertasi dan jabatan sangat kuat pada dimensi ekonomi internasional dan stabilitas eksternal.
Relevansi strategis: hubungan terkuat adalah diversifikasi ekonomi, khususnya melalui pengelolaan ekspor, impor, nilai tukar, cadangan devisa, dan hubungan ekonomi internasional. Diversifikasi produksi nasional tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola sektor eksternal. Relevansinya dengan pangan dan perumahan lebih tidak langsung, melalui stabilitas harga, pembiayaan, impor input, dan kapasitas investasi.
12. The Adoption of an Innovation in a Developing Country: The Case of Family Planning in Indonesia — Sujono Harjono, University of Chicago
Disertasi Sujono Harjono merupakan kasus yang paling jelas hubungan langsung antara penelitian doktoral dan salah satu agenda strategis negara. Katalog Universitas Indonesia mencatat karya tersebut sebagai The Adoption of an Innovation in a Developing Country: The Case of Family Planning in Indonesia, diterbitkan oleh University of Chicago pada 1974 dan berkaitan dengan family planning, Indonesia, serta penelitian dan evaluasi keluarga berencana. Lebih kuat lagi, dokumen ERIC mengenai program Population Communication University of Chicago mencantumkan Sujono Harjono sebagai mahasiswa PhD Indonesia dengan judul tesis Family Planning as an Innovative Idea for Social Change in Indonesia. Ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut melihat keluarga berencana bukan hanya sebagai program kesehatan, tetapi sebagai inovasi sosial yang harus diadopsi oleh masyarakat.
Relevansi dengan jabatan: Sujono Harjono kemudian memimpin BKKBN. Karena itu, hubungan antara disertasi dan jabatan merupakan contoh paling langsung dalam seluruh sampel: penelitian tentang adopsi inovasi keluarga berencana berada sangat dekat dengan institusi yang bertugas menjalankan program keluarga berencana.
Relevansi strategis: hubungan dengan keluarga berencana sangat kuat dan langsung. Yang lebih menarik adalah kerangka konseptualnya: keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi kontrasepsi, tetapi pada proses penerimaan, komunikasi, perubahan perilaku, dan difusi inovasi sosial. Dengan demikian, disertasi Sujono memberikan contoh paling jelas tentang bagaimana pengetahuan akademik dapat diterjemahkan menjadi kapasitas kebijakan dan implementasi program.
Pola yang muncul dari 12 disertasi
Dari hasil tersebut, swasembada pangan dan diversifikasi ekonomi tampak bukan sebagai dua agenda yang terpisah, melainkan dua sisi dari strategi pembangunan. Saleh Afiff dan Hutasoit menyediakan keahlian yang berhubungan langsung dengan produksi dan kecukupan pangan, sementara Ali Wardhana, Sumarlin, Subroto, Arifin Siregar, Emil Salim, dan Habibie beroperasi pada lingkungan makro, eksternal, kelembagaan, teknologi, dan industri yang memungkinkan transformasi ekonomi.
Keluarga berencana memiliki pola yang berbeda. Di sini kita memiliki kasus yang sangat spesifik: Sujono Harjono meneliti adopsi KB sebagai inovasi sosial dan kemudian memimpin institusi yang menjalankan program tersebut. Ini merupakan direct fit yang jauh lebih kuat dibandingkan sebagian besar kasus lain.
Sementara itu, perumahan rakyat merupakan kasus yang paling menarik justru karena tidak terdapat kecocokan langsung dalam 12 disertasi tersebut. Tidak ada tokoh dalam sampel yang disertasinya secara spesifik mengenai perumahan atau pembangunan permukiman. Hal ini penting secara analitis. Pembangunan perumahan pada era tersebut tidak harus ditopang oleh menteri yang memiliki PhD di bidang perumahan. Bahkan Cosmas Batubara—tokoh penting dalam pembangunan perumahan rakyat—belum memiliki doktor pada saat Kabinet Pembangunan IV dan baru memperoleh doktor jauh kemudian. Dengan demikian, perumahan merupakan contoh kuat bahwa agenda strategis negara dapat dijalankan melalui pembagian kerja kelembagaan, pengalaman politik, kapasitas birokrasi, dan organisasi negara, bukan semata-mata melalui kesesuaian gelar akademik menteri.
Kabinet Pembangunan IV dan Geografi Pembentukan Elite Intelektual Indonesia
Dilihat secara retrospektif, komposisi pendidikan doktoral para tokoh Kabinet Pembangunan IV memperlihatkan suatu karakter penting dari pembentukan elite pemerintahan pada masa Orde Baru. Dari 12 tokoh yang ditelusuri, 7 orang atau 58,33% memperoleh gelar doktor dari perguruan tinggi luar negeri, sedangkan 5 orang atau 41,67% memperoleh gelar doktor dari perguruan tinggi Indonesia. Amerika Serikat merupakan sumber pendidikan doktoral terbesar, dengan 5 tokoh atau 41,67%, sementara perguruan tinggi Indonesia juga menyumbang proporsi yang sama, yaitu 41,67%. Jerman menyumbang dua tokoh atau 16,67%. Dengan demikian, Kabinet Pembangunan IV memperlihatkan kombinasi yang relatif seimbang antara pembentukan intelektual domestik dan pendidikan tinggi internasional, tetapi dengan hubungan yang kuat terhadap pusat-pusat pengetahuan Barat.
Pola tersebut menjadi lebih bermakna ketika dibandingkan secara retrospektif dengan dua sampel kabinet dari periode setelah Orde Baru. Dalam sampel 20 tokoh Kabinet Abdurrahman Wahid, sekitar 90% memperoleh doktor dari luar negeri dan hanya 10% dari Indonesia. Amerika Serikat sendiri menyumbang 55% dari seluruh disertasi yang ditelusuri. Sebaliknya, pada sampel 23 tokoh Kabinet Merah Putih, proporsi doktor dari perguruan tinggi Indonesia telah mencapai sekitar 45,83%, sedangkan Amerika Serikat hanya 13,04%. Australia bahkan menjadi salah satu sumber luar negeri yang relatif menonjol, yaitu 17,39%, disertai munculnya Malaysia, Jepang, dan Singapura sebagai bagian dari jaringan pendidikan doktoral tersebut.
Fungsi Kabinet Gus Dur dan Kabinet Merah Putih di sini adalah sebagai cermin pembanding untuk memahami posisi historis Kabinet Pembangunan IV. Dari sudut pandang tersebut, konfigurasi Pembangunan IV menunjukkan bahwa pendidikan doktoral elite pemerintahan pada masa Orde Baru telah mengalami internasionalisasi yang cukup kuat, tetapi belum kehilangan basis domestiknya. Proporsi 41,67% doktor dari Indonesia menunjukkan bahwa perguruan tinggi nasional telah menjadi bagian penting dari reproduksi elite intelektual negara, sementara proporsi 58,33% dari luar negeri menunjukkan kuatnya koneksi dengan jaringan pengetahuan internasional.
Dengan demikian, karakter Kabinet Pembangunan IV berbeda dari pola yang terlihat dalam sampel Kabinet Gus Dur yang sangat terkonsentrasi pada pendidikan tinggi Barat, khususnya Amerika Serikat. Namun, karakter tersebut juga berbeda dari konfigurasi Kabinet Merah Putih yang menunjukkan sumber pendidikan doktoral luar negeri yang lebih tersebar secara geografis dan meningkatnya peran kawasan Asia-Pasifik. Posisi Kabinet Pembangunan IV justru memperlihatkan suatu bentuk internationalisation without complete externalisation: elite pemerintahan memperoleh pendidikan dari pusat-pusat pengetahuan internasional, tetapi pada saat yang sama sebagian besar lainnya dibentuk oleh institusi pendidikan tinggi nasional.
Temuan tersebut penting karena memberikan konteks terhadap cara memahami elite pemerintahan Orde Baru. Para doktor dalam Kabinet Pembangunan IV tidak berasal dari satu tradisi akademik yang seragam. Dari 12 tokoh tersebut, enam dapat dikategorikan dalam rumpun ekonomi, pembangunan, atau kebijakan ekonomi, sementara tokoh lainnya berasal dari hukum, sejarah, engineering, psikologi, nutrisi/produksi ternak, dan studi kependudukan atau adopsi inovasi. Institusi tempat mereka memperoleh doktor juga cukup beragam: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, University of California, Berkeley, University of Pittsburgh, Oregon State University, University of Chicago, RWTH Aachen, dan University of Münster. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa pembentukan elite intelektual Orde Baru menyediakan negara dengan kumpulan keahlian yang berasal dari berbagai disiplin.
Justru di sinilah karakter Kabinet Pembangunan IV menjadi lebih menarik. Jika gelar doktor dibaca hanya sebagai indikator prestise akademik, keragaman tersebut tampak sebagai informasi biografis. Akan tetapi, jika pendidikan doktoral dibaca sebagai modal pengetahuan yang kemudian ditempatkan ke dalam struktur negara, hubungan antara latar belakang intelektual dan penugasan pemerintahan menjadi lebih substantif. Ali Wardhana membawa keahlian kebijakan moneter ke dalam pengelolaan ekonomi makro; J.B. Sumarlin membawa keahlian mengenai kebijakan stabilisasi dan persoalan kelembagaan ke dalam perencanaan pembangunan; Habibie membawa engineering dan teknologi ke dalam agenda riset dan teknologi; Hutasoit membawa keahlian nutrisi dan produksi ternak ke dalam peningkatan produksi peternakan dan perikanan; sementara Sujono Harjono merupakan contoh yang sangat dekat antara penelitian doktoral mengenai adopsi inovasi keluarga berencana dan penugasan dalam kelembagaan kependudukan.
Pada kasus lainnya, hubungan antara disertasi dan jabatan tidak bersifat sektoral secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui fungsi strategisnya. Subroto, misalnya, menulis mengenai neraca pembayaran Indonesia dan pembangunan ekonomi internasional sebelum memimpin sektor pertambangan dan energi. Emil Salim meneliti struktur kelembagaan dan pembangunan ekonomi sebelum menangani kependudukan dan lingkungan hidup. Fuad Hassan memiliki latar belakang psikologi dan kemudian memimpin bidang pendidikan dan kebudayaan, sedangkan Nugroho Notosusanto memiliki keahlian sejarah dan memimpin bidang pendidikan dan kebudayaan. Pola ini menunjukkan bahwa relevansi keahlian tidak selalu berbentuk kesesuaian satu-banding-satu antara judul disertasi dan nomenklatur kementerian.
Karena itu, data pendidikan doktoral tersebut memberikan dasar untuk mengajukan interpretasi bahwa Kabinet Pembangunan IV dapat dipahami melalui konsep strategic deployment of expertise. Yang tampak adalah penggunaan berbagai bentuk keahlian—ekonomi, teknologi, hukum, sejarah, psikologi, nutrisi, dan kependudukan—dalam arsitektur pembangunan yang lebih luas. Interpretasi ini tentu tidak dengan sendirinya membuktikan motif personal Presiden Soeharto dalam memilih setiap menteri. Namun, secara agregat, pola tersebut konsisten dengan suatu model pemerintahan yang mengorganisasikan keahlian lintas disiplin untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Perbandingan dengan kabinet-kabinet sesudahnya justru membantu memperjelas kekhasan tersebut. Pada Kabinet Gus Dur, dominasi pendidikan doktoral Amerika Serikat menunjukkan kuatnya orientasi internasional Barat dalam pembentukan sebagian elite pemerintahan pada awal Reformasi. Pada Kabinet Merah Putih, meningkatnya proporsi doktor dari Indonesia dan tersebarnya pendidikan luar negeri ke Australia serta sejumlah negara Asia menunjukkan bahwa sumber pembentukan elite telah menjadi lebih domestik sekaligus multipolar. Kabinet Pembangunan IV berada di antara kedua pola tersebut, tetapi bukan dalam arti sebagai tahap linear menuju pola kontemporer. Ia menunjukkan konfigurasi historis tersendiri: negara pada masa Orde Baru telah menggabungkan kapasitas akademik domestik dengan jaringan pendidikan internasional untuk membentuk dan menempatkan elite yang diperlukan bagi proyek pembangunan.
Dari perspektif ini, angka 41,67% doktor dari Indonesia dan 58,33% dari luar negeri menunjukkan bahwa pada pertengahan 1980-an, ketika Kabinet Pembangunan IV menjalankan agenda pembangunan nasional, negara telah memiliki akses terhadap dua sumber modal intelektual sekaligus: knowledge produced within Indonesia dan knowledge acquired through international academic networks. Amerika Serikat merupakan sumber terbesar, tetapi bukan satu-satunya; Universitas Indonesia menjadi pusat domestik yang paling menonjol, sementara Jerman menyediakan jalur penting bagi pembentukan keahlian ekonomi dan teknologi.
Oleh karena itu, pembacaan retrospektif terhadap Kabinet Pembangunan IV memperlihatkan suatu bentuk knowledge-based elite formation, di mana pendidikan doktoral internasional dan domestik menyediakan reservoir keahlian yang kemudian dapat dimobilisasi ke dalam fungsi pembangunan negara. Perbandingan dengan kabinet Reformasi dan kabinet kontemporer membantu memperlihatkan bahwa konfigurasi Pembangunan IV memiliki ciri khas: internasional tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada luar negeri, domestik tetapi telah terhubung kuat dengan jaringan pengetahuan global, serta multidisipliner tetapi diarahkan ke dalam suatu proyek pembangunan nasional yang relatif koheren.
Temuan terpenting
Komposisi 12 disertasi menunjukkan kombinasi antara direct expertise dan strategic cross-domain deployment. Beberapa tokoh ditempatkan pada bidang yang sangat dekat dengan keahlian akademiknya, seperti Habibie dalam teknologi, Hutasoit dalam produksi peternakan, Arifin Siregar dalam ekonomi eksternal, dan Sujono Harjono dalam keluarga berencana. Tokoh lainnya membawa keahlian yang lebih luas ke dalam portofolio berbeda, seperti Subroto dari neraca pembayaran ke pertambangan dan energi, Emil Salim dari kelembagaan pembangunan ke lingkungan dan kependudukan, serta Saleh Afiff dari pangan dan pembangunan ekonomi ke administrasi negara.
Dengan demikian, “mismatch” justru perlu diperlakukan hati-hati. Dalam banyak kasus, yang terlihat sebagai ketidaksesuaian sektoral sebenarnya adalah kesesuaian pada tingkat fungsi strategis. Keahlian tentang moneter dapat digunakan untuk pembangunan; keahlian neraca pembayaran untuk pengelolaan energi dan devisa; keahlian psikologi untuk pendidikan; dan keahlian sejarah untuk pembangunan kebudayaan.
Ini memperkuat hipotesis awal kita mengenai strategic deployment of expertise: Kabinet Pembangunan IV dapat dipahami sebagai konfigurasi elite yang menggabungkan berbagai jenis modal pengetahuan—ekonomi, teknologi, hukum, pangan, psikologi, sejarah, dan kependudukan—ke dalam suatu proyek pembangunan nasional yang multidimensional.
Sebagai kesimpulan, pola disertasi para tokoh Kabinet Pembangunan IV memperlihatkan sesuatu yang lebih khas dari karakter Orde Baru: pembangunan ditopang oleh mobilisasi berbagai jenis keahlian ke dalam suatu proyek pembangunan nasional yang terkoordinasi secara kuat oleh negara. Latar belakang ekonomi, hukum, teknologi, pangan, psikologi, sejarah, dan kependudukan tidak selalu ditempatkan pada kementerian yang secara langsung identik dengan bidang doktoralnya, tetapi dapat diposisikan untuk memperkuat fungsi perencanaan, pengendalian, modernisasi teknologi, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, pendidikan, maupun pengendalian penduduk. Dalam pengertian ini, Kabinet Pembangunan IV mencerminkan karakter Orde Baru sebagai developmental state: negara menjadi pengarah utama pembangunan, sementara pengetahuan akademik dan pengalaman internasional para elite dikonversikan menjadi kapasitas birokrasi dan kebijakan. Bahkan, keberadaan doktor dengan pendidikan dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa internasionalisasi pengetahuan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional. Karena itu, yang menarik dari 12 disertasi tersebut adalah bagaimana modal pengetahuan yang beragam ditempatkan secara strategis untuk menopang suatu arsitektur pembangunan yang terpusat, teknokratis, dan berorientasi pada sasaran nasional.
