Perintis Reformasi : Doktor dan Jabatannya Beda?

 Dalam artikel sebelumnya, kita telah memformulasikan 20 disertasi yang mengubah Indonesia di Awal Reformasi yang kita bagi dua menjadi disertasi dengan linearitas substantif dan disertasi dengan linearitas epistemik. Setelah membahas 10 disertasi dengan linearitas substantif, sekarang kita membahas disertasi dengan linearitas epistemik. Epistemic linearity berbeda. Di sini disertasi tidak harus membahas sektor yang sama dengan kementerian. Yang linear adalah cara berpikir, kerangka analitis, pemahaman tentang institusi, masyarakat, kekuasaan, agama, negara, demokrasi, etika, atau hubungan sosial yang kemudian dapat ditransfer ke pekerjaan pemerintahan.

Jika seorang tokoh memiliki kesesuaian substantif sekaligus epistemik, kita mengklasifikasikannya berdasarkan mekanisme linearitas yang lebih luas, yaitu epistemic. Alasannya, epistemic linearity merupakan kategori yang lebih inklusif. Ia mencakup kemampuan membawa pengetahuan, konsep, metode, dan cara memahami masalah dari dunia akademik ke dunia pemerintahan.

Karena itu, kasus seperti Juwono Sudarsono, Alwi Shihab, dan Mahfud MD dapat diperlakukan sebagai epistemic apabila analisis ingin menekankan knowledge transfer, tetapi untuk mencapai klasifikasi 10:10 kita menetapkan direct sectoral correspondence sebagai syarat utama substantive.

Dengan klasifikasi ini, data kita menghasilkan temuan yang cukup menarik:

Doktoral para menteri di awal reformasi berfungsi melalui dua mekanisme knowledge-to-governance: substantive specialization dan epistemic transfer.

Artinya, separuh disertasi menyediakan sector-specific expertise, sementara separuh lainnya menyediakan broader intellectual frameworks yang dapat ditransfer ke pemerintahan.

Sepuluh disertasi yang menurut kami memiliki linearitas epistemologis tinggi antara lain:

1. Renewal without Breaking Tradition: The Emergence of a New Discourse in Indonesia’s Nahdlatul Ulama during the Abdurrahman Wahid Era (Djohan Effendi, Sekretaris Negara).
2. An Economic Analysis of the Potential for Water Markets in the Great Plains (Alirahman, Sekretaris Negara).
3. Indonesian Economic Policy, 1950–1980: The Politics of Client Businessmen (Yahya A. Muhaimin, Menteri Pendidikan Nasional).
4. Justice as the Necessary Virtue: A Study on Adam Smith’s Theory of Justice (Alexander Sonny Keraf, Menteri Negara Lingkungan Hidup).
5. Modernism and Fundamentalism in Islamic Politics: A Comparative Study of the Masyumi Party in Indonesia and the Jama’at-i-Islami in Pakistan (Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan/Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).
6. Perkelahian Pelajar: Studi Kasus Potret Perilaku Agresif Siswa SMU di DKI Jakarta (Hasballah M. Saad, Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia).
7. Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia (Mahfud MD, Menteri Pertahanan).
8. TBA Values of Beef Cuts with Differing External Fat Trim Level and Methods of Cookery (Nur Mahmudi Ismail, Menteri Kehutanan dan Perkebunan/Menteri Muda Kehutanan).
9. The Effect of Ethylenediamine on the Selective Recovery of Some Transition Metals Using Ion Exchange Resins (Rozik Boedioro Soetjipto, Menteri Negara Pekerjaan Umum).
10. The State, Grassroots Politics and Civil Society: A Study of Social Movements under Indonesia’s New Order (1989–1994) (Muhammad A.S. Hikam, Menteri Negara Riset dan Teknologi).

 

Berikut penjelasan untuk masing-masing disertasi, dimulai dengan deskripsi tokoh, jabatan, tentang apa disertasinya, dan apakah linear secara epistemologis dengan jabatan tersebut:

      1. A Renewal without Breaking Tradition: The Emergence of a New Discourse in Indonesia’s Nahdlatul Ulama during the Abdurrahman Wahid Era

Judul disertasi ini sangat aneh, karena meneliti era Gus Dur itu sendiri. Disertasi ini ditulis oleh Djohan Effendi, menteri sekertaris negara Gus Dur. Beliau menjabat dari tahun 2000-2001 menggantikan Bondan Gunawan. 

Ada kesan kalau disertasi ini ditulis setelah ia menjabat. Tapi kenyataannya, ia ditulis sebelum dia diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara oleh Gus Dur. Jadi era Abdurrahman Wahid yang dikaji dalam disertasi ini bahkan belum selesai. Beliau sendiri menyelesaikan S3 tahun 2000 di Department of Religious Studies, School of Social Inquiry, Faculty of Arts, Deakin University, Australia. Baru pada tahun 2008 disertasi ini diubah ke bentuk buku.

Waktu menulis ini, Effendi sedang menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama. Gus Dur menjabat sejak tahun 1999. Tahun 2000, disertasi Effendi selesai, dan bulan Agustus tahun itu juga dia diangkat menjadi Mensesneg hingga Juli 2001.

Disertasi ini membahas agama, tradisi, pembaruan, organisasi sosial-keagamaan, dan perubahan wacana. Tidak ada hubungan sektoral langsung dengan tugas Sekretaris Negara.

Namun, kerangka tentang perubahan institusi tanpa menghancurkan tradisi sangat relevan dengan pekerjaan pemerintahan dan hubungan negara dengan kelompok sosial-keagamaan.

Hal menarik lainnya adalah studi ini fokus pada Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di dunia dan juga Indonesia. Gus Dur sendiri pemimpin NU waktu itu. Saingan NU, Muhammadiyah, juga dikaji dalam disertasi berbeda, kali ini oleh menteri luar negeri, Alwi Shihab. Tapi Alwi Shihab maupun Johan Efendi sama-sama bukan orang organisasi tersebut. Alwi Shihab bukan orang Muhammadiyah, dan malahan, secara tradisi keluarganya jauh lebih dekat ke NU daripada Muhammadiyah karena ia lahir dari latar belakang Arab Hadhrami (keturunan Sayyid/Habib). Pun Djohan Effendi bukan anggota NU, walaupun ia bersahabat karib dengan Gus Dur. Ia lah yang mempopulerkan frasa “pembaharuan tanpa merusak tradisi” sebagai kesimpulan disertasinya tentang NU. 

2.     An Economic Analysis of the Potential for Water Markets in the Great Plains

Disertasi analisis ekonomi potensi pasar air di Great Plains ini ditulis oleh Alirahman, menteri sekretaris negara pertama Gus Dur. Dalam masa pemerintahannya, posisi ini berganti sampai dua kali (berarti ada tiga orang yang pernah menjabat sekretaris negara).

Judul disertasi ini cukup aneh karena merujuk pada Great Plains, yang merupakan kawasan dataran di Amerika Serikat. Jadi studinya dilakukan di Amerika Serikat. Tapi perlu berhati-hati di sini. Biografi umumnya menempatkan nama beliau saja, mengatakan kalau beliau lulusan dari Colorado State University, Amerika Serikat, tahun 1985 dalam sektor Agricultural and Natural Resource Economics. Saya mencari-cari judul disertasinya pada kampus CSU tersebut tapi tidak dapat. Judul disertasi ini bisa didapatkan di American Journal of Agricultural Economics, Vol. 68, No. 2 (May, 1986), pp. 507-517, karena itu adalah daftar semua doktor yang lulus d ibidang ekonomi pertanian di Amerika Serikat pada tahun 1985 beserta judul disertasinya. Tapi saya tidak dapat mengaksesnya. Judul di atas diperoleh dari pertanyaan terhadap AI Gemini milik Google. Ketika ditanya darimana ia mendapatkan judul tersebut, Gemini mengatakan kalau ia memperolehnya dari rekonstruksi data akademik Ir. Alirahman, M.Sc., Ph.D, melalui katalog sejarah publikasi ilmiah dan basis data perpustakaan. Tapi ia memberikan link perpusnas dan Wikipedia yang ketika ditelusuri, juga tidak mengandung disertasi yang dimaksud. Ketika saya tanya kenapa judulnya aneh, dia memberikan tiga alasan: lokasi universitas dan akses data karena Colorado itu ada di wilayah Great Plains, isu krisis air yang sangat mirip, dan kebutuhan transfer ilmu untuk Indonesia, khususnya masalah pengairan, terbukti sepulang dari kuliah, Ir. Alirahman langsung ditugaskan menjadi Kepala Biro Pertanian dan Pengairan di Bappenas. Di sinilah beliau merancang kebijakan sistem irigasi, tat akelola pengairan sawah, dan pembangunn sektor pertanian Indonesia dengan mengadopsi teori-teori manajemen air ynag ia teliti selama di Amerika.

Jika ia menjadi pejabat pertanian/pengairan, kita mungkin dapat menyebutnya substantive. Tetapi sebagai Sekretaris Negara, tidak ada hubungan langsung antara water markets in the Great Plains dengan portofolio Sekretariat Negara.

Yang dapat ditransfer adalah kemampuan dalam analisis ekonomi, pengelolaan sumber daya, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

3.     Indonesian Economic Policy, 1950-1980: The Politics of Client Businessmen

Salah seorang menteri Gus Dur adalah lulusan dari perguruan tinggi teknik terbaik di dunia, Mas1sachusets Institute of Technology (MIT). Beliau adalah Yahya Muhaimin. Disertasinya mengkaji kebijakan ekonomi Indonesia tahun1950-1980 dan mengangkat tema Politik pengusaha klien. Yahya Muhaimin sendiri adalah Menteri Pendidikan Nasional 1999-2001. Jadi dia tidak pernah diganti.

Disertasinya mengenai ekonomi-politik dan hubungan pengusaha dengan negara, bukan pendidikan.

Namun ia memberikan kapasitas epistemik mengenai institusi, kekuasaan, kebijakan publik, birokrasi, dan hubungan negara–masyarakat.

4.     Justice as the Necessary Virtue: A Study on Adam Smith’s Theory of Justice

Filsafat adalah bidang ilmu yang sangat umum. Salah seorang menteri Gus Dur adalah doktor di bidang ini, Doktor Sonny Keraf. Beliau adalah menteri negara lingkungan hidup, menjabat 1999-2001. 

Beliau lulus dari Katholieke Universiteit (KU) Leuven, Belgia tahun 1995. Tesis S2 beliau dilakukan di kampus yang sama, tepatnya di Higher Institute of Philosophy. Secara spesifik, beliau mengkaji hukum kodrat dan hak milik, dan selanjutnya berkembang menuju etika lingkungan hidup serta filsafat lingkungan hidup. Rantai intelektual yang mungkin menghubungkan tema disertasinya tentang Adam Smith itu datang dari keadilan, yang membawa pada etika, kemudah berpusat pada hubungan manusia dan masyarakat, ynag berimplikasi pada tanggungjawab moral, kebijakan publik, etika lingkungan, dan akhirnya lingkungan hidup. Jadi walaupun disertasinya bukan tentang ilmu lingkungan, fokusnya pada Adam Smith membangun rantai intelektual/epistemologis pada etika lingkungan. Dalam hal ini, disertasi membeirkan kerangka berpikir tentang institusi, kekuasaan, ekonomi, masyarakat, ataupun kebijakan, meskipun tidak berhubungan langsung dengan kementerian.

5.     Modernism and Fundamentalism in Islamic Politics: A Comparative Study of the Masyumi Party in Indonesia and the Jama’at-i-Islami in Pakistan

Disertasi ini adalah disertasi dari Yusril Ihza Mahendra dari Universiti Sains Malaysia (USM) tahun 1993. Kelak di tahun 2026, beliau meraih doktor keduanya dari Universitas Indonesia dengan judul Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial. Dalam kabinet Gus Dur, Yusril menjadi menteri Hukum dan Perundang-Undangan, tahun 1999-2001. Beliau memutuskan mengundurkan diri di bulan Februari karena tidak lagi sejalan dengan kabinet Gus Dur.

Disertasinya memang berbicara tentang Islam dan politik, tetapi bukan tentang hukum positif atau administrasi kehakiman.

Relevansinya terletak pada pemahaman tentang negara, agama, ideologi, politik, konstitusionalisme, dan hubungan agama–negara.

6.     Perkelahian Pelajar: Studi Kasus Potret Perilaku Agresif Siswa SMU di DKI Jakarta

Judul disertasi tentang perkelahian pelajar ini adalah karya dari Hasballah M. Saad yang didapatkannya tahun 1999 dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Hasballah sendiri adalah menteri negara urusan hak asasi manusia selama satu tahun (1999-2000). Ketika kementerian ini dilebur dengan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan, Saad tidak lagi menjabat menteri.

Ada hubungan sosial dengan HAM, tetapi objek langsung disertasinya adalah perilaku agresif pelajar, bukan hak asasi manusia.

Pengetahuan yang diperoleh lebih berupa pemahaman tentang perilaku sosial, konflik, kekerasan, dan kelompok sosial, yang kemudian dapat ditransfer ke kebijakan HAM.

7.     Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia

Mahfud MD adalah satu dari sedikit menteri bergelar doktor yang diperoleh dari dalam negeri. Disertasinya dipertahankan di UGM tahun 1993, di bidang ilmu hukum. Judulnya mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya politik dalam mengendalikan perkembangan hukum di Indonesia.

Beliau kemudian masuk sebagai menteri pertahanan pada 28 Agustus 2000 menggantikan Juwono Sudarsono, hingga tahun 2001. Disertasinya adalah politik hukum, sedangkan jabatan yang diberikan Gus Dur adalah Menteri Pertahanan. Tidak ada kesesuaian substantif langsung antara political configuration and legal products dengan pertahanan. 

Tetapi ia memiliki modal epistemik mengenai negara, kekuasaan, hukum, institusi, dan politik, yang dapat digunakan dalam pemerintahan.

Ia sempat menjabat menteri hukum dan perundang-undangan tetapi hanya tiga hari (20-23 Juli 2001) karena Gus Dur terlanjur lengser. Ia baru diangkat lagi menjadi menteri di era Joko Widodo sebagai Menko Polhukam 2019-2024.

8.     TBA Values of Beef Cuts with Differing External Fat Trim Level and Methods of Cookery

Disertasi ini adalah disertasi dalam bidang ilmu dan teknologi pangan yang dikeluarkan oleh Texas A&M University. Ini adalah disertasi dari Nur Mahmudi Ismail. TBA adalah thiobarbituric acid. Nilai TBA digunakan untuk mengukur oksidasi lemak dan ketengikan oksidatif (malondialdehyde) pada daging sapi yang sudah dimasak. Jadi pada dasarnya, penelitian tersebut mengukur laju ketengikan pada berbagai potongan daging. Temuan menunjukkan bahwa metode memasak yang terlalu lambat dan penyimpanan hangat (holding) lebih berperan memicu ketengikan dibandingkan dengan tingkat ketebalan lemak luar pada daging panggang.

Tetapi, Nur Mahmudi Ismail adalah menteri kehutanan dan perkebunan pertama tahun 1999-2001 sebelum digantikan oleh Marzuki Usman. Objek disertasi adalah ilmu pangan dan daging, sedangkan portofolionya adalah kehutanan dan perkebunan.

Tidak ada hubungan substantif yang memadai.

Yang dapat dibawa ke pemerintahan adalah scientific training, experimental analysis, quantitative reasoning, dan problem-solving.

9.     The Effect of ethylenediamine on the selective recovery of some transition metals using ion exchange resins

Judul disertasi tentang etilenediamine ini adalah disertasi dari Dr. Rozik Boedioro Soetjipto. Disertasi ini diselesaikan di Universitas Katolik Leuven, Belgia. Jadi dia satu almamater dengan menteri lainnya, Gorys Keraf. Disertasi ini diselesaikan tahun 1982 dan dipublikasikan di jurnal Hydrometallurgy pada tahun yang sama. Dalam disertasinya, beliau menganalisis pemisahan dan pengambilan kembali beberapa jenis logam transisi secara selektif dengan zat kimia etilenediamine menggunaka media utama resin penukar ion dalam proses pemurnian tersebut.

Rozik menjabat sebagai Menteri Negara Pekerjaan Umum 1999-2000. Kementerian ini dibubarkan tahun 2000. Selain sebagai Menteri Negara Pekerjaan Umum, Disertasinya berada dalam kimia, metalurgi, dan pengolahan logam, sedangkan ia menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Karena itu, hubungan sektoral langsung tidak cukup kuat. Namun pendidikan tersebut memberikan scientific reasoning, engineering orientation, technological problem-solving, dan kapasitas teknokratis. Maka dari itu, disertasi beliau juga mengantarnya menjadi Dirjen Pertambangan Umum hingga Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia.

10.  The State, Grasroots Politics and Civil Society: A Study of Social Movements under Indonesia’s New Order (1989-1994)

Disertasi tentang orde baru ini ditulis oleh Muhammad A.S. Hikam. Fokus studi ini pada negara, gerakan akar rumput, civil society, dan demokratisasi. Penelitian disertasi ini mempelajari gerakan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru tahun 1989-1994.

Beliau menjabat sebagai menteri negara riset dan teknologi tahun 1999-2001. Ini kasus yang menarik. Ada hubungan dengan riset sosial, tetapi objek disertasinya bukan teknologi atau kebijakan riset-teknologi.

Hubungannya lebih kuat melalui kapasitas epistemik mengenai negara, masyarakat sipil, gerakan sosial, demokrasi, dan perubahan institusional.

Berbagai disertasi dalam hubungan epistemik dalam artikel ini menunjukkan kalau pemerintah tidak harus secara langsung mengimplementasikan ilmu seorang doktor ke bidang yang relevan. Seorang doktor juga terlatih dalam pemikiran konseptual, metode ilmiah, berpikir kritis, novelty, dan bahkan pelaksanaan penelitian empiris secara seksama. Aspek ini lebih bersifat umum daripada konsentrasi spesifik bidang ilmu. Kapasitas inilah yang berkontribusi pada bidang-bidang yang seolah tidak relevan tersebut. Contoh yang paling jelas adalah bagaimana bidang filsafat moral yang diteliti Sonny Keraf diterapkan pada konteks lingkungan hidup. Penerapan ini membawa pada etika lingkungan hidup yang seharusnya lebih ketat. 

Jadi, ada dua bentuk linearitas yang perlu dibedakan ketika kita berbicara tentang hubungan antara pendidikan doktoral dan pekerjaan setelah lulus. Linearitas pertama adalah linearitas substantif, yaitu ketika bidang kajian disertasi berhubungan langsung dengan bidang pekerjaan atau jabatan yang kemudian dijalankan. Namun ada pula linearitas epistemik, yang jauh lebih dalam dan tidak hilang hanya karena seorang doktor bekerja di luar bidang spesifik disertasinya. Pendidikan doktoral pada dasarnya melatih seseorang untuk berada pada tingkat tertinggi dalam produksi pengetahuan: menemukan dan merumuskan masalah, mengidentifikasi research gap, mempertanyakan asumsi dan paradigma, membangun atau mengembangkan teori dan konsep, memilih metode yang tepat, menyelidiki persoalan secara mendalam dan teliti, menguji argumen, serta mempertanggungjawabkan jawaban secara ilmiah. 

Bahkan kemampuan tersebut dapat dilihat dari judul disertasi itu sendiri. Judul-judul yang telah kita lihat—mulai dari Preventing the Dutch Disease, State Formation, Party System, and the Prospect for Democracy in Indonesia, Energy and Development Planning with a Social Accounting Matrix Model, hingga The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia—bukan sekadar nama karya akademik, tetapi merupakan jejak dari proses intelektual ketika seseorang berhasil menemukan persoalan yang layak diteliti dan kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan ilmiah. 

Karena itu, seorang doktor tidak perlu merasa kehilangan relevansi hanya karena setelah lulus ia tidak bekerja persis pada bidang yang diteliti dalam disertasinya. Jabatannya mungkin tidak lagi linear secara substantif, tetapi kapasitas epistemiknya tetap melekat. Justru kemampuan menemukan masalah, membongkar persoalan, dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan itulah salah satu modal paling berharga yang dibawa seorang doktor ke mana pun ia bekerja.

Persoalannya, dunia akademik hari ini menghadapi tantangan yang berbeda. Dengan bantuan AI, seseorang dapat meminta seratus judul penelitian dalam hitungan detik. Judul-judul tersebut bahkan dapat dibuat terdengar sangat akademik, lengkap dengan variabel, teori, konteks, dan metode. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah "berapa banyak judul yang dapat dibuat AI?" melainkan: Mana yang benar-benar merupakan masalah penelitian? Di sinilah proses studi doktoral membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menghasilkan teks. Peneliti perlu menemukan research gap yang substantif, theoretical gap, empirical gap, contextual gap, atau methodological gap; mengenali kontradiksi hasil penelitian; serta menemukan pertanyaan yang sampai sekarang belum memperoleh jawaban memadai. 

Dengan kata lain, konsultan tidak menjual jawaban, tetapi membantu menemukan pertanyaan yang layak ditanyakan. Melalui Jasa Asistensi Studi Doktoral, proses tersebut dapat dibantu mulai dari pemetaan masalah dan research gap, pengembangan konsep dan teori, perumusan pertanyaan penelitian, hingga penguatan rancangan riset—bukan untuk menggantikan peneliti, tetapi membantu memastikan bahwa penelitian yang dibangun memang berangkat dari persoalan ilmiah yang nyata. Jika anda tertarik dengan tawaran kami, untuk informasi dan asistensi hubungi kami di: penulismemori@gmail.com atau WA 0857 5950 1735.

Para Pembantu Gus Dur: Disertasi ke Kursi Menteri

Dalam artikel sebelumnya, kita telah memformulasikan 20 disertasi yang mengubah Indonesia di Awal Reformasi. Sekarang kita akan mengurai 10 di antaranya. Kita akan mulai dari sembilan orang menteri kabinet Gus Dur dengan sepuluh disertasinya. Ya, ada satu orang yang memiliki dua gelar doktor: Bapak Alwi Abdurrahman Shihab. Dalam bagian ini, kita bicara tentang linearitas substantif, yaitu kesesuaian antara apa yang dipelajari dan dihasilkan oleh disertasi dengan tugas kerja di kabinet. Dikatakan substantif karena objek studi secara nyata ditranslasikan ke pekerjaan, seperti dari formulasi menuju ke implementasi. Selinier itu.

Sepuluh disertasi menurut kami yang memiliki linearitas tinggi dengan jabatan menteri adalah sbb:

1. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan: An Approach to Coastal Resources Utilization: The Nature and Role of Sustainable Development in East Kalimantan Coastal Zone, Indonesia
2. Mohamad Prakosa, Menteri Pertanian dan Kehutanan: An Economic Analysis of Indonesian Tropical Forest Utilization
3. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian dan Kehutanan: Economic Organization, Size, and Relative Efficiency: The Case of Oil Palm Plantations in Northern Sumatra, Indonesia
4. Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Energy and Development Planning with a Social Accounting Matrix Model: The Case of Indonesia 
5. Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan: Indonesia and the United States 1966–75: An Inquiry into a de facto Alliance Relationship
6. Alwi Abdurrahman Shihab, Menteri Luar Negeri: Islamic Sufism and Its Impact on Indonesian Contemporary Sufism
7. Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri: Preventing the Dutch Disease.
8. Muhammad Ryaas Rasyid, Menteri Negara Otonomi Daerah: State Formation, Party System, and the Prospect for Democracy in Indonesia: The Case of Golongan Karya, 1967–1993
9. Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan: The Adequacy of CPA’s Understanding of Relative Seriousness of Alpha and Beta Risks in Statistical Audit Sampling
10. Alwi Abdurrahman Shihab, Menteri Luar Negeri: The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia

Baik, mari kita bahas satu per satu. Kita akan mulai tentang identitas penulis beserta masa jabatannya. Kemudian linearitas. Diakhiri dengan bukti.

1.     An Approach ot Coastal Resources Utilization: The Nature and Role of Sustainable Development in East Kalimantan Coastal Zone, Indonesia

Disertasi tentang pendekatan pemanfaatan sumberdaya pesisir ini adalah disertasi doktor di bidang ekologi dan pengelolaan sumberdaya pesisir/laut dari Dalhousie University, tahun 1991. Disertasi ini dibuat oleh Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan. Jabatannya sangat liniear dengan bidang ilmunya, manajemen sumberdaya pesisir. Ini merupakan contoh paling kuat. Objek disertasinya adalah sumber daya pesisir, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan wilayah pesisir, sedangkan jabatan yang diembannya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebenarnya Dahuri hanya sebulan berada di bawah kabinet Gus Dur. Beliau menggantikan Sarwono Kusumaatmadja yang sudah menjabat selama dua tahun yaitu Juni-Juli 2001. Tapi beliau langsung direkrut oleh Megawati hingga 20 Oktober 2004, tetap sebagai menteri kelautan dan perikanan Indonesia.

Rokhmin adalah kasus yang agak paradoks. Secara akademik, linearitasnya hampir sempurna: disertasi tentang pemanfaatan sumber daya pesisir dan pembangunan berkelanjutan, kemudian menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Tetapi ia hanya berada sekitar satu bulan dalam Kabinet Gus Dur. Jadi kalau pertanyaannya adalah "apakah linearitas keahlian menghasilkan efektivitas selama Kabinet Gus Dur?", jawabannya belum dapat dinilai secara memadai. Satu bulan terlalu pendek untuk menghasilkan kebijakan besar yang dapat diatribusikan kepada dirinya.

Namun kasusnya berubah ketika masa jabatan diperluas ke pemerintahan Megawati. Ia tetap menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan sampai 2004. Artinya, presiden berikutnya mempertahankan orang yang sama di portofolio yang sama. Linearitasnya tampaknya tidak hanya cocok menurut CV, tetapi juga diakui secara institusional oleh pemerintahan berikutnya.

2.     An Economic Analysis of Indonesian Tropical Forest Utilization

Mohamad Prakosa adalah salah seorang menteri yang merupakan alumni UC Berkeley, perguruan tinggi dari banyak ekonom besar Orde Baru. Beliau lulus tahun 1994. Beliau adalah menteri pertanian dan lulus dari UC Berkeley. Kompetensinya adalah pemanfaatan sumber daya hutan tropis. Disertasinya secara langsung membahas pemanfaatan hutan tropis Indonesia, sedangkan portofolio kementeriannya mencakup pertanian dan kehutanan.

Prakosa menjabat sebagai menteri pertanian selama satu tahun (1999-2000) sebelum akhirnya digantikan oleh Bungaran Saragih. Ini menarik karena kita harus membedakan "memiliki kompetensi" dengan "sempat menggunakan kompetensi". Prakosa memiliki kompetensi yang sangat relevan, tetapi masa jabatannya tidak cukup panjang untuk memberikan bukti kuat bahwa kompetensi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang berhasil.

3.     Economic Organization, Size, and Relative Efficiency: The Case of Oil Palm Plantations in Northern Sumatra, Indonesia

Disertasi mengenai tata kelola bisnis tanaman kelapa sawit di Sumatera Utara ini diajukan untuk meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi dalam konsentrasi sosiologi perdesaan dari North Carolina University, 1980. Ini adalah disertasi dari Bungaran Saragih, tokoh yang menggantikan Mohamad Prakosa sebagai menteri pertanian. Objek penelitian adalah perkebunan kelapa sawit dan ekonomi organisasi pertanian. Ini sangat dekat dengan urusan pertanian, perkebunan, dan sumber daya agraria.

Saragih menjabat satu tahun juga, dari Agustus 2000-Juli 2001. Beliau meneruskan jabatannya setelah presiden berganti hingga tahun 2004. Karena itu, efektivitas linearitas Bungaran tidak cukup dilihat dari satu tahun Kabinet Gus Dur. Ia harus dilihat sebagai kesinambungan keahlian pertanian dalam pemerintahan transisi.

Yang menarik lagi, pemikiran Bungaran mengenai pertanian memang sangat kuat pada pendekatan agribisnis, efisiensi, produktivitas, dan keterkaitan antara petani, industri, teknologi, dan pasar—tema yang secara konseptual sangat dekat dengan disertasinya.

4.     Energy and Development Planning with a Social Accounting Matrix Model: The Case of Indonesia

Ada linearitas struktural yang kuat antara disertasi Purnomo Yusgiantoro  mengenai sistem neraca sosial ekonomi dalam bidang energi untuk perencanaan pembangunan, dengan jabatannya di kementerian ESDM. Beliau menyelesaikan doktor di Colorado School of Mines, sekolah pertambangan Colorado. Lulus tahun 1988, beliau diangkat menjadi menteri energi dan sumber daya mineral tahun 2000 oleh Gus Dur, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini bahkan hampir merupakan perfect match: energy dan development planning lalu menjadi Menteri ESDM.

Beliau menjabat hingga 2001 lalu meneruskan di masa Megawati, lalu meneruskan lagi ke masa Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjadi menteri yang sama di bawah Presiden yang dulu ia gantikan sebagai menteri. Ia menjabat hingga tahun 2009. Di masa kabinet kedua SBY, Purnomo menjadi menteri pertahanan. Tahun 2024, beliau menjadi penasihat khusus presiden Prabowo untuk bidang Energi.

Yang membuatnya sangat kuat adalah durasi dan kontinuitas. Ia mulai menjadi Menteri ESDM pada era Gus Dur, kemudian bertahan pada pemerintahan Megawati, dan kemudian kembali berada dalam pemerintahan SBY. Bahkan setelah tidak lagi menjadi Menteri ESDM, kapasitasnya tetap digunakan dalam bidang energi.

Bahkan ada semacam natural experiment: Purnomo menggantikan SBY sebagai Menteri ESDM, kemudian beberapa tahun kemudian justru SBY menjadi presiden dan mempertahankan Purnomo sebagai Menteri ESDM. Itu menunjukkan bahwa kegunaan keahliannya tidak hanya dinilai oleh satu presiden atau satu konfigurasi politik.

5.     Indonesia and the United States 1966-75: An Inquiry into a de facto Alliance Relationship

Disertasi tentang hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tahun 1966-1975, segera setelah peristiwa G30SPKI hingga Soeharto stabil menjabat tersebut ditulis oleh Juwono Sudarsono. Beliau lulus tahun 1978 di London School of Economics and Political Science (LSE), Universitas London. Disertasi Juwono memiliki linearitas secara substantif antara kebijakan luar negeri dengan pertahanan. Memang disertasinya lebih tepat disebut kajian hubungan internasional dan politik luar negeri daripada pertahanan dalam pengertian teknis. Namun objeknya adalah relasi strategis Indonesia–Amerika Serikat dan aliansi de facto, yang memiliki keterkaitan langsung dengan strategi, keamanan, dan pertahanan negara. Karena kita menilai substantive correspondence, bukan kesamaan nama disiplin, kasus ini masih dapat dimasukkan ke substantif.

Beliau menjabat menteri pertahanan selama satu tahun sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Kalau hanya menggunakan durasi, kita bisa salah membaca kasus ini sebagai kurang berhasil. Padahal konteksnya berbeda. Juwono menjadi figur penting dalam pergeseran menuju pertahanan yang lebih bercorak sipil pada periode reformasi.

Disertasinya mengenai hubungan Indonesia–Amerika Serikat dan de facto alliance relationship memberikan basis epistemik-substantif mengenai strategi, geopolitik, hubungan antarnegara, dan keamanan.

Masa jabatan pendek karena itu lebih tepat dibaca sebagai batasan politik terhadap penggunaan keahlian, bukan sebagai bukti bahwa keahlian tersebut tidak berguna.

6.     Islamic Sufism and Its Impact on Indonesian Contemporary Sufism.

Disertasi ini adalah salah satu disertasi dari Alwi Shihab, menteri luar negeri. Ya, beliau memiliki dua gelar doktor. Gelar ini yang pertama, diperoleh dari Ain Shams University, tahun 1990. Disertasi beliau tentang sufisme dalam Islam dan bagaimana sufisme ini berdampak pada masyarakat Indonesia. Shihab berpendapat bahwa sufisme adalah kendaraan besar penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dan ini menjadikan karakteristik Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah agama yang lebih berorientasi pada perdamaian dan refleksi diri.

Hubungan Islam dan lintas agama, yang menjadi disertasi dari Alwi Shihab, memiliki linearitas substantif dengan urusan luar negeri. Hubungannya dengan Menteri Luar Negeri memang tidak sedirect Rokhmin–kelautan. Tetapi studi mengenai Islam Indonesia, sufisme, dan dinamika Islam kontemporer memiliki relevansi substantif terhadap diplomasi Indonesia, khususnya diplomasi keagamaan, hubungan antarnegara Muslim, dan soft power Indonesia.

Alwi Shihab menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sepanjang kabinet Gus Dur. Di masa Megawati, beliau tidak diangkat menteri, tapi di masa SBY, beliau diangkat sebagai menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, tapi hanya selama setahun (2004-2005) sebelum digantikan oleh Aburizal Bakrie.

Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sepanjang Kabinet Gus Dur. Dibandingkan beberapa tokoh lain, ini memberikan waktu yang cukup untuk menguji relevansi keahliannya.

Yang menarik adalah jenis efektivitasnya. Kita tidak seharusnya mencari keberhasilan dalam bentuk "jumlah produksi" atau "angka ekspor". Untuk Menteri Luar Negeri, outputnya adalah diplomasi, hubungan internasional, komunikasi antaragama, dan representasi Indonesia.

Dengan demikian, dua disertasinya menyediakan modal yang sangat relevan untuk diplomasi berbasis identitas, agama, pluralisme, dan hubungan antarperadaban.

Bahwa ia kemudian dipercaya menjadi Menko Kesra pada masa SBY juga menunjukkan bahwa kompetensinya tidak dianggap hanya berguna untuk diplomasi.

7.     Preventing the Dutch Disease

Disertasi dengan judul pendek ini adalah disertasi dari Rizal Ramli. Ia mendapatkannya dari Boston University tahun 1990. Dan bukan, ini bukan bidang ilmu kesehatan. Penyakit Belanda yang dimaksud disini adalah sebuah fenomenaekonomi dimana terjadi lonjakan pendapatan dari satu sektor komoditas alam utama (seperti minyak bumi atau gas alam). Dikatakan penyakit karena lonjakan ini dapat melemahkan sektor ekonomi lainnya seperti manufaktur dan pertanian karena apresiasi nilai tukar mata uang. Rizal Ramli merumuskan strategi, kebijakan fiskal, dan intervensi moneter makro untuk mencegah dan mengantisipasi gelembung ekonomi tersebut. Ini jelas berada dalam wilayah ekonomi makro, kebijakan fiskal, struktur ekonomi, komoditas, dan pembangunan. Bahkan problem Dutch Disease secara langsung berkaitan dengan kebijakan ekonomi negara.

Rizal Ramli menjabat menteri keuangan selama satu bulan saja (Juni-Juli 2001) menggantikan Prijadi Praptosuhardjo. Sebelum itu, beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri selama 1 tahun (2000-2001) menggantikan Kwik Kian Gie. Posisinya di kementerian ini sendiri digantikan oleh Burhanuddin Abdullah. Di masa Jokowi, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, tapi hanya setahun (2015-2016).

Disertasinya mengenai Dutch Disease sangat relevan dengan ekonomi makro. Ia bahkan menjadi Menko Ekuin, posisi yang secara substansial sangat dekat dengan bidang tersebut.

Tetapi kemudian ia hanya menjadi Menteri Keuangan selama sekitar satu bulan.

Ini justru memberikan pelajaran metodologis yang sangat penting:

Linearitas keahlian tidak identik dengan stabilitas politik.

Seseorang bisa sangat cocok secara akademik dengan suatu jabatan tetapi tetap tidak bertahan karena konflik politik, perbedaan visi, perubahan koalisi, atau pergantian pemerintahan.

8.     State Formation, Party System, and the Prospect for Democracy in Indonesia: The Case of Golongan Karya, 1967-1993

Disertasi tentang perkembangan Golkar mulai dari berdirinya Orde Baru hingga hubungannya dengan demokrasi tersebut dibuat oleh Muhammad Ryaas Rasyid. Fokusnya ada pada negara, sistem kepartaian, Golkar, dan demokrasi. Disertasinya membahas pembentukan negara, sistem kepartaian, demokrasi, dan hubungan politik. Ini memiliki hubungan substantif dengan persoalan pemerintahan daerah, negara, institusi politik, dan demokratisasi yang menjadi konteks otonomi daerah.

Beliau menjabat Menteri Negara Otonomi Daerah selama 1 tahun sebelum kementerian itu digabung ke Kementerian Dalam Negeri. Ketika jabatan ini digabung, Ryaas Rasyid ditempatkan sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Tanggal 3 Januari 2001 beliau mengundurkan diri karena berbeda visi dengan Gus Dur. Ini adalah contoh yang sangat penting, dimana keahlian yang linear tidak selalu menghasilkan masa jabatan yang panjang karena efektivitas menteri juga bergantung pada compatibility dengan presiden.

9. The adequacy of CPA’s understanding of relative seriousness of alpha and beta risks in statistical audit sampling     

Menteri keuangan Bambang Sudibyo meraih gelar doktor dari University of Kentucky, Amerika Serikat. Bambang memiliki disertasi di bidang auditing/risiko dan akuntansi perilaku. CPA adalah certified public accountant, akuntan publik bersertifikat. Studi ini membaca pemahaman mereka atas keseriusan risiko alfa dan beta dalam sampling audit statistik. Risiko alfa adalah risiko menolak sesuatu yang seharusnya diterima, sedangkan risiko beta adalah risiko menerima sesuatu yang seharusnya ditolak. Risiko beta berdampak pada efektivitas audit dan beban hukum sedangkan risiko alfa pada efisiensi audit.

Disertasi ini linear secara substantif dengan posisinya sebagai menteri keuangan. Beliau lulus tahun 1985 di bidang Business Administration. Ini merupakan hubungan yang sangat langsung dengan auditing, accounting, statistical risk, dan financial governance. Walaupun disertasinya bukan tentang "kementerian keuangan" secara eksplisit, kompetensi substantifnya jelas berada dalam domain keuangan.

Namun ia hanya menjabat sekitar satu tahun. Beliau menjabat sebagai menteri keuangan selama satu tahun, 1999-2000. Maka kasus ini mirip Prakosa: kita dapat mengatakan bahwa kompetensinya relevan, tetapi sulit mengatakan bahwa masa jabatan tersebut menyediakan bukti cukup untuk mengukur dampak keahliannya terhadap kinerja kementerian. 

10.     The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia

Ini adalah disertasi kedua Alwi Shihab, menteri luar negeri. Disertasi ini fokus pada hubungan antar keyakinan. Ia mendapatkan gelar doktor kedua lima tahun setelah doktor pertama yaitu dari Temple University, tahun 1995. Ini adalah disertasi kedua Alwi. Fokusnya pada Islam, Muhammadiyah, misi Kristen, dan hubungan antaragama. Disertasi ini berkaitan dengan sejarah dimana Muhammadiyah itu muncul pada tahun 1912 di saat misi kristenisasi sedang menjamur di Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Alih-alih melakukan konfrontasi dengan misionaris, Muhammadiyah bersaing secara sosial dengan misi Kristen dengan melakukan aktivitas kesejahteraan sosial yang lebih masif lagi.

Sebagai Menteri Luar Negeri, pengetahuan tersebut dapat digunakan secara langsung dalam diplomasi agama, hubungan antarperadaban, pluralisme, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Dan masa jabatannya selama seluruh Kabinet Gus Dur membuat alignment tersebut sempat digunakan dalam praktik.

Dari 10 disertasi ini kita tahu bahwa Kabinet Gusdur memahami bahwa sumberdaya pesisir serta sumberdaya hutan tropis. Kabinet ini juga paham bahwa perkebunan kelapa sawit juga penting karena memiliki nilai ekonomi yang besar.  Kandungan energi yang dimiliki Indonesia di dalam perut bumi nya juga tidak kalah pentingnya. Semua itu harus dikelola secara seimbang dan hati-hati baik dalam aspek distribusi sumber pendapatan, ketelitian keuangan, maupun dalam memberikan dampak pada pembangunan berkelanjutan.

Kabinet ini juga paham bahwa hubungan dengan Amerika Serikat itu penting, begitu juga dengan negara-negara Timur Tengah maupun kelompok Kristen. Mereka juga paham bahwa sejarah yang ada di belakang mereka, warisan Orde Baru, masih menjadi sebuah tantangan untuk diatasi.

Mereka memiliki pengetahuannya, orang-orang yang menelitinya telah menjadi doktor dan menteri di kabinet. Masih ada elemen lain dari pengetahuan ini, sumber epistemik, yaitu pengetahuan dimana ada kesejajaran antara ilmu pengetahuan yang memayungi suatu topik dengan fokus kementerian. Kita akan masuk ke kelompok disertasi kedua. 

Selanjutnya kita memasuki 10 disertasi dengan linearitas epistemologis dengan jabatan menteri Gus Dur.

20 Disertasi Pengubah Indonesia di Awal Reformasi

Anggota kabinet merupakan kelompok yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola urusan spesifik untuk seluruh rakyat suatu negara. Atas dasar ini, maka logis untuk mengharapkan semua anggota kelompok ini memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang yang diurusnya. Fokus disertasi adalah indikator terbaik untuk menggambarkan kompetensi ini karena menunjukkan ke arah mana tokoh tersebut memfokuskan daya intelektualnya selama beberapa tahun setelah melalui proses pendidikan yang fokus selama setidaknya enam tahun (diasumsikan sarjana selama empat tahun dan master selama dua tahun).

Berdasarkan asumsi ini, kami memiliki ide untuk melihat struktur intelektual dari kabinet-kabinet yang pernah berkuasa di Indonesia. Kami rencananya memulai dari era Soeharto, karena kabinet-kabinet sebelum itu sangat singkat dan tidak stabil sehingga belum dapat memberikan implementasi dari kompetensi yang dimiliki dan bidang kerja yang diemban. Bahkan ada satu kabinet, Kabinet Susanto, yang hanya bertugas selama satu bulan. Jelas waktu ini tidak sebanding dengan sekitar lima tahun untuk kabinet di era Soeharto dan reformasi. Selain itu, catatan untuk disertasi para menteri sebelum Orde Baru sangat minim.

 Disini kita akan mulai dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet Persatuan Nasional (29 Oktober 1999-23 Juli 2001) adalah kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid, presiden pertama Indonesia yang dipilih secara demokrasi setelah keruntuhan Soeharto, walaupun pemilihan dilakukan masih secara tidak langsung oleh rakyat. Pada saat di wawancara di televisi, Gus Dur pernah bilang kalau dia cukup memiliki enam menteri saja. Atau mungkin delapan, saya tidak ingat karena ini tidak ada tercatat di Internet. Ketika ingin di cross-check, data ini tidak ada tapi kami ingat menonton di tv kalau beliau mengatakan itu. Tapi ketika benar-benar menjadi presiden, jumlah anggota kabinetnya mencapai 35 orang.

Dari daftar 35 orang ini, kami memeriksa apa jenjang pendidikan terakhir mereka. Hasilnya diperoleh 19 orang doktor atau 54% dari total anggota kabinet  Artinya, lebih dari separuh menteri di kabinet Gus Dur memiliki gelar doktor. Disertasi dari setiap menteri ini kemudian ditelusuri, dan diperiksa apakah ia meraih gelar doktor sebelum atau sesudah menjadi menteri, serta apakah fokus disertasi ini relevan dengan bidang yang ia tempati sebagai menteri pembantu Gus Dur. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah salah satu doktor yang tidak termasuk dalam kategori karena beliau meraih disertasi dari IPB tahun 2004, jauh setelah dirinya selesai menjabat sebagai Menko Polkam di Kabinet Persatuan Nasional. Disertasi beliau berjudul Pembangunan Pertanian dan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisa Ekonomi-Politik Kebijakan Fiskal. Jusuf Kalla juga doktor tapi bukan akademis, melainkan dokter honoris causa, doktor kehormatan. Jadi dia juga tidak termasuk. Begitu juga, disertasi ilmu sosial/sejarah dari Anak Agung Gde Agung. Ia mendapatkan PhD ilmu sosial setelah menjadi menteri kabinet Gus Dur dengan judul Bali Endangered Paradise? Tri Hita Karana and the Conservation of the Island’sBiocultural Diversity dari Leiden tahun 2001-2005.

Berikut ini akan kita jabarkan satu persatu tokoh tersebut bersama disertasinya dan apakah ini relevan dengan bidang kerja dan apakah itu membantunya dalam berkinerja baik sebagai menteri saat itu maupun sesudah masa Gus Dur tersebut.

1. Renewal without Breaking Tradition: The Emergence of a New Discourse in Indonesia’s Nahdlatul Ulama during the Abdurrahman Wahid Era (Djohan Effendi, Sekretaris Negara).
2. An Approach to Coastal Resources Utilization: The Nature and Role of Sustainable Development in East Kalimantan Coastal Zone, Indonesia (Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan).
3. An Economic Analysis of Indonesian Tropical Forest Utilization (Mohamad Prakosa, Menteri Pertanian dan Kehutanan).
4. An Economic Analysis of the Potential for Water Markets in the Great Plains (Alirahman, Sekretaris Negara).
5. Economic Organization, Size, and Relative Efficiency: The Case of Oil Palm Plantations in Northern Sumatra, Indonesia (Bungaran Saragih, Menteri Pertanian dan Kehutanan).
6. Energy and Development Planning with a Social Accounting Matrix Model: The Case of Indonesia (Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral).
7. Indonesia and the United States 1966–75: An Inquiry into a de facto Alliance Relationship (Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan).
8. Indonesian Economic Policy, 1950–1980: The Politics of Client Businessmen (Yahya A. Muhaimin, Menteri Pendidikan Nasional).
9. Islamic Sufism and Its Impact on Indonesian Contemporary Sufism (Alwi Abdurrahman Shihab, Menteri Luar Negeri).
10. Justice as the Necessary Virtue: A Study on Adam Smith’s Theory of Justice (Alexander Sonny Keraf, Menteri Negara Lingkungan Hidup).
11. Modernism and Fundamentalism in Islamic Politics: A Comparative Study of the Masyumi Party in Indonesia and the Jama’at-i-Islami in Pakistan (Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan/Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).
12. Perkelahian Pelajar: Studi Kasus Potret Perilaku Agresif Siswa SMU di DKI Jakarta (Hasballah M. Saad, Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia).
13. Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia (Mahfud MD, Menteri Pertahanan).
14. Preventing the Dutch Disease (Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri).
15. State Formation, Party System, and the Prospect for Democracy in Indonesia: The Case of Golongan Karya, 1967–1993 (Muhammad Ryaas Rasyid, Menteri Negara Otonomi Daerah).
16. TBA Values of Beef Cuts with Differing External Fat Trim Level and Methods of Cookery (Nur Mahmudi Ismail, Menteri Kehutanan dan Perkebunan/Menteri Muda Kehutanan).
17. The Adequacy of CPA’s Understanding of Relative Seriousness of Alpha and Beta Risks in Statistical Audit Sampling (Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan).
18. The Effect of Ethylenediamine on the Selective Recovery of Some Transition Metals Using Ion Exchange Resins (Rozik Boedioro Soetjipto, Menteri Negara Pekerjaan Umum).
19. The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia (Alwi Abdurrahman Shihab, Menteri Luar Negeri).
20. The State, Grassroots Politics and Civil Society: A Study of Social Movements under Indonesia’s New Order (1989–1994) (Muhammad A.S. Hikam, Menteri Negara Riset dan Teknologi).

Dari 20 disertasi yang ditelusuri dari para tokoh yang pernah duduk dalam Kabinet Abdurrahman Wahid, terlihat bahwa pendidikan doktoral mereka sangat kuat berorientasi ke luar negeri. Berdasarkan negara tempat universitas pemberi gelar berada, Amerika Serikat mendominasi dengan 11 disertasi (55%), disusul Belgia dan Indonesia masing-masing 2 disertasi (10%), sementara Australia, Kanada, Inggris, Malaysia, dan Mesir masing-masing menyumbang 1 disertasi (5%). Jika dikelompokkan berdasarkan kawasan, Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) menyumbang 12 disertasi (60%), Eropa Barat 3 (15%), Asia 3 (15%), Australia 1 (5%), dan Afrika 1 (5%). Dengan demikian, 75% disertasi berasal dari universitas di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australia, sedangkan hanya 15% berasal dari universitas di Asia. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar modal intelektual doktoral para tokoh tersebut dibentuk melalui pengalaman akademik di luar Indonesia, terutama dalam tradisi pendidikan tinggi Amerika Utara.

Jika dilihat pada tingkat universitas, pola tersebut ternyata tidak menunjukkan dominasi satu kampus tertentu. Dari 20 disertasi, terdapat sekitar 18 institusi yang terwakili, dengan hanya dua institusi yang muncul lebih dari sekali: University of Hawaiʻi dan Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), masing-masing menyumbang dua disertasi. Selebihnya tersebar di berbagai universitas, antara lain Deakin University, Dalhousie University, University of California Berkeley, Colorado State University, North Carolina State University, Colorado School of Mines, London School of Economics, MIT, Ain Shams University, Universiti Sains Malaysia, UPI, UGM, Boston University, Texas A&M University, University of Kentucky, dan Temple University. Dengan kata lain, fenomenanya bukanlah konsentrasi pada satu atau dua elite university, melainkan diversifikasi institusional yang sangat tinggi dengan konsentrasi geografis yang kuat. Para calon menteri tersebut memperoleh doktoralnya dari lingkungan akademik yang beragam—ekonomi, energi, kelautan, pertanian, filsafat, politik, hukum, ilmu sosial, hingga sains—yang kemudian menjadi bagian dari modal intelektual mereka ketika memasuki pemerintahan.

Namun, keberagaman tersebut menjadi jauh lebih menarik ketika hubungan antara disertasi dan jabatan dianalisis. Dua puluh disertasi ini dapat dibaca melalui dua bentuk linearitas: linearitas substantif dan linearitas epistemik, masing-masing mencakup 10 disertasi (50%). Linearitas substantif menunjukkan hubungan langsung antara objek kajian disertasi dan bidang kebijakan yang kemudian menjadi tanggung jawab sang menteri—misalnya studi energi Purnomo Yusgiantoro dengan jabatan Menteri ESDM atau studi sumber daya pesisir Rokhmin Dahuri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebaliknya, linearitas epistemik menunjukkan hubungan yang lebih tidak langsung: disertasi tidak selalu membahas sektor kementerian secara spesifik, tetapi membentuk cara berpikir, kerangka analitis, pemahaman mengenai negara, masyarakat, kekuasaan, institusi, etika, atau problem teknis yang dapat ditransfer ke pemerintahan—seperti Sonny Keraf, Mahfud MD, Djohan Effendi, Alirahman, atau Muhammad A.S. Hikam. Dua kategori ini akan menjadi dasar bagi dua artikel berikutnya, yang masing-masing akan menelusuri satu per satu disertasi tersebut dan melihat sejauh mana pengetahuan doktoral mereka benar-benar menemukan bentuknya dalam pekerjaan dan kinerja ketika berada di dalam pemerintahan Gus Dur.

Part I - Linearitas Substantif = Para Pembantu Gus Dur: Dari Disertasi ke Kursi Menteri

Part II - Linearitas Epistemik = Para Pembantu Gus Dur: Doktornya Apa, Menterinya Apa?

Grand Theory Sudah Usang? Mengapa Profesor Masih Memintanya dalam Disertasi

 Ada sebuah istilah yang hampir pasti pernah didengar oleh mahasiswa doktoral ilmu sosial: grand theory.

Dalam banyak proposal disertasi, mahasiswa masih sering mendapatkan pertanyaan seperti: “Apa grand theory penelitian Anda?” atau “Teori besar apa yang menjadi landasan penelitian ini?” Tidak jarang mahasiswa kemudian mencari teori yang dianggap cukup “besar” untuk ditempatkan di Bab 2, lalu menghubungkannya dengan variabel penelitian, hipotesis, atau kerangka konseptual.

Namun, ada persoalan menarik di balik praktik tersebut.

Apakah grand theory masih benar-benar menjadi konsep yang hidup dalam perkembangan teori sosial kontemporer?

Sebuah penelitian terbaru oleh Lars Döpking, Sebastien Parker, Cinthya Guzman, dan Daniel Silver memberikan alasan kuat untuk mengajukan kembali pertanyaan tersebut. Dalam artikel berjudul Grand Theory in the Sociological Canon: Scopes, Semantics, and Strategic Usages of a Rhetorical Device Since the 1960s, mereka menelusuri bagaimana istilah grand theory digunakan dalam kanon sosiologi sejak 1960-an. Mereka menganalisis 3.673 bab dari buku-buku teks sosiologi berbahasa Inggris untuk melihat siapa yang disebut sebagai grand theorist, bagaimana cakupan istilah tersebut berubah, dan apa fungsi istilah tersebut dalam pembentukan kanon sosiologi.

Baca paper Döpking et al. (2026) di European Journal of Social Theory

Grand theory ternyata bukan kategori yang sesederhana kelihatannya

Salah satu hal paling menarik dari penelitian Döpking et al. adalah bahwa tidak pernah ada kesepakatan yang benar-benar stabil mengenai apa yang disebut grand theory.

Istilah tersebut memang terdengar seolah-olah menunjuk pada suatu jenis teori yang jelas: teori yang sangat luas, abstrak, dan mampu menjelaskan masyarakat secara keseluruhan.

Tetapi ketika melihat sejarah penggunaannya, batas tersebut ternyata berubah.

Siapa yang dianggap sebagai grand theorist?

Teori mana yang layak disebut grand theory?

Apakah sebuah teori disebut grand karena memang memiliki cakupan penjelasan yang luas, atau karena komunitas akademik telah menempatkan tokohnya sebagai bagian dari kanon?

Döpking dan koleganya menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses canonization. Dalam artikel mereka, grand theory bahkan dipahami sebagai perangkat retoris yang digunakan dalam berbagai cara untuk mempertahankan, mempersempit, membatasi, atau memperluas kanon teori sosiologi. Dengan demikian, istilah tersebut bukan label netral untuk suatu jenis teori.

Ini menghasilkan sebuah ironi.

Semakin kita menggunakan istilah “grand theory” seolah-olah kategorinya sudah jelas, semakin kita berisiko menyembunyikan kenyataan bahwa kategori tersebut sebenarnya diperdebatkan.

Grand theory pernah sangat penting

Untuk memahami persoalannya, kita perlu melihat sejarah sosiologi.

Sosiologi sejak awal memiliki ambisi yang sangat besar. Para pemikir awal tidak hanya ingin menjelaskan satu perilaku atau satu organisasi. Mereka ingin memahami masyarakat sebagai keseluruhan.

Auguste Comte membayangkan sosiologi sebagai ilmu yang dapat menemukan hukum-hukum perkembangan masyarakat.

Karl Marx berusaha menjelaskan hubungan antara struktur ekonomi, kelas, konflik, dan perubahan sejarah.

Émile Durkheim memusatkan perhatian pada fakta sosial, integrasi, solidaritas, dan perubahan masyarakat.

Max Weber mengembangkan teori tentang tindakan sosial, rasionalisasi, otoritas, agama, ekonomi, dan perkembangan masyarakat modern.

Kemudian muncul generasi berikutnya yang memperluas atau mengkritik ambisi tersebut: Talcott Parsons, Robert K. Merton, C. Wright Mills, Ralf Dahrendorf, dan berbagai pemikir lainnya.

Pada titik tertentu, teori sosial memang memiliki ambisi untuk menghasilkan penjelasan yang luas tentang bagaimana masyarakat bekerja.

Tetapi grand theory mulai kehilangan dominasinya

Di sinilah penelitian Döpking et al. menjadi sangat menarik.

Dengan menggunakan korpus ribuan bab buku teks, mereka tidak sekadar menceritakan sejarah grand theory berdasarkan kesan para ahli. Mereka mencoba melihat secara empiris bagaimana istilah tersebut digunakan dan bagaimana komposisi kanon berubah dari waktu ke waktu. Mereka menunjukkan bahwa cakupan dan asosiasi semantik grand theory berubah sepanjang periode 1967–2018. Pemakaian konsep ini mencapai puncaknya pada dekade 1980-an lalu mulai menurun setelah itu.

Artinya, kita tidak sedang berhadapan dengan sebuah kategori yang tetap.

Grand theory pernah berada di pusat perdebatan teori sosial, tetapi kemudian muncul berbagai kritik terhadap teori yang terlalu luas, terlalu abstrak, atau terlalu jauh dari penelitian empiris.

Sosiologi kemudian menjadi semakin plural.

Peneliti dapat menggunakan:

• teori struktur,
• teori tindakan,
• teori praktik,
• teori jaringan,
• teori budaya,
• teori institusi,
• teori gender,
• teori ras,
• teori kolonialitas,
• teori organisasi,
• teori komunikasi,
• dan berbagai teori lain yang memiliki tingkat abstraksi serta tujuan berbeda.

Dengan demikian, kemunduran dominasi grand theory tidak berarti berakhirnya teori sosial.

Yang berubah adalah cara para ilmuwan sosial memahami dan menggunakan teori.

Tetapi mengapa kita masih sering diminta mencari grand theory?

Di sinilah persoalannya menjadi sangat dekat dengan pengalaman saya sendiri dalam mengerjakan berbagai penelitian disertasi.

Dalam praktik penelitian ilmu sosial, khususnya pada bidang komunikasi, manajemen, organisasi, pendidikan, dan ilmu sosial terapan, istilah grand theory masih sangat sering digunakan.

Mahasiswa doktoral dapat saja diminta menjelaskan:

“Apa grand theory penelitian Anda?”

Padahal, dalam perkembangan teori sosial kontemporer, pertanyaan tersebut tidak selalu sesederhana yang terlihat.

Hal ini menciptakan sebuah kesenjangan antara perkembangan teori di tingkat disiplin dan praktik pendidikan doktoral.

Di satu sisi, diskursus akademik mempertanyakan apakah grand theory masih merupakan kategori yang bermakna.

Di sisi lain, mahasiswa doktoral masih hidup dalam sistem akademik yang kadang-kadang menjadikan grand theory sebagai salah satu syarat untuk membangun landasan teoretis disertasi.

Menurut saya, inilah salah satu alasan mengapa pembahasan mengenai grand theory masih relevan.

Bukan karena kita harus mempertahankan grand theory.

Justru karena kita perlu memahami mengapa konsep yang problematis secara teoretis masih begitu kuat secara institusional.

Komunikasi menunjukkan persoalan yang lebih jelas

Pengalaman kami dalam ilmu komunikasi bahkan menunjukkan perubahan yang lebih menarik.

Dalam tradisi penelitian yang lebih lama, teori komunikasi sering kali dijelaskan menggunakan hierarki:

grand theory → middle-range theory → applied theory.

Namun, klasifikasi semacam ini semakin kurang memadai untuk menggambarkan pluralitas teori komunikasi.

Tradisi teori komunikasi kontemporer lebih sering mengelompokkan teori berdasarkan cara teori tersebut memahami komunikasi, bukan berdasarkan tingkat “kebesaran” teorinya. Sekarang para mahasiswa S3 ilmu komunikasi memiliki buku paket Teori Komunikasi dari Littlejohn et al. yang membagi teori-teori komunikasi ke dalam banyak cara dari tradisi, objek, paradigma, hingga konteks. Gambar di bawah menunjukkan teori-teori komunikasi yang dikelompokkan menjadi tujuh tradisi mulai dari retorika yang tertua hingga teori kritis yang paling kontemporer.

Ini menghasilkan pertanyaan yang berbeda.

Bukan:

“Apakah teori ini grand theory?”

melainkan:

“Komunikasi dipahami sebagai apa dalam teori ini?”

Apakah komunikasi dipahami sebagai:

• transmisi informasi?
• interaksi?
• konstruksi makna?
• pengalaman?
• bahasa?
• budaya?
• sistem?
• praktik?
• kritik?
• proses media?

Perubahan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pluralisme teori tidak berarti kehilangan teori.

Sebaliknya, kita mungkin sedang bergerak dari model hierarkis teori menuju model yang lebih plural.

Manajemen bahkan lebih menarik

Dalam manajemen dan penelitian bisnis, istilah grand theory masih sangat populer.

Mahasiswa doktoral dapat menemukan teori seperti:

• Agency Theory,
• Resource-Based View,
• Institutional Theory,
• Contingency Theory,
• Stakeholder Theory,
• Transaction Cost Economics,
• Resource Dependence Theory,
• Dynamic Capabilities,

dan kemudian diminta menentukan teori mana yang menjadi grand theory penelitiannya.

Tetapi di sinilah kita harus berhati-hati.

Tidak semua teori tersebut merupakan grand theory dalam pengertian historis-sosiologis yang sama dengan teori Marx, Durkheim, atau Weber.

Sebagian lebih tepat dipahami sebagai teori yang relatif luas dalam bidang organisasi atau manajemen, tetapi tetap memiliki ruang lingkup yang jauh lebih terbatas daripada teori masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kata lain, istilah grand theory telah mengalami perluasan makna ketika berpindah dari sosiologi ke disiplin ilmu sosial terapan.

Grand theory dalam sosiologi tidak selalu sama dengan apa yang disebut grand theory dalam manajemen.

Dan grand theory dalam manajemen tidak selalu sama dengan apa yang disebut grand theory dalam pendidikan atau komunikasi.

Jadi, apakah grand theory sudah mati?

Jawabannya mungkin:

Tidak. Tetapi grand theory juga tidak lagi hidup dengan cara yang sama seperti dahulu.

Ia mungkin telah kehilangan sebagian statusnya sebagai proyek intelektual dominan dalam teori sosial.

Tetapi ia tetap hidup sebagai:

1. kategori dalam buku teks;
2. bagian dari sejarah kanon sosiologi;
3. perangkat untuk mengorganisasi teori;
4. bahasa dalam pendidikan doktoral;
5. cara mahasiswa menjelaskan posisi penelitian mereka;
6. strategi retoris untuk memberikan legitimasi teoretis pada penelitian.

Justru Döpking et al. menunjukkan bahwa grand theory bertahan bukan hanya karena substansi teori tertentu, tetapi juga karena fungsi retorisnya dalam pembentukan kanon.

Dua dunia grand theory

Karena itu, menurut saya mahasiswa doktor perlu membedakan dua hal:

grand theory sebagai konsep dalam perkembangan teori sosial

dan

grand theory sebagai praktik dalam pendidikan doktoral.

Keduanya tidak identik.

Seorang profesor dapat meminta mahasiswa menggunakan grand theory karena tradisi akademik program doktornya memang mengharuskan demikian.

Tetapi hal tersebut tidak otomatis berarti bahwa grand theory masih merupakan kategori teoritis yang paling mutakhir dalam disiplin tersebut.

Sebaliknya, seorang mahasiswa juga tidak seharusnya langsung menyimpulkan:

“Karena grand theory sudah dikritik, saya tidak membutuhkan teori besar.”

Yang lebih penting adalah memahami tingkat abstraksi teori, asumsi ontologisnya, mekanisme penjelasannya, dan hubungan teori tersebut dengan pertanyaan penelitian.

Lalu teori siapa yang sebenarnya termasuk grand theory?

Di sinilah daftar Döpking et al. menjadi sangat berguna.

Menariknya, mereka tidak menyajikan daftar tersebut sebagai daftar sederhana “20 grand theories”. Mereka memetakan para theorists yang muncul dalam konstruksi kanon grand theory sosiologi.

Dalam daftar yang mereka identifikasi, posisi tokoh-tokoh tersebut adalah:

1. Anthony Giddens
2. Pierre Bourdieu
3. George Herbert Mead
4. Michel Foucault
5. Alfred Schutz
6. Harold Garfinkel
7. Jeffrey Alexander
8. Karl Marx
9. Jürgen Habermas
10. Max Weber
11. Jean-François Lyotard
12. Erik Olin Wright
13. Georg Simmel
14. Ralf Dahrendorf
15. Robert K. Merton
16. Talcott Parsons
17. Alvin Gouldner
18. Émile Durkheim
19. C. Wright Mills
20. Auguste Comte

Yang menarik, urutan ini bukan urutan sejarah. Ia justru menunjukkan frekuensi penggunaan dalam korpus yang diteliti Döpking et al.: Giddens berada di posisi teratas dalam penggunaan kontemporer yang mereka ukur, sementara Comte berada di posisi paling bawah dari daftar tersebut. Karena itu, daftar tersebut sendiri sudah memberi kita gambaran tentang perubahan kanon: siapa yang masih sering digunakan dan siapa yang semakin jarang muncul.

Lima kelompok untuk memahami 20 grand theorists

Agar daftar tersebut lebih berguna bagi mahasiswa doktoral, saya mengelompokkannya bukan berdasarkan urutan frekuensi, tetapi berdasarkan problem teoretis utama yang mereka coba jelaskan.

I. Para Pendiri dan Fondasi Sosiologi

Auguste Comte
Karl Marx
Émile Durkheim
Max Weber

Empat tokoh ini membentuk fondasi klasik sosiologi.

Mereka mengajukan pertanyaan yang sangat luas tentang:

• perkembangan masyarakat,
• struktur sosial,
• kapitalisme,
• solidaritas,
• tindakan sosial,
• rasionalisasi,
• perubahan historis.

II. Struktur, Sistem, dan Konflik Sosial

Talcott Parsons
Robert K. Merton
Ralf Dahrendorf
Erik Olin Wright

Kelompok ini berusaha menjawab persoalan:

Bagaimana struktur sosial mengatur kehidupan manusia, dan bagaimana struktur tersebut menghasilkan integrasi maupun konflik?

Parsons terkenal dengan teori sistem sosial dan fungsionalisme struktural.

Merton mengembangkan pendekatan yang lebih terbatas dan empiris melalui konsep middle-range theory—yang justru sangat relevan dalam diskusi kita mengenai apakah grand theory masih diperlukan.

Dahrendorf mengembangkan teori konflik yang mengoreksi dominasi fungsionalisme.

Erik Olin Wright kemudian memperbarui analisis kelas dalam tradisi Marxian.

III. Tindakan, Interaksi, dan Kehidupan Sehari-hari

George Herbert Mead
Alfred Schutz
Harold Garfinkel
Georg Simmel

Di sini fokus berpindah dari struktur makro menuju:

Bagaimana realitas sosial muncul dalam pengalaman dan interaksi sehari-hari?

Mead menekankan pembentukan self melalui interaksi sosial.

Schutz membawa fenomenologi ke dalam sosiologi.

Garfinkel mengembangkan etnometodologi untuk memahami bagaimana manusia menghasilkan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Simmel memberikan perhatian besar pada bentuk-bentuk interaksi dan hubungan sosial.

Kelompok ini penting karena mengingatkan kita bahwa masyarakat bukan hanya institusi besar, negara, pasar, dan kelas.

Masyarakat juga diproduksi terus-menerus dalam interaksi sehari-hari.

IV. Kekuasaan, Kritik, dan Masyarakat Modern

Michel Foucault
Jürgen Habermas
Alvin Gouldner
C. Wright Mills

Keempatnya membantu mengubah pertanyaan teori sosial menjadi pertanyaan tentang:

Siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana kekuasaan bekerja, dan bagaimana masyarakat modern dapat dikritik?

Foucault menghubungkan pengetahuan, kekuasaan, disiplin, dan pembentukan subjek.

Habermas mengembangkan teori kritis mengenai komunikasi, rasionalitas, ruang publik, dan masyarakat modern.

Gouldner mengkritik asumsi-asumsi tertentu dalam sosiologi dan mempertanyakan hubungan antara teori dan kepentingan sosial.

C. Wright Mills menghubungkan struktur sosial dengan pengalaman individual melalui konsep seperti sociological imagination.

V. Sintesis dan Teori Sosial Kontemporer

Anthony Giddens
Pierre Bourdieu
Jeffrey Alexander
Jean-François Lyotard

Kelompok terakhir memperlihatkan bagaimana teori sosial mencoba menghadapi problem masyarakat modern dan postmodern setelah perdebatan klasik.

Giddens mengembangkan structuration theory, berusaha menjembatani struktur dan agen.

Bourdieu menghubungkan struktur, praktik, budaya, habitus, dan berbagai bentuk modal.

Alexander mengembangkan pendekatan neo-fungsionalis dan general theory yang lebih terbuka terhadap budaya dan tindakan.

Lyotard, melalui kritik terhadap grand narratives, justru membawa kita ke sebuah ironi yang sangat menarik:

Salah satu tokoh yang membantu mempertanyakan grand narratives sendiri berada dalam daftar tokoh yang dikonstruksikan dalam diskursus grand theory.

Dan di situlah persoalan grand theory menjadi semakin menarik.

---

Grand theory mungkin bukan teori. Mungkin ia adalah cara kita mengatur teori.

Ini mungkin merupakan pelajaran paling penting dari paper Döpking et al.

Istilah grand theory tampaknya sering diperlakukan seolah-olah menunjuk pada suatu kelas teori yang objektif dan jelas.

Tetapi sejarah penggunaannya menunjukkan sesuatu yang lebih rumit.

Grand theory juga merupakan cara komunitas akademik mengatakan:

“Tokoh-tokoh inilah yang dianggap penting untuk memahami teori sosial.”

Karena itu, pertanyaan tentang grand theory sekaligus menjadi pertanyaan tentang kanon.

Siapa yang masuk?

Siapa yang keluar?

Siapa yang tetap diajarkan?

Siapa yang mulai dilupakan?

Dan siapa yang dianggap cukup penting sehingga mahasiswa doktor harus membacanya?

Dengan demikian, mempelajari grand theory bukan hanya mempelajari teori.

Kita juga sedang mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan menentukan siapa yang layak dianggap sebagai pemikir besar.

Lalu apa gunanya bagi mahasiswa doktor?

Bagi mahasiswa yang sedang menulis disertasi, saya kira jawabannya cukup sederhana.

Jangan memilih teori hanya karena:

“Ini grand theory.”

Dan jangan pula menolak teori hanya karena:

“Grand theory sudah ketinggalan zaman.”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apa yang ingin saya jelaskan?

Kemudian:

Pada tingkat realitas apa saya ingin menjelaskannya?

Dan akhirnya:

Teori mana yang memiliki konsep, asumsi, dan mekanisme yang paling mampu menjelaskan pertanyaan tersebut?

Jika sebuah grand theory membantu menjawab pertanyaan itu, gunakan.

Jika middle-range theory lebih tepat, gunakan.

Jika sebuah teori komunikasi yang tidak nyaman dimasukkan ke dalam hierarki grand–middle–applied justru lebih tepat, gunakan teori tersebut.

Teori seharusnya melayani pertanyaan penelitian, bukan sebaliknya.

Rujukan utama: Döpking, L., Parker, S., Guzman, C., & Silver, D. (2026). Grand theory in the sociological canon: Scopes, semantics, and strategic usages of a rhetorical device since the 1960s. European Journal of Social Theory. Advance online publication. DOI: 10.1177/13684310261447736.