Sebelumnya kita telah membahas mengenai 23 disertasi
yang menopang kabinet Prabowo 2024-2029 dan 20 disertasi yang menopang kabinet
Abdurahman Wahid 1999-2001. Keduanya mewakili dua era yang berbeda: Era
reformasi dan era pasca-reformasi. Kita belum membahas era Orde Baru dan Orde
Lama. Kalau era Orde Lama menurut kami kurang relevan karena era tersebut
dipenuhi kekacauan pasca kemerdekaan Indonesia dan pembangunan masih sangat
minim. Itu mengapa Orde Baru disebut juga orde pembangunan. Dalam konteks pembangunan,
disertasi dari para tokoh kabinet menjadi relevan. Oleh karena itu, kita akan
melanjutkan ke disertasi di era Orde Baru.
Empat Pencapaian Kabinet Pembangunan IV
Era 1983-1988 sering dipandang sebagai masa keemasan Orde
Baru. Memang pada periode ini ada
berbagai tragedi seperti Penembakan Misterius, Pembantaian Kraras, Tragedi
Kereta Bintaro, Peristiwa Tanjung Priok, Pengusiran Kedung Ombo, dan Pengeboman
Borobudur. Tetapi para sejarawan menilai kalau periode ini menunjukkan
pencapaian besar Orde Baru dalam pembangunan ekonomi. Ada empat alasan
besar. Pertama, Orde Baru berhasil mencapai swasembada beras. Sepanjang 1984-1988,
Indonesia tidak lagi menjadi pengimpor beras. Pada kabinet selanjutnya, status
swasembada ini kembali hilang karena teknologi intensifikasi pertanian yang
telah jenuh sementara pertumbuhan produksi tidak sebanding dengan pertumbuhan
kebutuhan yang meningkat akibat ekonomi yang menanjak serta faktor produksi
lainnya. Pada masa SBY nanti, tahun 2008 Indonesia akan kembali swasembada
beras.
Kedua, pencapaian dalam konteks diversifikasi ekonomi.
Banyak negara gagal pasca oil boom karena tidak siap menghadapi penurunan harga
minyak yang tajam. Tetapi pemerintah tidak terlena dengan oil boom sehingga
ketika terjadi keruntuhan, pemerintah telah mempersiapkan program untuk
diversifikasi ekonomi dan mencegah Indonesia jatuh pada kutukan sumber daya.
Ketiga, Keluarga Berencana. Walaupun sekarang program ini
dapat dikritik karena menurunnya jumlah generasi muda yang dibutuhkan untuk
pembangunan akibat pembatasan reproduksi di masa lalu, tetapi di masanya,
pembatasan ini justru bermanfaat karena memungkinkan masyarakat fokus pada
ekonomi dengan sedikit beban dari populasi non-produktif. Kesuksesan KB pada
masa ini bertopang kuat pada kepakaran Kepala BKKBN yang disertasinya secara
khusus fokus pada sejarah dan perkembangan KB di masa sebelum itu. Jadi dari
studinya ini, Kepala BKKBN merancang kebijakan dan promosi KB yang lebih tepat
sasaran dan efektif.
Keempat, perumahan rakyat. Pada masa inilah perumnas berkembang
dan BTN mendirikan banyak sekali rumah untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan
papan. Maka sekarang menjadi lazim kita mendengar istilah perum untuk kata
perumahan dan bagaimana kehidupan di perumahan menjadi bagian sehari-hari dari
masyarakat. Perumnas adalah jasa dari Cosmas Batubara. Beliau saat itu adalah
drs, bukan doktor. Beliau baru mengambil S3 tahun 2002, di era reformasi.
Jadi keempat pencapaian ini ditopang oleh pemerintah yang
dengan segala keterbatasan khas era Orde Baru, berhasil mengkonsentrasikan
intelektualitas yang mereka miliki untuk menghasilkan pangan yang melimpah,
ekonomi yang beragam, populasi yang stabil, dan kenyamanan hidup rumah tangga. Berdasarkan
analisis kami, Kabinet Pembangunan IV memiliki 11 doktor yang memiliki
kompetensi beragam plus satu doktor dari luar kabinet sebagai honorary mention. Para doktor ini memberikan kontribusi mereka sendiri dalam
keempat pencapaian tersebut. Berikut ini daftar ke-11 doktor tersebut,
dilanjutkan dengan deskripsi singkat disertasi mereka, statistik negara dan
sekolah, dan bagaimana disertasi mereka berelasi dengan keempat kesuksesan
Kabinet Pembangunan IV.
Para Doktor Kabinet Pembangunan IV
Ali Wardhana
Judul disertasi Ali Wardhana adalah Monetary Policy in an Underdeveloped Economy: With Special Reference to Indonesia. Beliau memperoleh gelar PhD dari Berkeley tahun 1962 dan menjadi menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, industri, dan pengawasan pembangunan. Pada kabinet sebelumnya ia sudah menjabat sebagai menteri keuangan.
Mochtar Kusumaatmadja
Disertasi Mochtar Kusumaatmadja berjudul Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960. Beliau menjabat sebagai menteri luar negeri. Beliau mendapatkan gelar doktor dari Universitas Padjajaran (Unpad).
Subroto
Subroto meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia dalam bidang ekonomi dalam studi yang berkaitan dengan neraca pembayaran, perdagangan, ekspor, penduduk/migrasi, dan pendapatan nasional. Judul disertasi beliau adalah Indonesian Balance of Payments: Some Aspects of its Influence on the International Economic Development. Ia menjabat menteri pertambangan dan energi.
J.B. Sumarlin
JB Sumarlin sempat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan sebagai menteri ad interim dari Nugroho Notosusanto ke Fuad Hassan. JB Sumarlin meraih gelar Ph.D dari University of Pittsburgh tahun 1968 dengan judul disertasi Some Aspects of Stabilization Policies and their Institutional Problems: The Indonesian Case 1950-1960. Jabatan tetapnya adalah menteri negara perencanaan pembangunan nasional/Ketua BAPPENAS.
Nugroho Notosusanto
Nugroho Notosusanto adalah menteri pendidikan dan kebudayaan. Walau begitu, beliau hanya menjabat dua tahun karena wafat mendadak akibat serangan stroke pada tanggal 3 Juni 1985. Belaiu digantikan sementara oleh JB Sumarlin sebelum jabatan ini ditransfer ke Fuad Hassan. Beliau mendapatkan gelar doktor ilmu-ilmu sastra bidang sejarah dari Universitas Indonesia tahun 1977 dengan disertasi berjudul The Peta Army During the Japanese Occupation in Indonesia.
B.J. Habibie
BJ Habibie meraih gelar Dr. ing. (doktoringenieur), dari RWTH Aachen tahun 1965 dengan disertasi berjudul Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe (Kontribusi pada Beban Suhu dari Pelat Kantilever Ortotropik). Beliau menjabat sebagai menteri negara riset dan teknologi/ketua BPPT.
Emil Salim
Emil Salim mendapatkan gelar doktor dari UC Berkeley dan kembali ke Indonesia tahun 1964 untuk mengajar di FE UI. Beliau menjabat sebagai menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup. Judul disertasinya adalah Institutional Structure and Economic Development in Indonesia.
Fuad Hassan
Fuad Hassan adalah menteri pendidikan dan kebudayaan. Menariknya, dalam Kabinet Pembangunan IV, jabatan ini telah berganti dua kali dan ketiga orang yang menjabatnya semuanya doktor. Hal ini saja sudah menunjukkan relevansi kedudukan menteri pendidikan dan kebudayaan yang mana para menterinya memang berada pada kedudukan tertinggi dalam bidang pendidikan. Judul disertasi beliau adalah Neurosis sebagai Konflik Eksistensial. Beliau meraih doktor di bidang psikologi Universitas Indonesia tahun 1967.
Saleh Afiff
Saleh Afiff adalah menteri negara pendayagunaan aparatur negara. Disertasinya berkaitan dengan pangan dan pembangunan ekonomi Indonesia dengan fokus pada hubungan sektor pertanian dengan penyediaan pangan bagi perekonomian Indonesia. Ia mendapat gelar doktor dari Oregon State University tahun 1967 dengan judul Food Supply and Economic Development in Indonesia, Problems and Prospects.
J.H. Hutasoit
Hutasoit adalah menteri muda urusan peningkatan produksi peternakan dan perikanan. Disertasinya diselesaikan tahun 1959 di IPB dengan judul Kebutuhan Protein dalam Susunan Makanan Manusia dan Ransum Hewan.
Arifin M. Siregar
Arifin Siregar adalah Gubernur BI, jadi jabatan setingkat menteri. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Munster, Jerman, tahun 1960 dengan predikat Magna Cum Laude. Disertasinya berjudul Außenwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens: Eine Anwendung der modernen Außenwirtschaftstheorie auf den Fall Indonesien (Perdagangan asing dan pembangunan ekonomi di Indonesia: Penerapan teori perdagangan asing modern pada kasus Indonesia). Kelak pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993), beliau akan diarahkan untuk jabatan Menteri Perdagangan.
Sujono Harjono
Bapak Sujono merupakan kepala BKKBN pada masa Kabinet Pembangunan IV, jadi sebenarnya tidak terlalu tepat dimasukkan sebagai anggota kabinet. BKKBN adalah lembaga pemerintah non-departemen dan bertanggujawab langsung kepada presiden Suharto. Oleh karena itu, Sujono dapat dipandang sebagai bagian dari pemerintah juga. Saat ini, BKKBN telah berusia 13 tahun sejak berdiri tahun 1970. Disertasi Sujono berjudul The Adoption of an Innovation in a Developing Country: the Case of Family Planning in Indonesia, di University of Chicago, tahun 1974. Jadi penempatannya sebagai kepala BKKBN sudah sangat sesuai dengan kompetensinya. Menariknya, perspektif yang digunakan untuk BKKBN sekarang adalah sosiologi, bukan lagi medis, karena kepala BKKBN periode sebelumnya adalah seorang dokter yang di kabinet ini diangkat menjadi menteri kesehatan (dr. Suwardjono Suryaningrat). Dalam pespektif ini, pendekatan sosial menjadi lebih gencar dan memberikan hasil yang luar biasa. Rerata jumlah anak lahir per wanita turun dari 5,6 di tahun 1967 menjadi 2,7 di tahun 1997; pemakaian kontrasepsi naik dari 9% tahun 1973 menjadi 57% di tahun 1997; dan pemakaian kontrasepsi ini diperkirakan berkontribusi pada penurunan kematian ibu sebanyak 43% pada periode 1970-2017.
Kabinet Pembangunan IV dan Geografi Pembentukan Elite Intelektual Indonesia
Dilihat secara retrospektif, komposisi pendidikan doktoral para tokoh Kabinet Pembangunan IV memperlihatkan suatu karakter penting dari pembentukan elite pemerintahan pada masa Orde Baru. Dari 12 tokoh yang ditelusuri, 7 orang atau 58,33% memperoleh gelar doktor dari perguruan tinggi luar negeri, sedangkan 5 orang atau 41,67% memperoleh gelar doktor dari perguruan tinggi Indonesia. Amerika Serikat merupakan sumber pendidikan doktoral terbesar, dengan 5 tokoh atau 41,67%, sementara perguruan tinggi Indonesia juga menyumbang proporsi yang sama, yaitu 41,67%. Jerman menyumbang dua tokoh atau 16,67%. Dengan demikian, Kabinet Pembangunan IV memperlihatkan kombinasi yang relatif seimbang antara pembentukan intelektual domestik dan pendidikan tinggi internasional, tetapi dengan hubungan yang kuat terhadap pusat-pusat pengetahuan Barat.
Pola tersebut menjadi lebih bermakna ketika dibandingkan secara retrospektif dengan dua sampel kabinet dari periode setelah Orde Baru. Dalam sampel 20 tokoh Kabinet Abdurrahman Wahid, sekitar 90% memperoleh doktor dari luar negeri dan hanya 10% dari Indonesia. Amerika Serikat sendiri menyumbang 55% dari seluruh disertasi yang ditelusuri. Sebaliknya, pada sampel 23 tokoh Kabinet Merah Putih, proporsi doktor dari perguruan tinggi Indonesia telah mencapai sekitar 45,83%, sedangkan Amerika Serikat hanya 13,04%. Australia bahkan menjadi salah satu sumber luar negeri yang relatif menonjol, yaitu 17,39%, disertai munculnya Malaysia, Jepang, dan Singapura sebagai bagian dari jaringan pendidikan doktoral tersebut.
Fungsi Kabinet Gus Dur dan Kabinet Merah Putih di sini adalah sebagai cermin pembanding untuk memahami posisi historis Kabinet Pembangunan IV. Dari sudut pandang tersebut, konfigurasi Pembangunan IV menunjukkan bahwa pendidikan doktoral elite pemerintahan pada masa Orde Baru telah mengalami internasionalisasi yang cukup kuat, tetapi belum kehilangan basis domestiknya. Proporsi 41,67% doktor dari Indonesia menunjukkan bahwa perguruan tinggi nasional telah menjadi bagian penting dari reproduksi elite intelektual negara, sementara proporsi 58,33% dari luar negeri menunjukkan kuatnya koneksi dengan jaringan pengetahuan internasional.
Dengan demikian, karakter Kabinet Pembangunan IV berbeda dari pola yang terlihat dalam sampel Kabinet Gus Dur yang sangat terkonsentrasi pada pendidikan tinggi Barat, khususnya Amerika Serikat. Namun, karakter tersebut juga berbeda dari konfigurasi Kabinet Merah Putih yang menunjukkan sumber pendidikan doktoral luar negeri yang lebih tersebar secara geografis dan meningkatnya peran kawasan Asia-Pasifik. Posisi Kabinet Pembangunan IV justru memperlihatkan suatu bentuk internationalisation without complete externalisation: elite pemerintahan memperoleh pendidikan dari pusat-pusat pengetahuan internasional, tetapi pada saat yang sama sebagian besar lainnya dibentuk oleh institusi pendidikan tinggi nasional.
Temuan tersebut penting karena memberikan konteks terhadap cara memahami elite pemerintahan Orde Baru. Para doktor dalam Kabinet Pembangunan IV tidak berasal dari satu tradisi akademik yang seragam. Dari 12 tokoh tersebut, enam dapat dikategorikan dalam rumpun ekonomi, pembangunan, atau kebijakan ekonomi, sementara tokoh lainnya berasal dari hukum, sejarah, engineering, psikologi, nutrisi/produksi ternak, dan studi kependudukan atau adopsi inovasi. Institusi tempat mereka memperoleh doktor juga cukup beragam: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, IPB, University of California, Berkeley, University of Pittsburgh, Oregon State University, University of Chicago, RWTH Aachen, dan University of Münster. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa pembentukan elite intelektual Orde Baru menyediakan negara dengan kumpulan keahlian yang berasal dari berbagai disiplin.
Justru di sinilah karakter Kabinet Pembangunan IV menjadi lebih menarik. Jika gelar doktor dibaca hanya sebagai indikator prestise akademik, keragaman tersebut tampak sebagai informasi biografis. Akan tetapi, jika pendidikan doktoral dibaca sebagai modal pengetahuan yang kemudian ditempatkan ke dalam struktur negara, hubungan antara latar belakang intelektual dan penugasan pemerintahan menjadi lebih substantif. Ali Wardhana membawa keahlian kebijakan moneter ke dalam pengelolaan ekonomi makro; J.B. Sumarlin membawa keahlian mengenai kebijakan stabilisasi dan persoalan kelembagaan ke dalam perencanaan pembangunan; Habibie membawa engineering dan teknologi ke dalam agenda riset dan teknologi; Hutasoit membawa keahlian nutrisi dan produksi ternak ke dalam peningkatan produksi peternakan dan perikanan; sementara Sujono Harjono merupakan contoh yang sangat dekat antara penelitian doktoral mengenai adopsi inovasi keluarga berencana dan penugasan dalam kelembagaan kependudukan.
Pada kasus lainnya, hubungan antara disertasi dan jabatan tidak bersifat sektoral secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui fungsi strategisnya. Subroto, misalnya, menulis mengenai neraca pembayaran Indonesia dan pembangunan ekonomi internasional sebelum memimpin sektor pertambangan dan energi. Emil Salim meneliti struktur kelembagaan dan pembangunan ekonomi sebelum menangani kependudukan dan lingkungan hidup. Fuad Hassan memiliki latar belakang psikologi dan kemudian memimpin bidang pendidikan dan kebudayaan, sedangkan Nugroho Notosusanto memiliki keahlian sejarah dan memimpin bidang pendidikan dan kebudayaan. Pola ini menunjukkan bahwa relevansi keahlian tidak selalu berbentuk kesesuaian satu-banding-satu antara judul disertasi dan nomenklatur kementerian.
Karena itu, data pendidikan doktoral tersebut memberikan dasar untuk mengajukan interpretasi bahwa Kabinet Pembangunan IV dapat dipahami melalui konsep strategic deployment of expertise. Yang tampak adalah penggunaan berbagai bentuk keahlian—ekonomi, teknologi, hukum, sejarah, psikologi, nutrisi, dan kependudukan—dalam arsitektur pembangunan yang lebih luas. Interpretasi ini tentu tidak dengan sendirinya membuktikan motif personal Presiden Soeharto dalam memilih setiap menteri. Namun, secara agregat, pola tersebut konsisten dengan suatu model pemerintahan yang mengorganisasikan keahlian lintas disiplin untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Perbandingan dengan kabinet-kabinet sesudahnya justru membantu memperjelas kekhasan tersebut. Pada Kabinet Gus Dur, dominasi pendidikan doktoral Amerika Serikat menunjukkan kuatnya orientasi internasional Barat dalam pembentukan sebagian elite pemerintahan pada awal Reformasi. Pada Kabinet Merah Putih, meningkatnya proporsi doktor dari Indonesia dan tersebarnya pendidikan luar negeri ke Australia serta sejumlah negara Asia menunjukkan bahwa sumber pembentukan elite telah menjadi lebih domestik sekaligus multipolar. Kabinet Pembangunan IV berada di antara kedua pola tersebut, tetapi bukan dalam arti sebagai tahap linear menuju pola kontemporer. Ia menunjukkan konfigurasi historis tersendiri: negara pada masa Orde Baru telah menggabungkan kapasitas akademik domestik dengan jaringan pendidikan internasional untuk membentuk dan menempatkan elite yang diperlukan bagi proyek pembangunan.
Dari perspektif ini, angka 41,67% doktor dari Indonesia dan 58,33% dari luar negeri menunjukkan bahwa pada pertengahan 1980-an, ketika Kabinet Pembangunan IV menjalankan agenda pembangunan nasional, negara telah memiliki akses terhadap dua sumber modal intelektual sekaligus: knowledge produced within Indonesia dan knowledge acquired through international academic networks. Amerika Serikat merupakan sumber terbesar, tetapi bukan satu-satunya; Universitas Indonesia menjadi pusat domestik yang paling menonjol, sementara Jerman menyediakan jalur penting bagi pembentukan keahlian ekonomi dan teknologi.
Oleh karena itu, pembacaan retrospektif terhadap Kabinet Pembangunan IV memperlihatkan suatu bentuk knowledge-based elite formation, di mana pendidikan doktoral internasional dan domestik menyediakan reservoir keahlian yang kemudian dapat dimobilisasi ke dalam fungsi pembangunan negara. Perbandingan dengan kabinet Reformasi dan kabinet kontemporer membantu memperlihatkan bahwa konfigurasi Pembangunan IV memiliki ciri khas: internasional tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada luar negeri, domestik tetapi telah terhubung kuat dengan jaringan pengetahuan global, serta multidisipliner tetapi diarahkan ke dalam suatu proyek pembangunan nasional yang relatif koheren.
Relevansi departemen
perbandingan dengan kabinet lain
bagi disertasi ke dalam empat kelompok ()
penjelasna disertasi per kelompok dan relevansinya dengan
program
penutup
link internal dan eksternal
ilustrasi (judul, 4 pencapaian, para menteri, jabatan, dan
disertasinya, statistik, disertasi kelompok swasembada, disetasi kelompok divesfikasi,
disertasi kelompok KB, disertasi kelompok perumahan)






