20 Disertasi yang Mengubah Indonesia di Era Gus Dur

Anggota kabinet merupakan kelompok yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola urusan spesifik untuk seluruh rakyat suatu negara. Atas dasar ini, maka logis untuk mengharapkan semua anggota kelompok ini memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang yang diurusnya. Fokus disertasi adalah indikator terbaik untuk menggambarkan kompetensi ini karena menunjukkan ke arah mana tokoh tersebut memfokuskan daya intelektualnya selama beberapa tahun setelah melalui proses pendidikan yang fokus selama setidaknya enam tahun (diasumsikan sarjana selama empat tahun dan master selama dua tahun).

Berdasarkan asumsi ini, kami memiliki ide untuk melihat struktur intelektual dari kabinet-kabinet yang pernah berkuasa di Indonesia. Kami rencananya memulai dari era Soeharto, karena kabinet-kabinet sebelum itu sangat singkat dan tidak stabil sehingga belum dapat memberikan implementasi dari kompetensi yang dimiliki dan bidang kerja yang diemban. Bahkan ada satu kabinet, Kabinet Susanto, yang hanya bertugas selama satu bulan. Jelas waktu ini tidak sebanding dengan sekitar lima tahun untuk kabinet di era Soeharto dan reformasi. Selain itu, catatan untuk disertasi para menteri sebelum Orde Baru sangat minim.

 Disini kita akan mulai dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet Persatuan Nasional (29 Oktober 1999-23 Juli 2001) adalah kabinet yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid, presiden pertama Indonesia yang dipilih secara demokrasi setelah keruntuhan Soeharto, walaupun pemilihan dilakukan masih secara tidak langsung oleh rakyat. Pada saat di wawancara di televisi, Gus Dur pernah bilang kalau dia cukup memiliki enam menteri saja. Atau mungkin delapan, saya tidak ingat karena ini tidak ada tercatat di Internet. Ketika ingin di cross-check, data ini tidak ada tapi kami ingat menonton di tv kalau beliau mengatakan itu. Tapi ketika benar-benar menjadi presiden, jumlah anggota kabinetnya mencapai 35 orang.

Dari daftar 35 orang ini, kami memeriksa apa jenjang pendidikan terakhir mereka. Hasilnya diperoleh 19 orang doktor atau 54% dari total anggota kabinet  Artinya, lebih dari separuh menteri di kabinet Gus Dur memiliki gelar doktor. Disertasi dari setiap menteri ini kemudian ditelusuri, dan diperiksa apakah ia meraih gelar doktor sebelum atau sesudah menjadi menteri, serta apakah fokus disertasi ini relevan dengan bidang yang ia tempati sebagai menteri pembantu Gus Dur. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah salah satu doktor yang tidak termasuk dalam kategori karena beliau meraih disertasi dari IPB tahun 2004, jauh setelah dirinya selesai menjabat sebagai Menko Polkam di Kabinet Persatuan Nasional. Disertasi beliau berjudul Pembangunan Pertaniandan Pedesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: AnalisaEkonomi-Politik Kebijakan Fiskal. Jusuf Kalla juga doktor tapi bukan akademis, melainkan dokter honoris causa, doktor kehormatan. Jadi dia juga tidak termasuk. Begitu juga, disertasi ilmu sosial/sejarah dari Anak Agung Gde Agung. Ia mendapatkan PhD ilmu sosial setelah menjadi menteri kabinet Gus Dur dengan judul Bali Endangered Paradise? Tri Hita Karana and the Conservation of the Island’sBiocultural Diversity dari Leiden tahun 2001-2005.

Berikut ini akan kita jabarkan satu persatu tokoh tersebut bersama disertasinya dan apakah ini relevan dengan bidang kerja dan apakah itu membantunya dalam berkinerja baik sebagai menteri saat itu maupun sesudah masa Gus Dur tersebut.

1. Renewal without Breaking Tradition: The Emergence of a New Discourse in Indonesia’s Nahdlatul Ulama during the Abdurrahman Wahid Era (Djohan Effendi, Sekretaris Negara).
2. An Approach to Coastal Resources Utilization: The Nature and Role of Sustainable Development in East Kalimantan Coastal Zone, Indonesia (Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan).
3. An Economic Analysis of Indonesian Tropical Forest Utilization (Mohamad Prakosa, Menteri Pertanian dan Kehutanan).
4. An Economic Analysis of the Potential for Water Markets in the Great Plains (Alirahman, Sekretaris Negara).
5. Economic Organization, Size, and Relative Efficiency: The Case of Oil Palm Plantations in Northern Sumatra, Indonesia (Bungaran Saragih, Menteri Pertanian dan Kehutanan).
6. Energy and Development Planning with a Social Accounting Matrix Model: The Case of Indonesia (Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral).
7. Indonesia and the United States 1966–75: An Inquiry into a de facto Alliance Relationship (Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan).
8. Indonesian Economic Policy, 1950–1980: The Politics of Client Businessmen (Yahya A. Muhaimin, Menteri Pendidikan Nasional).
9. Islamic Sufism and Its Impact on Indonesian Contemporary Sufism (Alwi Abdurrahman Shihab, Menteri Luar Negeri).
10. Justice as the Necessary Virtue: A Study on Adam Smith’s Theory of Justice (Alexander Sonny Keraf, Menteri Negara Lingkungan Hidup).
11. Modernism and Fundamentalism in Islamic Politics: A Comparative Study of the Masyumi Party in Indonesia and the Jama’at-i-Islami in Pakistan (Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan/Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).
12. Perkelahian Pelajar: Studi Kasus Potret Perilaku Agresif Siswa SMU di DKI Jakarta (Hasballah M. Saad, Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia).
13. Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia (Mahfud MD, Menteri Pertahanan).
14. Preventing the Dutch Disease (Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri).
15. State Formation, Party System, and the Prospect for Democracy in Indonesia: The Case of Golongan Karya, 1967–1993 (Muhammad Ryaas Rasyid, Menteri Negara Otonomi Daerah).
16. TBA Values of Beef Cuts with Differing External Fat Trim Level and Methods of Cookery (Nur Mahmudi Ismail, Menteri Kehutanan dan Perkebunan/Menteri Muda Kehutanan).
17. The Adequacy of CPA’s Understanding of Relative Seriousness of Alpha and Beta Risks in Statistical Audit Sampling (Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan).
18. The Effect of Ethylenediamine on the Selective Recovery of Some Transition Metals Using Ion Exchange Resins (Rozik Boedioro Soetjipto, Menteri Negara Pekerjaan Umum).
19. The Muhammadiyah Movement and Its Controversy with Christian Mission in Indonesia (Alwi Abdurrahman Shihab, Menteri Luar Negeri).
20. The State, Grassroots Politics and Civil Society: A Study of Social Movements under Indonesia’s New Order (1989–1994) (Muhammad A.S. Hikam, Menteri Negara Riset dan Teknologi).

Dari 20 disertasi yang ditelusuri dari para tokoh yang pernah duduk dalam Kabinet Abdurrahman Wahid, terlihat bahwa pendidikan doktoral mereka sangat kuat berorientasi ke luar negeri. Berdasarkan negara tempat universitas pemberi gelar berada, Amerika Serikat mendominasi dengan 11 disertasi (55%), disusul Belgia dan Indonesia masing-masing 2 disertasi (10%), sementara Australia, Kanada, Inggris, Malaysia, dan Mesir masing-masing menyumbang 1 disertasi (5%). Jika dikelompokkan berdasarkan kawasan, Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) menyumbang 12 disertasi (60%), Eropa Barat 3 (15%), Asia 3 (15%), Australia 1 (5%), dan Afrika 1 (5%). Dengan demikian, 75% disertasi berasal dari universitas di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australia, sedangkan hanya 15% berasal dari universitas di Asia. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar modal intelektual doktoral para tokoh tersebut dibentuk melalui pengalaman akademik di luar Indonesia, terutama dalam tradisi pendidikan tinggi Amerika Utara.

Jika dilihat pada tingkat universitas, pola tersebut ternyata tidak menunjukkan dominasi satu kampus tertentu. Dari 20 disertasi, terdapat sekitar 18 institusi yang terwakili, dengan hanya dua institusi yang muncul lebih dari sekali: University of Hawaiʻi dan Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), masing-masing menyumbang dua disertasi. Selebihnya tersebar di berbagai universitas, antara lain Deakin University, Dalhousie University, University of California Berkeley, Colorado State University, North Carolina State University, Colorado School of Mines, London School of Economics, MIT, Ain Shams University, Universiti Sains Malaysia, UPI, UGM, Boston University, Texas A&M University, University of Kentucky, dan Temple University. Dengan kata lain, fenomenanya bukanlah konsentrasi pada satu atau dua elite university, melainkan diversifikasi institusional yang sangat tinggi dengan konsentrasi geografis yang kuat. Para calon menteri tersebut memperoleh doktoralnya dari lingkungan akademik yang beragam—ekonomi, energi, kelautan, pertanian, filsafat, politik, hukum, ilmu sosial, hingga sains—yang kemudian menjadi bagian dari modal intelektual mereka ketika memasuki pemerintahan.

Namun, keberagaman tersebut menjadi jauh lebih menarik ketika hubungan antara disertasi dan jabatan dianalisis. Dua puluh disertasi ini dapat dibaca melalui dua bentuk linearitas: linearitas substantif dan linearitas epistemik, masing-masing mencakup 10 disertasi (50%). Linearitas substantif menunjukkan hubungan langsung antara objek kajian disertasi dan bidang kebijakan yang kemudian menjadi tanggung jawab sang menteri—misalnya studi energi Purnomo Yusgiantoro dengan jabatan Menteri ESDM atau studi sumber daya pesisir Rokhmin Dahuri dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebaliknya, linearitas epistemik menunjukkan hubungan yang lebih tidak langsung: disertasi tidak selalu membahas sektor kementerian secara spesifik, tetapi membentuk cara berpikir, kerangka analitis, pemahaman mengenai negara, masyarakat, kekuasaan, institusi, etika, atau problem teknis yang dapat ditransfer ke pemerintahan—seperti Sonny Keraf, Mahfud MD, Djohan Effendi, Alirahman, atau Muhammad A.S. Hikam. Dua kategori ini akan menjadi dasar bagi dua artikel berikutnya, yang masing-masing akan menelusuri satu per satu disertasi tersebut dan melihat sejauh mana pengetahuan doktoral mereka benar-benar menemukan bentuknya dalam pekerjaan dan kinerja ketika berada di dalam pemerintahan Gus Dur.

Part I - Linearitas Substantif = Para Pembantu Gus Dur: Dari Disertasi ke Kursi Menteri

Part II - Linearitas Epistemik = Para Pembantu Gus Dur: Doktornya Apa, Menterinya Apa?