Jika Blok I bertanya siapa masyarakat Indonesia, Blok II menelusuri bagaimana kekuasaan bekerja, Blok III menjelaskan bagaimana masyarakat menjadi bangsa, dan Blok IV bertanya negara seperti apa yang kemudian terbentuk, maka Blok V membawa kita memasuki persoalan Indonesia modern: apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk berkembang? Empat tokoh dalam blok ini—Soemitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Mochtar Kusumaatmadja, dan Quraish Shihab—memperlihatkan bahwa pembangunan Indonesia tidak berlangsung dalam satu jalur.
Ia bergerak melalui dua transformasi yang saling melengkapi: transformasi material, melalui ekonomi, demografi, dan hukum pembangunan; serta transformasi intelektual, melalui produksi pengetahuan, studi tafsir, dan pembentukan cara baru memahami Islam. Jika tiga tokoh pertama terutama berbicara mengenai bagaimana masyarakat Indonesia mengelola sumber daya, penduduk, dan institusi untuk memasuki modernitas, Quraish Shihab menunjukkan bahwa modernitas juga membutuhkan pembaruan cara membaca warisan intelektual Islam.
Dengan demikian, pembangunan bukan sekadar persoalan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga persoalan bagaimana sebuah bangsa membangun kapasitas material sekaligus kapasitas intelektualnya.
Kredit Rakyat
Tokoh pertama, Soemitro Djojohadikusumo, membawa kita ke persoalan paling dasar dalam pembangunan ekonomi: bagaimana rakyat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi ketika sistem ekonomi mengalami krisis. Dalam Het Volkscredietwezen in de Depressie (1943), Soemitro menganalisis sistem kredit rakyat pada masa Depresi Besar dan memperlihatkan bagaimana guncangan ekonomi global menjalar ke kehidupan masyarakat Indonesia, terutama petani kecil di pedesaan.
Krisis tersebut tidak hanya menghantam ekonomi ekspor kolonial, tetapi juga masyarakat yang semakin mengalami monetisasi. Menariknya, tidak semua lembaga kredit rakyat mengalami dampak yang sama. Penelitian Soemitro menunjukkan bahwa lumbung padi desa relatif lebih tahan terhadap krisis karena pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk natura, berbeda dari lembaga kredit yang lebih bergantung pada uang. Pada masa itu pemerintah kolonial juga mengembangkan Volksbanken, Dessabanken, Lumbung, koperasi, dan pegadaian sebagai bagian dari sistem volkscredietwezen.
Lembaga-lembaga tersebut bahkan berkelindan dengan gagasan Anti-usury Movement, yakni upaya menyediakan kredit bagi rakyat agar tidak sepenuhnya bergantung pada praktik pinjaman berbunga tinggi. Di sini pembangunan ekonomi Indonesia memperlihatkan akar historisnya: modernisasi ekonomi bukan hanya soal pasar dan modal, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat kecil memperoleh institusi keuangan yang sesuai dengan struktur sosial mereka. Soemitro dengan demikian memperlihatkan bahwa persoalan kredit rakyat, ketahanan ekonomi desa, dan hubungan antara negara dengan ekonomi lokal merupakan bagian penting dari sejarah pembangunan Indonesia.
Pembangunan Demografis
Jika Soemitro memperlihatkan bagaimana rakyat menghadapi persoalan ekonomi, Widjojo Nitisastro menggeser perhatian kepada pertanyaan yang lebih struktural: siapa sebenarnya rakyat yang harus dibangun itu, dan berapa banyak mereka akan menjadi? Disertasinya di University of California, Berkeley, Migration, Population Growth and Economic Development in Indonesia (1961), menjadikan demografi sebagai bagian sentral dari pemikiran pembangunan. Widjojo menyusun proyeksi penduduk berdasarkan berbagai asumsi mengenai fertilitas, mortalitas, serta strategi migrasi keluar dari Jawa, sekaligus memberikan salah satu evaluasi paling lengkap terhadap data demografis Indonesia sebelum 1961.
Dengan demikian, penduduk tidak lagi dipandang hanya sebagai jumlah manusia yang mengikuti pembangunan, tetapi sebagai variabel yang menentukan kemungkinan pembangunan itu sendiri. Pertumbuhan penduduk, kepadatan Jawa, migrasi, distribusi tenaga kerja, dan ketersediaan sumber daya harus dipikirkan secara bersamaan. Dari sini lahir cara pandang pembangunan yang lebih teknokratis: Indonesia harus mengetahui bukan hanya berapa banyak penduduknya sekarang, tetapi bagaimana struktur penduduk akan berubah dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi ekonomi.
Widjojo karena itu menjadi jembatan menuju paradigma pembangunan Orde Baru yang menempatkan perencanaan, statistik, demografi, dan kebijakan ekonomi dalam satu kerangka. Jika Soemitro bertanya bagaimana rakyat memperoleh akses ekonomi, Widjojo bertanya bagaimana negara mengelola pertumbuhan masyarakatnya.


No comments:
Post a Comment