Enam Disertasi Penopang Kedaulatan Energi

 Jika kedaulatan pangan berangkat dari kemampuan Indonesia menghasilkan kebutuhan pangan sendiri, maka kedaulatan energi dalam agenda Presiden Prabowo Subianto dapat dipahami sebagai kemampuan Indonesia memastikan energi tersedia, terjangkau, aman, dan semakin bersumber dari kekuatan domestik tanpa ketergantungan berlebihan pada impor. Dalam kerangka itu, energi bukan hanya urusan minyak dan listrik, tetapi mencakup migas, energi terbarukan, biofuel, hilirisasi mineral, kendaraan listrik, teknologi, infrastruktur, serta kemampuan negara mengendalikan rantai nilai energi. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa kemampuan memiliki sumber energi sendiri merupakan salah satu penentu kedaulatan bangsa.

Program utama kedaulatan energi

Ada beberapa jalur utama yang sedang ditempuh pemerintah. Pertama, mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor, antara lain melalui peningkatan produksi migas, pengembangan kilang, dan biodiesel. Pada 2025, lifting minyak mencapai 605,3 ribu barel per hari, atau sedikit di atas target APBN dan menjadi kenaikan pertama dalam sembilan tahun; untuk 2026 pemerintah memasang target 610 ribu barel per hari. Pemerintah juga mendorong reaktivasi sumur tua, EOR, percepatan pengembangan lapangan, dan pembukaan wilayah kerja migas baru.

Kedua, memperbesar penggunaan energi berbasis sumber daya domestik. Implementasi B40 pada 2025 kemudian dinaikkan menjadi B50 mulai Juli 2026. Pada 2025, pemanfaatan biodiesel domestik mencapai 14,2 juta kiloliter, sedangkan peluncuran B50 pada Juli 2026 menjadi tonggak baru untuk mengurangi kebutuhan solar impor. Pemerintah juga menyatakan B50 telah menghasilkan pengurangan emisi sekitar 44 juta ton CO₂ ekuivalen.

Ketiga, membangun fondasi energi terbarukan. Pemerintah membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi dengan agenda antara lain pembangunan PLTS hingga 100 GW dan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Pada Agustus 2026, Presiden bahkan menyampaikan target pembangunan 30 GW PLTS pada tahun ini dan penghentian sekitar 13 GW PLTD. Pemerintah juga tengah mengejar potensi panas bumi yang sangat besar: Indonesia memiliki potensi sekitar 23,2 GW, tetapi kapasitas terpasangnya baru sekitar 2,78 GW, sehingga sekitar 88% potensinya masih belum termanfaatkan.

Keempat, menghubungkan kedaulatan energi dengan hilirisasi dan industrialisasi. Inilah aspek yang membuat agenda energi Prabowo berbeda dari sekadar kebijakan meningkatkan produksi BBM. Nikel, timah, tembaga, dan mineral strategis lainnya diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah, termasuk bahan baku dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Pada Januari 2026, pemerintah mempercepat konsorsium ekosistem baterai listrik terintegrasi berbasis nikel; pada Maret, pemerintah menyebut terdapat tambahan 13 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp239 triliun.

Bagaimana kinerjanya sampai saat ini?

Secara keseluruhan, kinerja hingga Agustus 2026 menunjukkan kemajuan nyata, tetapi belum dapat disebut bahwa Indonesia telah sepenuhnya berdaulat energi. Ada beberapa capaian penting: lifting minyak 2025 berhasil melampaui target; B50 sudah diluncurkan; pengembangan kilang Balikpapan telah diresmikan; agenda PLTS 100 GW mulai didorong secara kelembagaan; kendaraan listrik nasional mulai diperkenalkan; dan hilirisasi mineral semakin ditempatkan sebagai bagian dari strategi kemandirian energi.

Namun, masih terdapat pekerjaan besar. Kementerian ESDM pada awal 2026 mencatat kapasitas penyimpanan BBM nasional baru sekitar 21 hari, sementara standar internasional yang disebut pemerintah berada pada sekitar 90 hari. Di sisi panas bumi, sebagian besar potensi nasional juga belum dimanfaatkan. Bahkan target lifting minyak 2026 sebesar 610 ribu barel per hari menunjukkan bahwa peningkatan produksi domestik masih menjadi pekerjaan penting. Karena itu, kedaulatan energi lebih tepat dilihat sebagai proses transformasi dari negara yang mengonsumsi energi menjadi negara yang mampu menguasai sumber, teknologi, infrastruktur, industri, dan rantai nilai energi.

---

Enam doktor Kabinet Merah Putih yang menopang kedaulatan energi

Dari 23 disertasi yang Anda jadikan basis pengelompokan, enam doktor berikut dapat ditempatkan dalam kelompok kedaulatan energi. Penting untuk diberi catatan bahwa tidak semuanya meneliti energi secara langsung. Hanya disertasi Bahlil yang secara eksplisit sangat dekat dengan sektor energi-mineral. Lima lainnya menopang kedaulatan energi melalui teknologi, tata kelola wilayah, diplomasi dan perdagangan, pengelolaan sumber daya alam, serta kapasitas politik pemerintahan.

1. Bahlil Lahadalia — hilirisasi mineral dan penguasaan rantai nilai energi

Disertasi:
Policies, Institutions, and Governance of Equitable and Sustainable Nickel Downstreaming in Indonesia

Jabatan: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Perguruan tinggi: Universitas Indonesia (UI)

Inilah disertasi yang memiliki linearitas paling langsung dengan kedaulatan energi. Nikel bukan sekadar komoditas pertambangan, tetapi merupakan salah satu bahan strategis dalam ekosistem baterai kendaraan listrik. Karena itu, gagasan tentang kebijakan, institusi, dan tata kelola hilirisasi nikel memiliki hubungan langsung dengan strategi pemerintah mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi negara yang menguasai lebih banyak tahapan rantai nilai energi baru.

Kinerja kebijakan saat ini memperlihatkan hubungan tersebut secara nyata. Pemerintah mempercepat ekosistem baterai listrik terintegrasi berbasis nikel dan menempatkan hilirisasi sebagai salah satu mesin transformasi ekonomi. Bahkan pemerintah mengkaji perluasan kebijakan hilirisasi ke komoditas seperti timah.

Rantai kontribusi:
Nikel → hilirisasi → baterai → kendaraan listrik → industri energi domestik.

---

2. Brian Yuliarto — teknologi material dan fondasi teknologi energi

Disertasi:
Effect of Tin Addition on Mesoporous Silica Thin Film and Its Application for Surface Photovoltage NO₂ Gas Sensor

Jabatan: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Perguruan tinggi: University of Tokyo, Jepang

Hubungan Brian dengan kedaulatan energi berada pada lapisan teknologi dan sains material. Disertasinya berhubungan dengan material tipis dan sensor, sehingga tidak tepat diklaim sebagai penelitian energi secara langsung. Namun, dalam arsitektur kedaulatan energi modern, kemampuan nasional menguasai material maju, sensor, elektronika, dan teknologi rekayasa merupakan fondasi penting bagi energi pintar, industri baterai, monitoring emisi, jaringan listrik, dan sistem energi berbasis data.

Karena Brian sekarang memimpin sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, relevansinya berada pada pertanyaan yang lebih mendasar: bisakah Indonesia memiliki basis pengetahuan sendiri untuk mengembangkan teknologi energi, atau tetap menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain?

Rantai kontribusi:
Sains material → sensor/teknologi → inovasi → industri strategis → kemandirian teknologi energi.

---

3. Pratikno — tata kelola wilayah dan kapasitas negara

Disertasi:
Exercising Local Autonomy: The Case of Central Sulawesi in the Post-New Order Indonesia

Jabatan: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Perguruan tinggi: Flinders University, Australia

Relevansi Pratikno bersifat kelembagaan dan kewilayahan. Energi Indonesia sangat terkait dengan daerah: sumber mineral berada di wilayah tertentu, pembangkit listrik membutuhkan lokasi dan jaringan, proyek energi terbarukan berada di daerah, sementara masyarakat lokal menanggung sebagian konsekuensi sosial dan ekologis pembangunan energi.

Karena itu, kemampuan pemerintah pusat dan daerah mengoordinasikan kebijakan menjadi bagian dari kedaulatan energi. Pengalaman dan riset Pratikno tentang otonomi daerah dapat dibaca sebagai kontribusi pada persoalan bagaimana sumber daya strategis nasional dikelola dalam struktur negara yang terdesentralisasi.

Rantai kontribusi:
Sumber daya daerah → otonomi → koordinasi pusat-daerah → tata kelola → ketahanan energi.

---

4. Raja Juli Antoni — pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan

Disertasi:
Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia

Jabatan: Menteri Kehutanan

Perguruan tinggi: University of Queensland, Australia

Hubungan Raja Juli dengan kedaulatan energi bersifat ekologis dan sosial-politik. Disertasinya memang tidak membahas energi, tetapi pengalaman akademiknya tentang peacebuilding dapat ditempatkan dalam dimensi tata kelola konflik dan pembangunan berkelanjutan. Ini relevan karena proyek energi dan ekstraksi sumber daya sering berlangsung di wilayah yang memiliki kepentingan masyarakat lokal, lingkungan, dan kelompok sosial yang beragam.

Dalam perspektif ini, kedaulatan energi tidak boleh direduksi menjadi kemampuan mengeksploitasi sumber daya. Negara harus mampu mengelola sumber daya tanpa menciptakan konflik sosial dan kerusakan ekologis yang justru melemahkan keberlanjutan sistem energi.

Rantai kontribusi:
Sumber daya alam → masyarakat → konflik/rekonsiliasi → keberlanjutan → legitimasi energi.

---

5. Atip Latipulhayat — perdagangan internasional dan ruang kebijakan nasional

Disertasi:
The World Trade Organization and Contemporary Developing Countries: A Case Study of Indonesia's Telecommunications Industry

Jabatan: Wakil Menteri Luar Negeri

Perguruan tinggi: Monash University, Australia

Atip memberikan dimensi ekonomi-politik internasional. Kedaulatan energi tidak berlangsung dalam ruang kosong. Indonesia harus berhadapan dengan aturan perdagangan internasional, investasi asing, rantai pasok global, transfer teknologi, dan kepentingan negara-negara besar.

Disertasinya tentang WTO dan industri telekomunikasi memang bukan penelitian energi. Tetapi pendekatan terhadap hubungan antara aturan perdagangan global dan ruang kebijakan negara berkembang dapat diterapkan pada kebijakan mineral strategis, investasi energi, teknologi kendaraan listrik, baterai, serta energi terbarukan. Ini sangat penting ketika Indonesia berusaha melakukan hilirisasi tetapi sekaligus harus mempertahankan ruang kebijakan nasional di tengah rezim perdagangan global.

Rantai kontribusi:
Aturan global → ruang kebijakan nasional → investasi/teknologi → industri energi → kedaulatan ekonomi.

---

6. Bima Arya Sugiarto — kapasitas politik dan tata kelola kebijakan

Disertasi:
Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership in Post-Authoritarian Indonesia

Jabatan: Wakil Menteri Dalam Negeri

Perguruan tinggi: Australian National University (ANU), Australia

Bima Arya berada pada lapisan politik dan implementasi pemerintahan. Disertasinya tentang faksionalisme partai dan kepemimpinan memang tidak membahas energi, tetapi kedaulatan energi pada akhirnya membutuhkan kemampuan politik untuk membuat kebijakan jangka panjang yang konsisten.

Pembangunan kilang, jaringan listrik, PLTS, panas bumi, smelter, baterai, dan infrastruktur energi tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Semuanya membutuhkan kesinambungan kebijakan, koordinasi birokrasi, dukungan politik, dan kemampuan mengelola berbagai kepentingan. Karena itu, pengetahuan tentang kepemimpinan dan politik kelembagaan menjadi infrastruktur politik bagi agenda kedaulatan energi.

Rantai kontribusi:
Kepemimpinan → koordinasi politik → konsistensi kebijakan → implementasi → kedaulatan energi.

---

Enam disertasi sebagai satu arsitektur kedaulatan energi

Jika keenamnya dibaca secara bersama-sama, pembagiannya menjadi jauh lebih logis:

Lapisan kedaulatan energi	Tokoh	Fokus disertasi	Kontribusi
Hilirisasi	Bahlil Lahadalia	Tata kelola hilirisasi nikel	Menguasai rantai nilai mineral strategis
Teknologi	Brian Yuliarto	Material & sensor	Membangun basis teknologi
Kewilayahan	Pratikno	Otonomi daerah	Mengelola sumber daya lintas wilayah
Ekologi & sosial	Raja Juli Antoni	Peacebuilding	Menjaga legitimasi dan keberlanjutan
Tata dunia	Atip Latipulhayat	WTO & negara berkembang	Mempertahankan ruang kebijakan nasional
Politik pemerintahan	Bima Arya Sugiarto	Kepemimpinan & faksionalisme	Memperkuat kapasitas implementasi

Dengan demikian, Bahlil adalah inti sektoralnya, sedangkan lima doktor lainnya membentuk ekosistem pendukungnya. Bahlil menyediakan hubungan paling langsung antara disertasi dan kebijakan energi melalui hilirisasi nikel; Brian merepresentasikan basis teknologi; Pratikno tata kelola kewilayahan; Raja Juli dimensi sosial-ekologis; Atip posisi Indonesia dalam tata perdagangan global; dan Bima Arya kapasitas politik serta kepemimpinan.

Kesimpulan

Kedaulatan energi Prabowo pada 2026 sedang bergerak pada tiga front sekaligus: memperkuat pasokan energi domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan membangun industri energi masa depan. B50, peningkatan lifting minyak, pengembangan kilang, target PLTS 100 GW, pengembangan panas bumi, kendaraan listrik, dan hilirisasi mineral menunjukkan bahwa konsep kedaulatan energi yang dibangun pemerintah semakin luas. Namun, capaian tersebut masih harus diuji oleh kemampuan Indonesia mengubah potensi sumber daya menjadi ketahanan pasokan, teknologi nasional, industri bernilai tambah, energi terjangkau, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka itulah enam disertasi tersebut menarik untuk dibaca sebagai “infrastruktur intelektual” kedaulatan energi Kabinet Merah Putih. Jika enam doktor pada kelompok pangan membentuk rantai produksi–agribisnis–distribusi–ekonomi–makroekonomi–infrastruktur, maka enam doktor kelompok energi membentuk rantai mineral–teknologi–wilayah–ekologi–tata dunia–politik. Perbedaannya penting: kedaulatan pangan terutama bertumpu pada kemampuan menghasilkan dan mendistribusikan kebutuhan dasar, sedangkan kedaulatan energi menuntut penguasaan sumber daya sekaligus penguasaan teknologi, industri, aturan global, dan kapasitas negara untuk mengelolanya.

Artikel ini adalah bagian dari Seri 23 Disertasi yang Menopang Hidup Kita Hari ini di Indonesia

Berikut bagian lainnya:

Enam disertasi yang menopang kedaulatan pangan Indonesia
Enam disertasi yang menopang kedaulatan energi Indonesia
Sebelas disertasi yang menopang kedaulatan manusia Indonesia

Enam Penopang Kedaulatan Pangan Indonesia

 

Jika kedaulatan pangan dipahami sebagai kemampuan negara menjamin produksi, distribusi, akses, harga, kesejahteraan produsen, serta ketahanan sistem pangan terhadap gejolak global, maka agenda pangan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan salah satu proyek strategis utama Kabinet Merah Putih. Presiden secara eksplisit menempatkan swasembada pangan sebagai “fondasi” strategi transformasi bangsa dan mengaitkannya dengan kemerdekaan serta kedaulatan negara.

Kinerja program kedaulatan pangan Prabowo hingga Agustus 2026

Ada beberapa indikator yang menunjukkan kemajuan yang sangat kuat, terutama pada beras. Pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia mencapai swasembada beras pada akhir 2025, lebih cepat dari target awal empat tahun. Data BPS kemudian memberikan dasar kuantitatif yang cukup kuat: produksi padi 2025 mencapai 60,21 juta ton GKG, naik 13,29% dibanding 2024, sedangkan produksi beras untuk konsumsi mencapai 34,69 juta ton, naik dari 30,62 juta ton. Luas panen juga meningkat 12,69% menjadi 11,32 juta hektare. Bahkan pada Januari–Juni 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 33,52 juta ton GKG, naik 0,26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Juni 2026 sendiri produksi padi mencapai sekitar 4,29 juta ton GKG, naik 7,02% secara tahunan.

Penguatan tersebut tidak hanya terjadi di sisi produksi. BULOG menjadi instrumen negara yang penting dalam membangun cadangan pangan dan sekaligus menyerap produksi petani. Pada April 2026, stok beras yang dikelola BULOG telah menembus sekitar 5 juta ton, sebuah rekor historis menurut BULOG, sementara pada April stok sekitar 4,6 juta ton sudah diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 11 bulan. Pemerintah juga memperluas perhatian dari beras ke komoditas lain. Pada Agustus 2026, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pemerintah telah mencapai swasembada pada delapan komoditas strategis, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Untuk jagung, misalnya, BPS mencatat produksi Juni 2026 sekitar 1,50 juta ton pipilan kering, meskipun angka tersebut turun 3,73% dibanding Juni 2025; artinya, capaian swasembada tidak berarti setiap bulan selalu mengalami kenaikan produksi.

Karena itu, kinerja tersebut sebaiknya dibaca sebagai capaian besar tetapi belum sebagai titik akhir kedaulatan pangan. Tantangannya adalah menjaga produktivitas ketika iklim berubah, memastikan harga produsen dan konsumen tetap seimbang, memperkuat distribusi antardaerah, mengurangi ketergantungan pada input tertentu, meningkatkan diversifikasi pangan, dan memastikan bahwa kenaikan produksi benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani. Bahkan pada Juni 2026 produksi padi meningkat 7,02% secara tahunan, tetapi beberapa bulan sebelumnya—April dan Mei—produksi justru turun masing-masing sekitar 16,03% dan 3,43% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa swasembada adalah status strategis yang harus dipertahankan secara berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian satu tahun.

Enam doktor Kabinet Merah Putih yang disertasinya menopang kedaulatan pangan

Dari daftar 23 disertasi yang menopang Kabinet Merah Putih, terdapat enam tokoh yang dapat ditempatkan dalam kelompok “kedaulatan pangan Indonesia”. Menariknya, keenamnya tidak seluruhnya meneliti pertanian secara langsung. Justru kekuatannya terletak pada rantai ekosistem pangan: produksi pertanian, agribisnis, distribusi, ekonomi rakyat, stabilitas makroekonomi, hingga kepemimpinan pemerintahan.

1. Andi Amran Sulaiman — produksi dan perlindungan tanaman

Disertasi:
“Analisis Kebijakan Pengendalian Hama Tikus (Rattus argentiventer) Berbasis Agroekosistem di Sulawesi Selatan” (Universitas Hassanuddin)
Jabatan: Menteri Pertanian

Ini merupakan disertasi yang paling langsung linear dengan agenda kedaulatan pangan. Pengendalian hama merupakan bagian fundamental dari produktivitas tanaman pangan. Kerusakan akibat organisme pengganggu tanaman dapat mengurangi hasil panen, sehingga pengendalian berbasis agroekosistem berhubungan langsung dengan kemampuan negara meningkatkan produksi dari lahan yang tersedia. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, posisi Amran membuat pengetahuan tersebut memperoleh saluran kebijakan yang sangat langsung: peningkatan produksi, pupuk, benih, mekanisasi, perlindungan tanaman, dan penguatan petani menjadi instrumen utama menuju swasembada. Pemerintah sendiri menyebut pembenahan regulasi, kemudahan akses pupuk, dan penguatan produksi sebagai bagian dari percepatan swasembada.

Kontribusi terhadap kedaulatan pangan:
Produksi → produktivitas → perlindungan tanaman → swasembada.

---

2. Rachmat Pambudy — agribisnis dan kesejahteraan produsen pangan

Disertasi:
“Perilaku Komunikasi, Perilaku Wirausaha Peternak, dan Penyuluhan dalam Sistem Agribisnis Peternakan Ayam” (Institut Pertanian Bogor)
Jabatan: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Rachmat Pambudy membawa dimensi yang berbeda: pangan sebagai sistem agribisnis. Disertasinya tidak hanya berbicara tentang produksi ternak, tetapi juga perilaku wirausaha, komunikasi, dan penyuluhan. Ini penting karena kedaulatan pangan tidak dapat dibangun hanya dengan meningkatkan produksi; petani dan peternak harus memiliki kapasitas ekonomi, informasi, teknologi, dan akses pasar. Posisi Rachmat di Bappenas memberikan dimensi strategis karena agenda pangan membutuhkan integrasi antara kebijakan pertanian, pembangunan desa, infrastruktur, industri pangan, dan kesejahteraan produsen.

Kontribusi terhadap kedaulatan pangan:
Peternak → agribisnis → penyuluhan → produktivitas → kesejahteraan.

---

3. Didit Herdiawan Ashaf — distribusi pangan ke wilayah terpencil

Disertasi:
“Industri Maritim dan Peranannya terhadap Distribusi Pangan di Wilayah Terpencil dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Pangan Nasional” (Institut Pertanian Bogor)
Jabatan: Wakil Menteri Perhubungan

Dari keenamnya, disertasi Didit mungkin yang paling jelas memperlihatkan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya persoalan menghasilkan pangan, tetapi juga mengantarkannya kepada rakyat. Indonesia adalah negara kepulauan; karena itu produksi pangan di satu wilayah tidak otomatis menjamin ketahanan pangan di wilayah lain. Distribusi maritim menjadi instrumen strategis untuk menghubungkan sentra produksi dengan wilayah konsumen, khususnya daerah terpencil dan kepulauan. Dengan demikian, disertasinya melengkapi pendekatan Amran: Amran memperkuat sisi produksi, sedangkan Didit memperkuat sisi konektivitas pangan.

Kontribusi terhadap kedaulatan pangan:
Produksi → konektivitas maritim → distribusi → akses pangan nasional.

---

4. Fadli Zon — ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi

Disertasi:
“Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1926–1959” (Universitas Indonesia)
Jabatan: Menteri Kebudayaan

Disertasi Fadli Zon tidak merupakan kajian pertanian secara langsung, tetapi mempunyai relevansi ideologis dan struktural terhadap kedaulatan pangan. Pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta menempatkan rakyat dan kekuatan ekonomi domestik sebagai fondasi pembangunan. Jika diterapkan pada sektor pangan, prinsip tersebut mengarah pada gagasan bahwa petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan domestik tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah dalam sistem yang dikendalikan oleh aktor besar. Karena itu, kontribusi disertasi Fadli dalam kelompok ini adalah dimensi ekonomi-politik dari kedaulatan pangan.

Kontribusi terhadap kedaulatan pangan:
Ekonomi kerakyatan → posisi produsen domestik → koperasi/rakyat → kemandirian pangan.

---

5. Purbaya Yudhi Sadewa — stabilitas makroekonomi dan ketahanan terhadap pasar global

Disertasi:
“The Effect of Exchange Rate on Foreign Direct Investment” (Purdue University)
Jabatan: Menteri Keuangan

Hubungannya dengan kedaulatan pangan bersifat strategis-makro, bukan sektoral langsung. Nilai tukar memengaruhi harga barang impor, biaya input produksi, investasi, arus modal, dan daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Dalam sistem pangan yang masih menggunakan sebagian input atau komoditas yang terhubung dengan pasar internasional, stabilitas makroekonomi merupakan salah satu prasyarat kedaulatan. Dengan kata lain, pangan yang cukup tetapi ekonominya rapuh tetap belum sepenuhnya berdaulat. Posisi Menteri Keuangan menjadi penting karena pembiayaan subsidi, pembangunan irigasi, dukungan produksi, stabilisasi harga, dan berbagai program pangan pada akhirnya memiliki konsekuensi fiskal.

Kontribusi terhadap kedaulatan pangan:
Nilai tukar → stabilitas ekonomi → biaya input/investasi → ketahanan terhadap guncangan global.

---

6. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) — kepemimpinan dan orkestrasi pembangunan

Disertasi:
“Transformational Leadership and Human Resource Orchestration Towards a Golden Indonesia 2045” (Universitas Airlangga)
Jabatan: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

AHY berada pada posisi yang paling lintas-sektoral. Kedaulatan pangan membutuhkan irigasi, bendungan, jalan produksi, pelabuhan, kawasan pertanian, konektivitas desa-kota, pergudangan, energi, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia yang menjadi tema disertasinya relevan sebagai kapasitas implementasi. Jika Amran mewakili produksi dan Didit distribusi, maka AHY dapat dibaca sebagai bagian dari kapasitas negara untuk menghubungkan infrastruktur dengan agenda pangan dalam skala kewilayahan.

Kontribusi terhadap kedaulatan pangan:
Kepemimpinan → orkestrasi SDM → infrastruktur → konektivitas wilayah → ketahanan pangan.

---

Enam disertasi tersebut membentuk satu “rantai kedaulatan”

Yang menarik, keenam disertasi ini sebenarnya dapat dibaca sebagai satu arsitektur yang saling melengkapi, bukan enam kajian yang berdiri sendiri:

Dimensi kedaulatan pangan	Tokoh	Sumbangan utama disertasi
Produksi	Amran Sulaiman	Pengendalian hama dan agroekosistem
Agribisnis	Rachmat Pambudy	Peternakan, wirausaha, penyuluhan
Distribusi	Didit Herdiawan	Distribusi pangan melalui industri maritim
Ekonomi rakyat	Fadli Zon	Ekonomi kerakyatan dan kemandirian domestik
Makroekonomi	Purbaya Yudhi Sadewa	Nilai tukar, investasi, dan ketahanan ekonomi
Orkestrasi negara	AHY	Kepemimpinan, SDM, dan pembangunan kewilayahan

Dengan demikian, enam doktor tersebut dapat diposisikan sebagai enam mata rantai kedaulatan pangan: Amran menjaga kemampuan menghasilkan pangan; Rachmat memperkuat pelaku dan sistem agribisnis; Didit memastikan pangan dapat bergerak melintasi ruang kepulauan; Fadli memberikan landasan ekonomi kerakyatan; Purbaya menyediakan perspektif stabilitas ekonomi dan investasi; sedangkan AHY memperkuat kapasitas kepemimpinan, infrastruktur, dan orkestrasi pembangunan. Pembacaan seperti ini juga menjelaskan mengapa keenamnya layak dimasukkan ke dalam kelompok kedaulatan pangan meskipun hanya dua disertasi—Amran dan Didit—yang secara eksplisit menggunakan persoalan pangan sebagai objek utama.

Kesimpulan

Dengan data sampai 31 Agustus 2026, dapat dikatakan bahwa agenda kedaulatan pangan Prabowo telah menghasilkan indikator awal yang sangat kuat, terutama dalam peningkatan produksi padi 2025, penguatan cadangan beras, peningkatan produksi beberapa komoditas, dan perluasan kapasitas negara dalam menyerap hasil petani. BPS mencatat produksi padi 2025 naik 13,29%, sementara BULOG mencapai stok sekitar 5 juta ton pada April 2026. Namun, ukuran kedaulatan pangan yang lebih substantif harus melampaui deklarasi swasembada: apakah produksi dapat dipertahankan, petani memperoleh keuntungan yang layak, harga konsumen terjangkau, distribusi antarpulau efisien, ketergantungan impor semakin kecil, dan sistem pangan mampu menghadapi perubahan iklim serta gejolak geopolitik. Dalam perspektif inilah keenam disertasi tersebut menjadi menarik: mereka merepresentasikan bukan satu kebijakan pangan, melainkan enam lapisan pengetahuan—produksi, agribisnis, distribusi, ekonomi kerakyatan, makroekonomi, dan kepemimpinan—yang bersama-sama dapat menopang proyek kedaulatan pangan Indonesia.

Artikel ini adalah bagian dari Seri 23 Disertasi yang Menopang Hidup Kita Hari ini di Indonesia

Berikut bagian lainnya:

Enam disertasi yang menopang kedaulatan pangan Indonesia
Enam disertasi yang menopang kedaulatan energi Indonesia
Sebelas disertasi yang menopang kedaulatan manusia Indonesia

23 Disertasi yang Menopang Indonesia Hari Ini

 

Saat ini ditulis, pemerintahan Indonesia dipegang oleh Kabinet Merah Putih dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini telah melakukan restrukturisasi besar-besaran yang menghemat anggaran sambil membawa perubahan terkait ekspor satu pintu, makanan bergizi gratis, penyelamatan APBN, pemangkasan BUMN, cek kesehatan gratis, dan swasembada pangan. Tentu masih ada banyak PR yang harus diselesaikan, tetapi berbagai terobosan ini memberikan banyak manfaat yang patut diapresiasi di tengah gejolak perekonomian dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian dan tekanan ini. 

Jumlah orang yang keluar masuk dalam Kabinet Merah Putih saat ini adalah 48 orang. Dari penelusuran kami, 23 di antaranya adalah doktor. Prabowo di awal kepresidenannya mengatakan akan mendirikan kabinet zaken, yaitu kabinet yang diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya. Kalau kita jadikan doktor sebagai indikator profesionalisme tersebut, maka persentase doktor dalam kabinet Prabowo adalah 23/48 = 48%. Nilai ini lebih rendah dari kabinet Gus Dur sebesar 54%. Menariknya, satu anggota kabinet Prabowo juga pernah menjadi menteri di Kabinet Gus Dur, yaitu Yusril Ihza Mahendra.

Setiap doktor memiliki disertasi dan disertasi ini mencerminkan topik spesifik yang digeluti doktor tersebut selama bertahun-tahun secara mendalam melebihi siapapun yang tidak bergelar doktor di bidang tersebut. Dalam artikel ini, seperti sebelumnya dari zaman awal reformasi, kita akan membedah apa saja disertasi yang dimiliki oleh anggota kabinet Merah Putih dan kesejajarannya dengan jabatan mereka saat ini.

Setelah melakukan peninjauan, kita dapat menyimpulkan adanya tiga jenis linearitas. Berbeda dengan kabinet Gus Dur yang memiliki linearitas epistemik dan linearitas substantif, Kabinet Prabowo memiliki linearitas perantara yaitu lienaritas strategis. Linearitas strategis di memiliki transfer pengetahuan. Jadi kalau lineaitas substantif sepenuhnya sama, linearitas epistemik hanya mentransfer pola pikir, maka linearitas strategis mentransfer pengetahuan (dan tentunya juga pola pikir). Berikut ini tiga kelompok disertasi tersebut:

Kelompok A — Linearitas Substantif

1. Modernism and Fundamentalism in Islamic Politics: A Comparative Study of the Masyumi Party in Indonesia and the Jama’at-i-Islami in Pakistan (Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan).
2. Exercising Local Autonomy: The Case of Central Sulawesi in the Post-New Order Indonesia (Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
3. Explaining Islamist Insurgencies: The Case of al-Jamaah al-Islamiyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000–2007 (Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri).
4. Hubungan Etnik dan Politisasi Suku dalam Pemilihan Umum Lokal di Indonesia (Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara).
5. Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership in Post-Authoritarian Indonesia (Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri).
6. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an (Nasaruddin Umar, Menteri Agama).
7. Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan: Studi Sekolah Muhammadiyah di Daerah Mayoritas Non-Muslim (Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah).
8. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait dalam Industri Musik di Indonesia (Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan).
9. Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum).

---

Kelompok B — Linearitas Strategis

1. Transformational Leadership and Human Resource Orchestration Towards a Golden Indonesia 2045 (Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan).
2. The Effect of Exchange Rate on Foreign Direct Investment (Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan).
3. Effect of Tin Addition on Mesoporous Silica Thin Film and Its Application for Surface Photovoltage NO₂ Gas Sensor (Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).
4. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1926–1959 (Fadli Zon, Menteri Kebudayaan).
5. Policies, Institutions, and Governance of Equitable and Sustainable Nickel Downstreaming in Indonesia (Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral).
6. Perilaku Komunikasi, Perilaku Wirausaha Peternak, dan Penyuluhan dalam Sistem Agribisnis Peternakan Ayam (Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas).
7. The World Trade Organization and Contemporary Developing Countries: A Case Study of Indonesia's Telecommunications Industry (Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Luar Negeri).
8. Analisis Kebijakan Pengendalian Hama Tikus (Rattus argentiventer) Berbasis Agroekosistem di Sulawesi Selatan (Amran Sulaiman, Menteri Pertanian).
9. Molecular Mechanisms and Genetic Analysis in Diabetes Mellitus and Endocrine Disorders (Dante Saksono, Wakil Menteri Kesehatan).

---

Kelompok C — Linearitas Epistemik

1. Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia (Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan).
2. How Simple is Same: The Relational Match to Sample Task in Children (Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).
3. Dinamika Followership dan Political Partisanship Muhammadiyah dalam Merespons Kebijakan Covid-19 di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat (Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah).
4. Industri Maritim dan Peranannya terhadap Distribusi Pangan di Wilayah Terpencil dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Pangan Nasional (Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Perhubungan).
5. Muscle Fatigue during Isometric and Dynamic Efforts in Shoulder Abduction and Torso Extension: Age Effects and Alternative Electromyographic Measures (Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan).

Distribusi Pendidikan Doktoral Kabinet Merah Putih

Distribusi pendidikan doktoral 23 tokoh Kabinet Merah Putih memperlihatkan konfigurasi akademik yang relatif berimbang antara pendidikan tinggi domestik dan internasional. Berdasarkan negara perguruan tinggi tempat mereka memperoleh gelar doktor, 11 tokoh (47,83%) menempuh pendidikan doktoral di Indonesia, sedangkan 12 tokoh (52,17%) memperolehnya dari perguruan tinggi luar negeri. Dengan demikian, meskipun pendidikan doktoral luar negeri masih sedikit lebih dominan, perbedaannya sangat tipis. Pola ini menunjukkan bahwa pembentukan modal intelektual para tokoh Kabinet Merah Putih tidak bergantung secara eksklusif pada pendidikan luar negeri; universitas Indonesia juga menjadi sumber penting bagi pembentukan kapasitas akademik elite pemerintahan.

Pada tingkat negara, Australia menjadi destinasi pendidikan doktoral luar negeri terbesar, dengan empat tokoh atau 17,39%, melalui Flinders University, Australian National University, Monash University, dan University of Queensland. Amerika Serikat berada di posisi berikutnya dengan tiga tokoh (13,04%), melalui Purdue University, Virginia Tech, dan Northwestern University. Malaysia dan Jepang masing-masing menyumbang dua tokoh (8,70%), sedangkan Singapura menyumbang satu tokoh (4,35%). Dengan demikian, pendidikan doktoral internasional para tokoh tersebut tidak terkonsentrasi pada satu negara, tetapi tersebar di lima negara asing. Secara geografis, pola ini memperlihatkan kecenderungan multipolarisasi sumber pendidikan doktoral, terutama dengan kuatnya hubungan akademik Indonesia dengan Australia dan negara-negara Asia-Pasifik.

Pada tingkat perguruan tinggi, pola yang muncul bahkan lebih menarik. Dari 23 tokoh terdapat 18 perguruan tinggi, yang menunjukkan tingkat diversifikasi institusional yang cukup tinggi. Namun, berbeda dari distribusi negara yang relatif tersebar, terdapat beberapa knowledge hubs domestik. Universitas Gadjah Mada menjadi institusi dengan jumlah alumni doktoral terbanyak, yakni 3 tokoh (13,04%), disusul Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan IPB masing-masing 2 tokoh (8,70%). Keempat perguruan tinggi tersebut secara bersama-sama menyumbang 9 dari 23 tokoh atau 39,13%. Di luar empat institusi tersebut, 14 perguruan tinggi lainnya masing-masing hanya menyumbang satu tokoh. Artinya, konfigurasi Kabinet Merah Putih dapat dipahami sebagai kombinasi antara diversifikasi akademik global dan penguatan sejumlah pusat pengetahuan domestik.

Yang juga menarik adalah keberagaman bidang keilmuan yang tercermin dalam disertasi mereka. Spektrumnya membentang dari politik Islam, otonomi daerah, konflik dan keamanan, hukum, agama dan pendidikan, ekonomi, investasi, teknologi material, ergonomi, agribisnis, hilirisasi industri, hingga kedokteran molekuler. 

---

Perbandingan dengan Kabinet Abdurrahman Wahid

Jika temuan tersebut dibandingkan dengan 20 disertasi tokoh yang pernah duduk dalam Kabinet Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada awal Reformasi, terlihat perubahan yang cukup fundamental dalam geografi pendidikan doktoral elite pemerintahan Indonesia. Pada kabinet Gus Dur, Amerika Serikat mendominasi dengan 11 disertasi atau 55%. Kanada menyumbang satu disertasi, sehingga Amerika Utara secara keseluruhan mencapai 60%. Ditambah Eropa Barat sebesar 15% dan Australia 5%, sekitar 75% disertasi berasal dari Amerika Utara, Eropa Barat, dan Australia. Dengan kata lain, modal intelektual doktoral para tokoh Kabinet Gus Dur sangat kuat dibentuk oleh institusi pendidikan tinggi Barat, terutama Amerika Serikat.

Konfigurasi tersebut berbeda cukup tajam dengan Kabinet Merah Putih. Proporsi doktor dari Amerika Serikat turun dari 55% menjadi 13,04%, sementara proporsi doktor dari perguruan tinggi Indonesia meningkat dari 10% pada sampel Gus Dur menjadi 47,83% pada Kabinet Merah Putih. Sebaliknya, Australia meningkat dari 5% menjadi 17,39%. Malaysia juga meningkat dari 5% menjadi 8,70%, sementara Jepang dan Singapura muncul sebagai sumber baru dalam sampel Kabinet Merah Putih. Perubahan ini menunjukkan bahwa internasionalisasi pendidikan doktoral tidak menghilang, tetapi mengalami redistribusi geografis. Jika pada era Gus Dur Amerika Serikat merupakan pusat gravitasi utama, maka pada Kabinet Merah Putih pusat tersebut menjadi jauh lebih tersebar.

Perbedaan tersebut semakin jelas jika dilihat dari struktur institusional. Dari 20 disertasi pada era Gus Dur, sekitar 18 institusi terwakili. Hanya University of Hawaiʻi dan KU Leuven yang masing-masing muncul dua kali, sementara sisanya tersebar di berbagai universitas di Amerika Utara, Eropa, Australia, Asia, dan Indonesia. Kabinet Merah Putih juga memperlihatkan sekitar 18 perguruan tinggi untuk 23 tokoh, sehingga diversifikasi institusionalnya tetap tinggi. Namun, distribusi KMP memperlihatkan karakter berbeda: UGM, UI, UIN Syarif Hidayatullah, dan IPB muncul sebagai pusat domestik yang relatif menonjol, sementara universitas luar negeri tersebar hampir seluruhnya secara individual. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari diversifikasi yang didominasi jaringan akademik internasional menuju diversifikasi yang menggabungkan jaringan internasional dengan konsentrasi knowledge hubs domestik.

Secara sederhana, kedua kabinet memperlihatkan dua pola berbeda:

Dimensi	Kabinet Gus Dur	Kabinet Merah Putih
Orientasi doktoral	Sangat internasional	Hampir berimbang domestik–internasional
Doktor dari Indonesia	10%	47,83%
Doktor dari luar negeri	90%	52,17%
AS	55%	13,04%
Australia	5%	17,39%
Diversifikasi institusi	Tinggi	Tinggi
Pusat institusional	Tidak terlalu terkonsentrasi	UGM, UI, UIN, IPB mulai menonjol
Karakter global	Western-oriented	Multipolar/Asia-Pasifik lebih kuat

Dengan demikian, perbedaan paling penting bukanlah bahwa Kabinet Gus Dur memiliki lebih banyak doktor luar negeri sementara Kabinet Merah Putih lebih banyak doktor dalam negeri. Perbedaannya lebih substantif: terjadi perubahan dari konsentrasi geografis Barat menuju pluralisasi sumber pengetahuan. Kabinet Gus Dur memperlihatkan pola Western academic formation, terutama melalui Amerika Serikat; sementara Kabinet Merah Putih memperlihatkan pola multipolar academic formation, di mana Indonesia sendiri menjadi sumber hampir separuh modal doktoral, sementara pendidikan luar negeri tersebar antara Australia, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, dan Singapura.

Jika dibaca dalam konteks sejarah politik Indonesia, perubahan ini dapat dipahami sebagai indikasi bahwa basis pembentukan elite pemerintahan semakin terdomestikasi sekaligus semakin terdiversifikasi secara internasional. Pada awal Reformasi, ketika institusi demokrasi dan negara sedang mengalami rekonstruksi, pengalaman akademik internasional—khususnya Amerika Utara—tampak sangat dominan dalam membentuk sebagian elite kabinet. Dua puluh lebih tahun kemudian, pada Kabinet Merah Putih, sumber modal intelektual tersebut menjadi lebih plural: universitas nasional semakin kuat sebagai produsen pengetahuan elite, sementara hubungan akademik internasional bergeser dari dominasi Amerika Serikat menuju jaringan yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik. Menariknya, pola ini juga ditemukan dalam 25 disertasi yang mengubah cara memahami Indonesia, dimana pada masa awal, disertasi dari perguruan tinggi Belanda dominan lalu menjelang modern semakin banyak disertasi dari perguruan tinggi dalam negeri.

Berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai Kabinet Gus Dur yang menggunakan orientasi linearitas antara bidang disertasi dan jabatan politik, serta pembahasan 25 disertasi yang mengubah cara memahami Indonesia yang disusun berdasarkan kronologi, ke-23 disertasi ini lebih tepat dikelompokkan berdasarkan jenis kedaulatan yang hendak diperkuat oleh pengetahuan dan kontribusi akademiknya. Orientasi ini dipilih karena kedaulatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan politik, tetapi juga oleh kemampuan bangsa menguasai kebutuhan dasarnya, mengelola kekayaan alamnya, dan membangun kualitas serta martabat manusianya. Karena itu, tiga kelompok tersebut dibentuk berdasarkan kedaulatan pangan sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian hidup bangsa, kedaulatan energi sebagai kemampuan menguasai dan mengelola kekayaan strategis nasional untuk kepentingan publik, serta kedaulatan manusia Indonesia sebagai kemampuan membangun manusia yang berpengetahuan, sehat, berdaya, berkeadilan, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Dengan orientasi ini, pembagian 23 disertasi bukan sekadar pengelompokan berdasarkan disiplin ilmu, melainkan sebuah cara membaca bagaimana karya-karya doktoral tersebut dapat ditempatkan dalam agenda yang lebih besar: apa yang harus dikuasai Indonesia, apa yang harus dilindungi Indonesia, dan pada akhirnya untuk siapa kedaulatan itu dijalankan.

Enam disertasi yang menopang kedaulatan pangan Indonesia
Enam disertasi yang menopang kedaulatan energi Indonesia
Sebelas disertasi yang menopang kedaulatan manusia Indonesia

25 Kesalahan dalam Menyusun Disertasi

 Dalam pengalaman kami mengasistensi calon doktor dalam menyusun disertasi mereka, kami menemukan beberapa bentuk kesalahan yang umum ditemukan dan terus berulang. Jadi dalam artikel ini, kami menyampaikan apa saja kesalahan tersebut sehingga kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama dalam menulis disertasi.

1. Menulis terlalu panjang

Memang secara umum, disertasi rata-rata memiliki panjang sekitar 300 halaman. Tetapi ada perbedaan yang cukup tajam juga, tergantung pada bidang ilmu. Disertasi di bidang ilmu alam memiliki panjang sekitar 200an saja sedangkan di bidang seperti filsafat dapat mencapai 400an. Jadi kadang mahasiswa dari bidang ilmu alam seperti kedokteran dan teknik sipil menulis terlalu banyak sehingga pada akhirnya harus dipotong. Hal ini dapat merugikan jika disertasi keseluruhannya harus di print dan banyak mengandung gambar berwarna, hanya untuk dicoret oleh promotor atau penguji karena redundant atau bertele-tele.

2. Topik terlalu luas

Memang disertasi itu memiliki cakupan yang besar, lebih besar dari tesis. Disertasi tidak mungkin hanya mengkaji satu kasus kecil, misalnya hanya satu puskesmas terkait kunjungan pasien. Tetapi kadang mahasiswa juga terlalu luas dalam mengangkat topiknya, hingga sampai ke level provinsi dan bahkan nasional. Jika memang ada ruang lingkup wilayah, satu kabupaten sudah cukup besar bagi lingkup disertasi. Intinya adalah topik itu harus cukup besar untuk dapat ditangani tapi tidak terlalu kecil juga sehingga tidak memberikan kekayaan data.

3. Kontribusi penelitian masih kabur

Penelitian disertasi dituntut memberikan kontribusi yang besar dan nyata. Tapi kadang mahasiswa menyamakan kontribusi yang luas dengan kontribusi yang spesifik. Sesuatu yang luas belum tentu harus umum. Kita bisa memberikan kontribusi yang spesifik, pada satu kasus yang konkrit, tetapi kasus itu memiliki jangkauan yang luas.

4. Pertanyaan penelitian tidak mendorong penyelidikan analitis yang mendalam

Pertanyaan penelitian disertasi harus bersifat analitis secara mendalam, dalam artian menjawabnya membutuhkan analisis dan daya interpretasi yang sepantasnya untuk seseorang yang sudah melewati gelar sarjana dan master. Jika jawaban penelitian mampu terjawab hanya dengan mengutip jawaban partisipan wawancara atau melihat asosiasi langsung dari hasil analisis statistik sederhana, pertanyaan itu masih belum cukup dalam.

5. Penelitian terdahulu muncul tapi tidak dipertentangkan dan ditelusuri gap metodologis atau teoritisnya

Banyak kandidat doktor hanya mendaftarkan literatur di bagian tinjauan literatur. Mereka membahas satu per satu penelitian, apa kelemahannya, apa kelebihannya, dan setelah itu pindah paragraf dan mulai meninjau penelitian baru. Jadi tidak terlihat ada keterkaitan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya dan apakah terdapat gap yang sistematis dari semua riset tersebut, khususnya dalam aspek metode dan teoritis. Kebanyakan kandidat hanya membahas aspek empirisnya dan melupakan aspek metode dan teori tersebut, apalagi membangun sintesis yang mempertentangkan antar penelitian.

6. Ketika menggunakan mixed method, tidak jelas bagaimana temuan kuantitatif dan kualitatif tersebut diintegrasikan saat interpretasi

Mixed method atau penelitian campuran berarti kita menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Tetapi kedua metode tersebut harus sifatnya saling melengkapi, bukan berdiri sendiri-sendiri. Kadangkala ini yang dilupakan mahasiswa. Mereka menjawab satu pertanyaan penelitian dengan metode ini, pertanyaan lain dengan metode satunya lagi, lalu lupa mengintegrasikannya.

7. Inkonsistensi dalam Kutipan

Disertasi sekarang sebagian besar menggunakan kutipan APA versi tujuh. Tapi kadang mahasiswa masih menggunakan versi lama, APA keenam, yang lebih panjang dan ribet. Sebagai contoh, pada APA 6, kita harus menyebutkan semua nama pengarang untuk pertama kali muncul, baru setelahnya menggunakan et al. Pada APA ketujuh, kita dapat langsung memakai et al. Kutipan lama juga ada yang harus menyertakan halaman sementara versi baru tidak memerlukan halaman. Intinya banyak mahasiswa belum memahami keragaman versi kutipan yang ada di kalangan akademis. Ada APA, Chicago, Vencouver, MLA, dan sebagainya. Agar lebih mudah, mahasiswa biasanya diwajibkan memakai software manajemen kutipan seperti Mendeley dan Zotero. Tetapi kadang mahasiswa langsung mengimpor data dari PDF ke software tanpa menyunting data dalam dashboard kedua software tersebut. Akibatnya hasilnya sangat berantakan dan jauh lebih buruk dari cara manual. Itu belum lagi kadang kita lupa menyetel versi kutipan yang digunakan.

8. Tidak bergambar

Pembuatan gambar memang memerlukan kompetensi tersendiri. Jadi wajar kalau disertasi banyak yang meninggalkan gambar dalam paparannya. Kalaupun ada, itu hanya untuk gambar kerangka pikir. Padahal, gambar sangat memudahkan bagi pembaca untuk memahami isi disertasi. Mahasiswa perlu belajar membuat gambar menggunakan Word. Kadang kalau kita kurang paham, kita langsung menempatkan gambar di kertas sehingga gambar menjadi berantakan, karena gambar ini sifatnya kerangka, menghubungkan sejumlah bentuk yang mewakili konsep tertentu. Ketika satu berantakan, yang lain ikut berantakan. Jadi kalau ingin menggambar, mulainya dengan membuat kanvas terlebih dahulu agar kerangka konseptual rapi, tidak bertindihan dengan teks. Kadangkala ada juga mahasiswa yang menggunakan Smart Art. Kami tidak menyarankan ini karena fitur bawaan Word ini dikritik tidak memberikan apapun yang dibutuhkan oleh penggunanya: hurufnya terlalu kecil, panahnya terlalu kaku, dan formatnya terlalu memakan tempat. Sekarang banyak juga mahasiswa memutuskan menggunakan AI untuk membuatkan gambar kerangka konsep. Tapi inipun tidak akan memuaskan karena AI seringkali mendistorsi hubungan antar konsep, memberikan simbol dan kata-kata yang tidak perlu pada gambar, dan kadang sebaliknya, mendramatisasi gambar melebihi maksud awal. Kadang kita bisa frustrasi hanya untuk memberikan perintah yang salah dieksekusi oleh AI ketimbang belajar membuat sendiri gambar yang kita inginkan.

9. Temuan riset tidak meyakinkan karena penjelasan alternatif sama kuat atau bahkan lebih kuat

Kadang kita terjebak pada bias bahwa jika ada satu fenomena yang sesuai dengan prediksi kita, maka teori kita benar. Padahal, ada banyak kemungkinan yang dapat menyebabkan suatu fenomena. Akibatnya, mahasiswa seringkali dikritik pada bagian pembahasan karena menyatakan kalau teori mereka benar karena hipotesis terbukti tanpa secara kritis mempertimbangkan penjelasan-penjelasan alternatif. Akibatnya, mahasiswa diminta untuk menganalisis hasil lebih mendalam lagi dengan membandingkan penjelasan-penjelasan alternatif dan berargumen kalau penjelasannya lah yang paling mampu menjelaskan fenomena yang signifikan tersebut.

10. Memilih metode studi kasus padahal survey atau sebaliknya

Kami sudah membahas cukup dalam mengenai studi kasus. Intinya adalah studi kasus berarti meneliti satu fenomena spesifik dengan pendekatan yang fleksibel. Asumsinya kasus ini adalah kasus yang unik. Penelitian studi kasus dapat hanya memakai studi survey tetapi seringkali survey saja tidak cukup, terlebih jika sampel diambil bukan secara sensus. Di sisi lain, studi survey mengasumsikan sampel mewakili populasi. Jadi ia bukan suatu kasus khusus. Mahasiswa sering terbalik. Mereka menyatakan studi survey padahal studi kasus karena sampel sensus atau kasus yang dipelajari khusus. Mereka menyatakan studi kasus padahal studi survey karena sampel tidak khas atau kasus hanyalah sesuatu yang mewakili banyak kasus yang sama. 

11. Latar belakang terlalu tipis

Bagian latar belakang pada disertasi seorang doktor idealnya panjang lebar, lengkap dengan berbagai refrensi, mulai dari referensi statistik mengenai keadaan terkini hingga studi empiris dan literatur teoritis. Latar belakang harus padat dengan kutipan di satu sisi, namun di sisi lain, memiliki kebaharuan atau sintesis yang jelas dari pemikiran kandidat doktor itu sendiri. Kadang kala, mahasiswa langsung meloncat ke pertanyaan penelitian sebelum cukup membahas mengenai masalah yang ingin dipelajari tersebut, apa gap penelitiannya, dan apa yang ditawarkannya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

12. Instrumen penelitian tidak sesuai dengan ruang lingkup pertanyaan penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk menangkap data sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Tetapi kadang mahasiswa merancang instrumen, baik itu panduan wawancara, panduan pengamatan, atau kuesioner, yang tidak selaras dengan tujuan penelitian. Sebagai contoh, pertanyaan penelitian diarahkan pada konteks guru dan pelajar, tetapi instrumen yang dirancang hanya diberikan pada pelajar dan pelajar diminta menilai gurunya. Jadi ini timpang. Seharusnya guru juga sama, diberikan kuesioner yang harus diisi.

13. Landasan historis dan kontekstual penelitian tidak solid

Pada bagian latar belakang, kita juga perlu untuk menyampaikan latar historis dari suatu isu. Latar historis ini dapat bersifat akademis, artinya ia ingin diselesaikan sejak lama oleh para pemikir dan peneliti dari masa lalu tapi belum juga terselesaikan. Begitu juga, di latar belakang perlu ada latar kontekstual, dimana kita menjabarkan fenomena kekinian lengkap dengan konteksnya. Referensi yang dipakai harus dari otoritas statistik, bukan dari sumber sekunder seperti berita atau dari penelitian terdahulu. Kadang inilah yang kurang dieksplorasi oleh mahasiswa sehingga mereka terlihat berada dalam pijakan yang goyah dan tidak solid dalam merumuskan masalah penelitian.

14. Paradigma kualitatif tidak konsisten

Studi kualitatif di tingkat doktoral harus memiliki pijakan pada filsafat ilmu. Ada banyak paradigma dalam filsafat ilmu dan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan penelitian. Masalahnya, walaupun mahasiswa sudah benar menyebutkan satu paradigma sebagai paradigma pegangannya (post-positivisme, hermeneutika, kritis, fenomenologi, pragmatisme, etnografi, dan sebagainya), dalam praktinya ia menggunakan metode dari paradigma lain. Hal ini membuat mahasiswa kebingungan sendiri ketika ditanya oleh penguji atau promotor.

15. Menggunakan referensi yang tidak up-to-date

Memang wajib bagi disertasi untuk merujuk langsung ke sumber primer. Kadangkala, sumber primer ini usianya sudah sangat tua. Sebagai contoh, teori resource based view, merujuk pada tahun 1991 karya Barney atau yang lebih tua lagi, theory of the firm, di tahun 1950an. Teori sistem juga ditarik ke tahun 1950an karya von Bertalanffy. Tetapi ini tidak berarti kita harus selalu memakai referensi tua. Perdebatan teoritis itu terus terjadi hingga sekarang dan ada banyak referensi teoritis baru yang terbit lima tahun terakhir yang dapat diambil sebagai referensi teori. Jadi, kadang mahasiswa melupakan perkembangan ini sehingga teori yang dipegangnya tetap teori versi lama seolah tidak ada perkembangan semenjak teori itu dipaparkan ke publik.

16. Data penelitian tidak rapi

Kadang mahasiswa datang dengan data yang sulit dianalisis karena masih berbentuk mentah. Wawancara masih berupa rekaman atau transkrip verbatim. Kita tidak dapat langsung mengutip hasil wawancara di bab 4 tanpa melewati proses analisis tema terlebih dahulu. Data harus diolah dan dikategorikan ke dalam sub-tema, tema, dan kategori, hingga menjadi jelas apa yang dibicarakan oleh partisipan. Hal ini karena ada asumsi pada diri mahasiswa kalau jika kita sudah bertanya secara langsung, maka jawaban atas pertanyaan itu adalah apa yang kita tulis di disertasi. Tidak semudah itu. Pada kenyataannya, jawaban itu bisa tidak nyambung. Jawaban atas pertanyaan kita saat wawancara bisa saja justru ada pada jawaban atas pertanyaan lain yang maksudnya berbeda. Atau bisa jadi, ada banyak jawaban yang tersebar sepanjang proses wawancara, walaupun hanya ada satu pertanyaan wawancara yang kita khususkan untuk menggali jawaban partisipan. Analisis tematik memastikan kalau semua tema dalam jawaban partisipan tersaring, tidak peduli apa pertanyaan dari peneliti pada partisipan saat itu. Inilah mengapa penelitian kualitatif tidak sesederhana tanya jawab biasa dalam wawancara kerja.

17. Mengutip di teks tapi tidak ada di daftar pustaka

Ini masalah kealpaan. Kadang kita mendapatkan referensi yang bagus lalu dimasukkan ke badan disertasi, tetapi lupa membuat bibliografinya di daftar pustaka atau menguploadnya ke Zotero atau Mendeley untuk diupdate di daftar pustaka. Kadang sudah sebenarnya, tapi tahun publikasi berbeda. Karena kadang dalam dokumen, kita memperoleh versi awal sementara di daftar pustaka, versi yang terbaru yang muncul. Hal ini sebenarnya menguntungkan karena ketika kita mendapatkan dokumen tahun 2020 misalnya, ini diatas 5 tahun yang disyaratkan banyak perguruan tinggi sebagai jangka waktu maksimal kutipan jurnal. Tetapi ketika di update, ternyata artikel tersebut terbit dalam versi terakhirnya di tahun 2022 atau 2023, karena memang kadangkala, untuk jurnal setaraf Q1, kita harus menunggu dua hingga tiga tahun dulu baru bisa masuk ke dalam edisi utama jurnal tersebut, bukan lagi menjadi early cite yang tidak memiliki volume atau nomor dan halaman. 

18. Rumus matematika tidak jelas

Bagi disertasi di bidang fisika dan matematika, rumus akan sering digunakan dalam teks. Kadang kita terburu-buru sehingga melupakan memberikan keterangan simbol pada rumus tersebut atau memberikan nomor urut pada persamaan yang kita buat. Hal ini wajar karena pembuatan rumus memang memerlukan ketelitian. Bisa dibayangkan betapa ribetnya mahasiswa doktoral di bidang matematika murni harus membuat persamaan-persamaan yang jumlahnya ratusan.

19. Tabel dan gambar tidak dirujuk di teks

Kadang kita sudah merasa lengkap untuk memasukkan tabel dan gambar ke dalam teks. Kadang kita menyebutnya gambar berikut, atau tabel di bawah ini. Istilah-istilah ini sebenarnya tidak boleh dalam disertasi. Kita wajib menyebut nomor dari tabel atau gambar itu, dan letak tabel dan gambar itu harus tidak jauh, di atas atau di bawah teks, tidak boleh menyeberang paragraf. Kita bisa menggunakan update nomor tabel atau gambar, tapi ini cukup kacau seandainya ada tabel atau gambar baru yang disisipkan di teks sementara kita lupa mengupdate nomor urut baik di teks maupun di gambar atau tabel itu. 

20. Tidak sesuai panduan penulisan disertasi

Bukan saja beda universitas, beda faktultas, dan bahkan beda departemen/program studi maka model penulisan disertasinya bisa berbeda. Lebih dari itu, kadang beda tahun, beda pula panduan penulisannya. Jadi pastikan kita mendapatkan panduan penulisan disertasi terbaru pada program studi yang sama. Memang secara garis besar, ada tiga model penulisan disertasi berdasarkan bidang ilmu: model MIPA yang padat, model sosial yang lumayan renggang, dan model humaniora yang ekspresif argumentatif panjang lebar. Tapi masing-masing mengandung variasi yang besar.  

21. Menganalisis data kualitatif menggunakan AI

AI sekarang sudah bisa membuat disertasi. Banyak mahasiswa doktoral mengandalkan AI untuk menulis dan karenanya, banyak yang terjun bebas menuju permasalahan beruntun karena mengandalkan otomatisasi ini: rujukan palsu, argumen yang seolah kuat padahal hampa, kalimat repetitif, dramatisasi, kesimpulan muncul di setiap sub-bab, kata-kata "terlarang" yang menyusup jika kita lengah, gambar yang tidak sesuai dengan narasi, penekanan yang tidak perlu, paragraf yang tidak memiliki makna empiris dan teoritis hanya retorika, simbol signatur AI, kata-kata negatif, kemunculan pernyataan-pernyataan baru entah dari mana. Inilah dunia tulisan AI. Setelah setahun bergelut dengan AI, para promotor sudah tahu ciri-ciri kalimat buatan AI. Dan mengandalkan AI untuk menganalisis data kualitatif adalah ide yang sangat buruk. Memang ada yang menyarankan memakai AI untuk analisis data, tapi ini sangat terbatas dengan metode yang penuh hati-hati. Masalahnya, cara kerja AI berbeda dari prosedur analisis data selayaknya. Maka dari itu, kadang AI menghitung sederhana pun salah. Menggunakan AI untuk analisis data kualitatif memerlukan kompetensi tersendiri. Kami telah mempelajari metode yang tepat untuk memanfaatkan AI versi LLM seperti Claude, ChatGPT, atau Gemini agar mereka menghasilkan analisis yang sesuai dengan metodologinya. Kesalahan dalam memanfaatkan AI untuk analisis data justru akan menghasilkan bencana, alih-alih analisis yang tajam dan teliti. Serahkan analisis data kualitatif ke profesional dan kami akan menggunakan AI secara optimal, bertanggungjawab, dan transparan untuk menghasilkan analisis data yang cepat, tepat, dan berdampak.

22. Gap riset dan novelty tidak dijabarkan dengan kuat

Menyerahkan identifikasi gap riset dan novelty pada AI tanpa kehati-hatian juga dapat menjadi bencana. Sama seperti analisis data, ketika mengidentifikasi gap, AI akan mencari apa yang dikatakan orang sebagai gap, bukan mengidentifikasi gap itu sendiri sebagai ketiadaan fokus pada bidang tertentu. Jadi ini bertentangan dengan makna novelty sebagai sesuatu yang baru. Bagaimana bisa dikatakan baru jika ia telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi kita harus mengandalkan ketajaman seorang penulis disertasi agar dapat mengidentifikasi gap riset. Bahkan jurnal Q1 banyak yang mengakui bahwa AI tidak dapat mengidentifikasi gap riset, merumuskan masalah penelitian, dan tentu saja, melakukan wawancara.

23. Hipotesis dalam model SEM tidak dijelaskan seluruhnya

Banyak mahasiswa memandang kalau hipotesis semata adalah kombinasi arah panah antar konsep. Jadi kalau ada tiga variabel bebas, satu variabel mediasi, dan satu variabel terikat, maka akan ada tujuh hipotesis, tiga variabel bebas masing-masing ke variabel mediasi, masing-masing ke variabel terikat, dan satu dari variabel mediasi ke terikat. Kalau model seperti ini, maka ia harus dijelaskan satu persatu dan didukung dengan teori. Tetapi karena hipotesis aslinya lebih sedikit dari ini, maka ada hipotesis yang tidak memiliki penjelasan yang memadai. Padahal, kalau kita jeli, kita bisa membangun argumen bahkan untuk hipotesis yang sifatnya melengkapi seperti hipotesis mediasi atau hipotesis hubungan langsung.

24. Pengambilan responden dan prosedur sampling tidak detail

Sebenarnya bagian yang paling inti dari disertasi ada di metodologi. Maka dari itu letaknya ada di tengah-tengah. Ketika metodologi buruk, maka kita akan kesulitan kedepannya dan lebih sulit lagi untuk menghubungkan kembali apa yang kita temukan dengan bagian awal disertasi. Salah satu permasalahan yang paling umum dalam disertasi bagian metodologi adalah masalah pengambilan responden dan prosedur sampling. Sebenarnya secara teori sederhana, tapi pada praktiknya, ketika konteks riset kita perhitungkan, isu ini menjadi jauh lebih kompleks. Misalnya, random sampling menjadi sangat sulit ketika kita harus mengambil sampel dari para pelaku UMKM. Lalu bagaimana menentukan siapa yang menjadi partisipan wawancara dan siapa yang tidak diwawancara, mengapa, lalu apakah mereka diberitahukan etikanya. Ini perlu tajam.

25. Langkah penanganan validitas dan reliabilitas konstruk SEM tidak sah

Analisis data kuantitatif kadang sangat lancar tapi kadang juga menghadapi tantangan yang begitu berat dan memaksa kita mengambil langkah radikal seperti penghapusan item dalam jumlah besar agar model tetap valid dan reliabel. Apapun langkah yang kita ambil, kita harus memiliki justifikasi teoritis, metodologis, dan empiris atas keputusan kita. Itulah makna dari menjadi seorang doktor. Jangan dulu fokus ke hasilnya, jangan dulu fokus ke hipotesis diterima atau tidak, tapi fokus pada penyusunan argumentasi yang kokoh dan mencerminkan kompetensi kita sebagai calon doktor. 

Demikianlah, 25 kesalahan dalam menyusun disertasi yang paling umum yang kami temukan selama kami memberikan asistensi pada para mahasiswa program doktoral di Indonesia dan bahkan di beberapa negara. Masalahnya selalu berulang dan menegaskan betapa pentingnya kami terlibat dalam memberikan bantuan bagi mahasiswa. Kami sudah memahami bagaimana seharusnya disertasi ditulis dari ratusan disertasi dari berbagai bidang dan berbagai perguruan tinggi. Jadi anda dapat menghemat banyak waktu, bahkan melebihi apa yang ditawarkan asistensi manapun, termasuk asistensi AI. Oleh karena itu, anda bisa segera menghubungi kami untuk mendapatkan asistensi yang anda butuhkan. Email kami di penulismemori@gmail.com atau hubungi kami di WhatsApp 0857 5950 1735. Kami akan menawarkan skema harga yang sesuai dengan kebutuhan anda dan memberikan bantuan profesional yang langka dan selama ini anda cari.