JASA ASISTENSI STUDI DOKTORAL: Topik Disertasi Kriminologi: Tren Riset 2011-2026

Menggambarkan teori multifaktorial dalam kriminologi. Kejahatan tidak lahir dari ruang hampa, melainkan akumulasi dari retakan sosial, psikologis, dan lingkungan yang memantulkan distorsi pada perilaku seseorang.

Mengapa Kriminologi Penting pada 2026?

Kriminologi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari kejahatan, pelaku, korban, penyebab dan kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan, sekaligus respons masyarakat dan negara terhadapnya. Karena itu, kriminologi bergerak lebih jauh ke pertanyaan “mengapa kejahatan terjadi, bagaimana ia berkembang, siapa yang terdampak, dan bagaimana kejahatan dapat dicegah secara efektif?” Pada 2026, batas antara kriminologi, psikologi, neurosains, kesehatan masyarakat, teknologi, dan ilmu data semakin jelas saling beririsan. Penelitian Semenza dan Thomas, misalnya, menunjukkan bahwa penggunaan obat GLP-1 seperti Ozempic dan Wegovy berkaitan dengan melemahnya hubungan antara impulsivitas maupun konsumsi alkohol dengan perilaku kekerasan, temuan yang memperlihatkan bahwa faktor biologis, perilaku, dan kriminalitas perlu dipahami secara terpadu, meskipun penelitian tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat. Demikian pula, penelitian neurokriminologi menunjukkan adanya hubungan antara ciri psikopati dan ukuran striatum otak, sementara penelitian mengenai rasa bersalah, malu, tanggung jawab, dan self-forgiveness memperlihatkan pentingnya dimensi psikologis dalam memahami perilaku menyimpang dan proses rehabilitasi. Dengan demikian, kriminologi 2026 semakin penting karena kejahatan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena biologis, psikologis, sosial, ekonomi, teknologi, spasial, dan kelembagaan yang membutuhkan pendekatan multidisipliner.

Pada tingkat internasional, urgensi kriminologi pada 2026 semakin besar karena bentuk kejahatan berubah lebih cepat daripada kemampuan institusi untuk meresponsnya. Kejahatan siber, perdagangan manusia, eksploitasi anak di ruang digital, kekerasan berbasis teknologi, kejahatan lintas negara, financial crime, serta penggunaan AI dalam kejahatan dan penegakan hukum menuntut kriminologi untuk bergerak dari studi kejahatan konvensional menuju evidence-based crime prevention. Perkembangan riset juga menunjukkan semakin kuatnya penggunaan big data, kecerdasan buatan, pemetaan spasial, virtual reality, dan neurosains untuk memahami serta mencegah kejahatan; bahkan teknologi komputasi telah digunakan untuk membantu mendeteksi pola perdagangan manusia. Pada saat yang sama, kriminologi tidak boleh terjebak dalam pendekatan teknokratis semata: isu korban, trauma, rasa bersalah, rehabilitasi, ketimpangan, lingkungan, dan legitimasi institusi tetap menjadi pusat perhatian. Perkembangan internasional pada 2026, termasuk konferensi yang mempertemukan isu cybercrime, AI dalam sistem peradilan, green criminology, reformasi kepolisian, dan keadilan bagi korban—menunjukkan bahwa bidang ini sedang bergerak menuju paradigma yang semakin preventif, prediktif, digital, multidisipliner, dan berorientasi pada korban. Karena itu, kriminologi menjadi penting bukan hanya untuk menjelaskan kejahatan setelah terjadi, tetapi untuk membaca risiko sebelum berubah menjadi kejahatan dan merancang intervensi yang dapat diuji secara empiris.

Di Indonesia, relevansi kriminologi 2026 bahkan terasa lebih langsung karena persoalan kriminalitas berkelindan dengan kemiskinan, pengangguran, korupsi, perebutan ruang kota, kekerasan, lemahnya penegakan hukum, vigilantisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Perdebatan mengenai aksi “sayembara tangkap begal” menunjukkan persoalan tersebut dengan sangat jelas: pakar kriminologi memperingatkan bahwa pemberian insentif kepada masyarakat untuk menangkap pelaku dapat mendorong vigilantisme dan praktik bounty hunter, sehingga solusi terhadap kejahatan tidak cukup berupa hukuman atau pengerahan massa, tetapi membutuhkan penguatan kapasitas aparat dan pencegahan berbasis bukti. Urgensi itu semakin kuat karena Indonesia pada 2026 sedang berada dalam momentum reformasi kepolisian; pemerintah menerima rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang mencakup penguatan tata kelola, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Di sisi lain, penelitian doktoral dan pendidikan kriminologi di Indonesia semakin berkembang ke wilayah korupsi, kejahatan keuangan, viktimologi, keamanan digital, dan hubungan antara hukum dengan masyarakat. Maka, kriminologi Indonesia pada 2026 adalah ilmu untuk memahami mengapa masyarakat menghasilkan kejahatan, bagaimana negara meresponsnya, kapan penegakan hukum justru menghasilkan masalah baru, dan bagaimana membangun sistem keamanan yang lebih adil, preventif, akuntabel, serta berbasis bukti.

Perkembangan Penelitian Kriminologi 2011–2026

Perkembangan penelitian kriminologi sepanjang 2011–2026 memperlihatkan perubahan penting dalam cara para peneliti memahami kejahatan. Perhatian penelitian tidak lagi semata-mata diarahkan pada karakteristik pelaku atau pertanyaan mengenai mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi semakin bergerak menuju kapan, di mana, dalam kondisi apa, melalui mekanisme sosial apa, dan dengan konsekuensi kelembagaan seperti apa kejahatan muncul serta ditanggulangi. Perubahan ini terlihat dari menguatnya penelitian tentang criminology of place, legitimasi kepolisian, ketimpangan rasial dalam sistem peradilan, proses penghukuman, desistance, dampak catatan kriminal, serta hubungan antara lingkungan sosial dan peluang terjadinya kejahatan. Dengan demikian, perkembangan kriminologi 2011–2026 dapat dibaca sebagai pergeseran dari pencarian satu penyebab kriminalitas menuju pemahaman yang semakin kontekstual, longitudinal, multilevel, eksperimental, spasial, dan berorientasi pada mekanisme. Bahkan pada 2026, objek penelitian telah meluas hingga ruang digital dan dark web, sementara variabel yang dikaji dapat berupa anonimitas platform, intensitas cahaya, aktivitas mobilitas, dan karakteristik lingkungan.

Melambangkan esensi utama kriminologi, yaitu melihat melampaui tindakan kasat mata. Tugas bidang ini adalah menyelami "bayangan" kegelapan manusia untuk menganalisis dan mengurai motif tersembunyi di balik perilaku kriminal.

Era 2011–2013: Konteks Sosial Kejahatan

Pada awal periode 2011–2013, salah satu kecenderungan penting adalah semakin kuatnya perhatian terhadap konteks sosial, lingkungan, legitimasi, dan proses institusional. Penelitian Brunton-Smith dan Sturgis (2011), misalnya, menguji secara empiris apakah karakteristik lingkungan tempat tinggal dapat menghasilkan ketakutan terhadap kejahatan. Pada saat yang sama, Anwar dan Loughran (2011) menguji Bayesian learning theory of deterrence pada pelaku remaja serius, menunjukkan bahwa deterrence dapat dipahami sebagai proses pembelajaran berdasarkan pengalaman mengenai risiko dan konsekuensi. Fokus penelitian kemudian semakin bergeser ke hubungan antara warga dan aparat. Tankebe (2012) meneliti dimensi persepsi publik terhadap legitimasi polisi, sedangkan Mazerolle dkk. (2013) menggunakan randomized field trial untuk menguji apakah perlakuan yang adil secara prosedural dapat membentuk persepsi legitimasi polisi. Dengan demikian, awal dekade ini memperlihatkan bahwa kejahatan dan pengendaliannya tidak dapat dipisahkan dari bagaimana masyarakat memandang institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Penelitian tentang dampak pemenjaraan terhadap pengasuh anak dari orang tua yang dipenjara juga memperluas unit analisis dari pelaku menuju keluarga dan konsekuensi sosial dari penghukuman. Perhatian terhadap penal state dalam Sutherland Address 2012 semakin menegaskan bahwa kriminologi mulai melihat penghukuman sebagai persoalan sosial dan politik, bukan sekadar konsekuensi administratif dari kejahatan.

Era 2014–2016: Ketimpangan dalam Sistem Peradilan

Periode 2014–2016 merupakan salah satu fase penting dalam penguatan kriminologi berbasis tempat (place-based criminology) dan penelitian mekanisme ketimpangan dalam sistem peradilan. Artikel Weisburd, The Law of Crime Concentration and the Criminology of Place, yang diterbitkan pada 2015, menjadi representasi penting dari agenda ini: kejahatan tidak tersebar secara merata di ruang kota, tetapi terkonsentrasi pada unit-unit tempat tertentu. Penelitian Haberman dan Ratcliffe (2015) kemudian memperdalam persoalan tersebut dengan menguji hubungan temporal antara tempat yang berpotensi kriminogenik dan jumlah perampokan jalanan. Arah ini memperlihatkan perubahan penting: pertanyaan “siapa yang melakukan kejahatan?” semakin dilengkapi dengan pertanyaan “di tempat mana kejahatan terkonsentrasi dan bagaimana karakteristik tempat tersebut memengaruhinya?” Di sisi lain, penelitian Kutateladze dkk. (2014) mengenai cumulative disadvantage memperlihatkan bagaimana ketimpangan rasial dan etnis dapat terakumulasi sepanjang proses penuntutan dan pemidanaan. Uggen dkk. (2014) menggeser perhatian ke konsekuensi catatan kriminal terhadap kesempatan kerja, sementara Liberman dkk. (2014) menguji efek penangkapan pertama terhadap remaja dan kemungkinan munculnya secondary deviance. Pada sisi teori, Loughran dkk. (2016) menguji apakah rational choice dapat diperlakukan sebagai teori umum kejahatan menggunakan data panel individu, sedangkan Hoeben dan Weerman (2016) menguji mengapa aktivitas sosial yang tidak terstruktur berhubungan dengan delinquency remaja. Era ini dengan demikian ditandai oleh pengujian teori yang lebih ketat sekaligus perhatian yang semakin besar terhadap ruang, ketimpangan, dan konsekuensi intervensi kriminal justice.

Era 2017–2019: Identitas Pelaku Kriminal

Memasuki 2017–2019, penelitian kriminologi semakin memperlihatkan bahwa perilaku kriminal tidak dapat dipahami hanya melalui karakteristik individual. Apel dan Horney (2017), misalnya, menghubungkan kondisi pekerjaan, aktivitas rutin, dan kriminalitas pada laki-laki dewasa yang pernah melakukan pelanggaran. Penelitian tentang ekstremisme politik kekerasan dan imigrasi juga memperlihatkan perluasan agenda menuju persoalan sosial-politik yang lebih kompleks. Weitzman (2018) menguji apakah peningkatan pendidikan perempuan dapat menurunkan risiko intimate partner violence, memperlihatkan semakin kuatnya orientasi kriminologi pada evaluasi kebijakan sebagai natural experiment. Pada saat yang sama, Ingram, Terrill, dan Paoline (2018) mengembangkan analisis multilevel mengenai budaya polisi dan perilaku aparat, sehingga organisasi kepolisian sendiri menjadi objek kajian kriminologis. Penelitian mengenai kesehatan kemudian menjadi semakin penting. Link, Ward, dan Stansfield (2019) mengembangkan model berbasis kesehatan untuk memahami reentry dan recidivism, sedangkan penelitian mengenai perkembangan impulsivitas dan risk-seeking menunjukkan bahwa konsep self-control dapat dilihat sebagai proses perkembangan, bukan semata-mata karakteristik statis. Penelitian tentang penahanan orang tua dan transmisi antargenerasi, kekerasan terhadap perempuan transgender di penjara, serta diskriminasi terhadap orang dengan catatan kriminal semakin memperluas pertanyaan kriminologi menuju kesehatan, gender, identitas, keluarga, dan kehidupan setelah menjalani hukuman.

Era 2020–2022: Krisis Legitimasi Negara

Periode 2020–2022 membawa kriminologi semakin dekat dengan persoalan legitimasi negara, ras, kepolisian, protes sosial, dan perubahan budaya generasi muda. Penelitian Omori dan Petersen (2020) tentang ketimpangan rasial dalam detention, conviction, dan sentencing menunjukkan bahwa ketimpangan tidak selalu muncul pada satu titik sistem peradilan, tetapi dapat diproduksi melalui rangkaian keputusan kelembagaan. Drakulich dkk. (2020) menghubungkan sikap rasial, Black Lives Matter, polisi, dan politik, sementara penelitian tentang keadilan organisasional menunjukkan bahwa pengalaman dan persepsi terhadap organisasi juga berpengaruh terhadap perilaku aparat. Penelitian Baumer, Cundiff, dan Luo (2020) tentang perubahan prevalensi delinquency pada pemuda Amerika 1991–2015 memperlihatkan bahwa perubahan kriminalitas generasi muda harus dibaca dalam kaitannya dengan transformasi gaya hidup dan lingkungan sosial. Pada 2021, penelitian Svensson dan Oberwittler menunjukkan bahwa perubahan routine activities berhubungan dengan penurunan kejahatan remaja di Swedia. Sementara itu, Metcalfe dan Pickett menguji secara eksperimental hubungan antara ketakutan publik terhadap demonstran dan dukungan terhadap protest policing. Pada 2022, Pickett, Graham, dan Cullen menunjukkan adanya racial divide dalam ketakutan terhadap polisi. Dengan demikian, agenda penelitian pada era ini bergerak kuat menuju pertanyaan tentang siapa yang merasa dilindungi oleh negara, siapa yang takut terhadap negara, dan bagaimana ras, politik, legitimasi, serta perubahan sosial membentuk hubungan antara masyarakat dan sistem keadilan.

Era 2023–2024: Negara sebagai Objek Kriminologi

Pada 2023–2024, perkembangan penelitian semakin mengarah pada dekomposisi mekanisme ketimpangan dan pengujian konsekuensi konkret dari kebijakan kriminal justice. Penelitian Laniyonu dan Donahue (2023), misalnya, menunjukkan bahwa racial misclassification dalam data polisi sendiri dapat memengaruhi estimasi disparitas rasial. Artinya, persoalan kriminologi tidak hanya terletak pada ketimpangan yang diukur, tetapi juga pada bagaimana data kriminalitas diproduksi. Gaston (2019) dan penelitian-penelitian lanjutan tentang drug arrests juga memperlihatkan bahwa tempat dan ras berinteraksi dalam menghasilkan pola penangkapan. Pada 2023, perhatian juga diarahkan pada dampak catatan kriminal terhadap pekerjaan, ketimpangan lingkungan, keputusan bail, perilaku petugas pemasyarakatan, dan pengalaman kelompok rentan. Penelitian Nix dkk. (2024) mengenai efek de-policing pada tingkat lingkungan menunjukkan bahwa pengurangan aktivitas polisi dapat dianalisis sebagai eksperimen kebijakan tersendiri. Sementara itu, Mills, Lantz, dan Wenger (2024) mengkaji hate crime dengan memasukkan sikap politik lokal, path dependence, dan proses pelaporan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kriminologi semakin tidak puas dengan sekadar menemukan korelasi; ia berusaha membongkar mekanisme institusional yang menghasilkan kriminalitas, ketimpangan, ketakutan, pelaporan, penangkapan, dan penghukuman.

Era 2025: Desistensi sebagai Transformasi Sosial

Tahun 2025 memperlihatkan perkembangan yang menarik melalui Presidential Address Shadd Maruna, “Redeeming Desistance: From Individual Journeys to a Social Movement.” Jika penelitian desistance sebelumnya banyak berfokus pada perjalanan individu untuk berhenti melakukan kejahatan, Maruna mendorong perluasan perspektif menuju kondisi politik, budaya, dan gerakan sosial yang memungkinkan perubahan tersebut bertahan. Ia mengkritik kecenderungan menjadikan desistance sebagai persoalan individual semata dan menekankan pentingnya suara orang-orang yang mengalami langsung sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, perkembangan penelitian kriminologi pada fase ini memperlihatkan pergeseran dari pertanyaan “bagaimana seorang pelaku berhenti melakukan kejahatan?” menuju pertanyaan yang lebih luas: bagaimana masyarakat memungkinkan seseorang berubah dan bagaimana institusi dapat mendukung perubahan tersebut? Dalam perspektif ini, reintegrasi bukan sekadar mengembalikan individu ke masyarakat, tetapi juga menyangkut stigma, kesempatan kerja, identitas, harapan, partisipasi sosial, dan perubahan kebijakan. Maruna secara eksplisit menghubungkan perkembangan baru desistance dengan faktor politik dan budaya serta gerakan yang dipimpin oleh orang-orang yang terdampak sistem peradilan.

Era 2026: Lingkungan Kriminal

Pada 2026, perkembangan penelitian kriminologi menunjukkan fase yang semakin eksperimental, digital, kontekstual, dan multidisipliner. Wang dan Dickinson (2026), misalnya, menggunakan lebih dari 11.000 unggahan dari forum penipuan di dark web Dread untuk menguji bagaimana anonimitas, konektivitas, tata kelola platform, invisibilitas, dan minimnya pengawasan mengubah proses social learning. Temuan tersebut bahkan mendorong perluasan konsep seperti mediated differential association, vicarious reinforcement, dan virtual imitation agar teori kriminologi mampu menjelaskan lingkungan kriminal daring. Pada saat yang sama, penelitian Burt dan Dorsch (2026) memperluas perhatian terhadap heterogenitas viktimisasi kekerasan di dalam populasi LGBT, menunjukkan semakin kuatnya perhatian terhadap variasi pengalaman korban. Penelitian Dunlea dan Galvin (2026) mengkaji bagaimana pengalaman terdakwa sebelumnya dapat memengaruhi keputusan jaksa untuk menghentikan perkara. Sementara itu, Mitre-Becerril (2026) menggunakan perubahan waktu akibat daylight saving time sebagai eksperimen alamiah untuk menguji pengaruh cahaya terhadap keamanan publik. Penelitian tersebut menemukan bahwa tambahan satu jam cahaya matahari menurunkan perampokan pada waktu matahari terbenam sebesar 28,8%, tetapi meningkatkan aggravated assault sebesar 21,4%, sekaligus memperlihatkan bahwa efek lingkungan dapat berbeda menurut jenis kejahatan dan konteks sosial.

10 Tren Riset Utama Kriminologi 2026

Penelitian kriminologi pada 2026 menunjukkan bidang yang semakin bergerak ke arah multilevel, berbasis data, eksperimental, digital, dan kritis terhadap institusi. Artikel-artikel terbaru dalam Criminology memperlihatkan bahwa agenda riset tidak hanya berpusat pada penyebab kejahatan, tetapi juga pada bagaimana teknologi membentuk perilaku polisi dan pelaku, bagaimana ras dan ketimpangan diproduksi oleh institusi, bagaimana lingkungan fisik memengaruhi keselamatan, bagaimana jaringan kriminal bekerja, serta bagaimana keputusan dalam sistem peradilan dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak merata. Bahkan isu metodologis—seperti pengukuran homicide, operationalisasi teori, privasi data, dan noise dalam keputusan yudisial—telah menjadi objek penelitian tersendiri. Berdasarkan perkembangan tersebut, 10 tren riset utama kriminologi yang sangat potensial pada 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut.

Mewakili konsep sistem peradilan pidana dan restorative justice (keadilan restoratif). Kejahatan adalah noda yang menciptakan efek riak kerusakan di masyarakat, dan kriminologi mempelajari bagaimana merespons riak tersebut untuk memulihkan keseimbangan, bukan sekadar menghukum.

1. Pengaruh AI terhadap Praktik Kepolisian

Salah satu tren paling kuat adalah penelitian mengenai bagaimana artificial intelligence mengubah praktik kepolisian, bukan sekadar bagaimana AI digunakan untuk memprediksi kejahatan. Adams, McLean, dan Alpert menggunakan dua randomized controlled trials yang telah dipraregistrasi untuk menguji apakah audit berbasis AI terhadap rekaman body-worn camera dapat mengubah perilaku polisi. Hasilnya menunjukkan efek positif, tetapi berbeda menurut konteks organisasi dan tingkat pengawasan institusional.